Keputusan Menteri Keuangan – 72/KMK.01/1996

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

72/KMK.01/1996

TAGGAL PENERBITAN

13 February 1996

OBJEK

besarnya pemotongan tunjangan khusus pembinaan keuangan negara bagi pegawai di lingkungan departemen keuangan yang tidak masuk dan terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar serta pulang sebelum waktunya
PERATURAN

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan diberlakukannya hari dan jam kerja di lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 71/KMK.01/1996 dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Besarnya Pemotongan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Keuangan Yang Tidak Masuk dan Terlambat Masuk Bekerja/Kuliah/Belajar Serta Pulang Sebelum Waktunya.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1971;
  4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993;
  6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 71/KMK.01/1996 tanggal 13 Februari 1996.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN YANG TIDAK MASUK DAN TERLAMBAT MASUK BEKERJA/KULIAH/BELAJAR SERTA PULANG SEBELUM WAKTUNYA.

Pasal 1

(1)

Kepada pegawai yang tidak masuk bekerja/kuliah/belajar di bayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 5% (lima perseratus) untuk tiap satu hari tidak masuk bekerja/kuliah/belajar dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali karena ditugaskan secara kedinasan atau menjalankan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2)

Kepada pegawai yang terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya dibayarkan tunjangan berbanding dengan perhitungan dikurangi 1,25 % (satu seperempat perseratus) untuk tiap kali terlambat masuk bekerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya dengan tidak memperhatikan dalam hubungan apa atau karena alasan apa, kecuali karena dinas yang menyebabkan ia terlambat masuk atau meninggalkan tempat kerja/kuliah/belajar sebelum waktunya.

Pasal 2

Ketentuan penegakan disiplin kerja dalam hubungan pemberian Tunjangan khusus Pembinaan Keuangan Negara kepada pegawai dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/KMK.01/UP.6/1985 tanggal 7 Januari 1985 tetap berlaku dengan menyesuaikan kepada Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-401/KMK.01/1994 tanggal 10 Agustus 1994 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 13 Februari 1996
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 57/PJ/2015

Umum Sehubungan dengan banyaknya permasalahan perlakuan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Potput PPh) yang terutang kepada pihak lain oleh perusahaan yang terikat dengan…

Keputusan Menteri Keuangan – 826/KMK.04/1984

Mengingat : bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 961/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 telah ditetapkan Penentuan Jenis-Jenis Harta dalam masing-masing Golongan Harta…