Keputusan Menteri Keuangan – 7/KM.1/2005

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

7/KM.1/2005

TAGGAL PENERBITAN

24 January 2005

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 januari 2005
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2005;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
  5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 567/KMK.017/1999 tentang Penetapan Besarnya Tarif Pajak Ekspor atas Beberapa Komoditi Tertentu;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 24 SAMPAI DENGAN 30 JANUARI 2005.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2005 ditetapkan sebagai berikut:

1. Rp. 9.152,00 Untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-
2. Rp. 6.943,00 Untukdolar Australia (AUD) 1,-
3. Rp. 7.493,30 Untukdolar Canada (CAD) 1,-
4. Rp. 1.599,91 Untuk kroner Denmark (DKK) 1,-
5. Rp. 1.173,54 Untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-
6. Rp. 2.408,36 Untuk ringgit Malaysia (MYR) 1,-
7. Rp. 6.405,08 Untuk dolar Selandia Baru (NZD) 1,-
8. Rp. 1.456,76 Untuk kroner Norwegia (NOK) 1,-
9. Rp. 17.133,91 Untuk poundsterling Inggris (GBP) 1,-
10. Rp. 5.596,89 Untuk dolar Singapura (SGD) 1,-
11. Rp. 1.319,51 Untuk kroner Swedia (SEK) 1,-
12. Rp. 7.744,24 Untuk franc Swiss (CHF) 1,-
13. Rp. 8.928,54 Untuk yen Jepang (JPY) 100,-
14. Rp. 1.425,54 Untuk kyat Burma (BUK) 1,-
15. Rp. 209,67 Untuk rupee India (INR) 1,-
16. Rp. 31.342,47 Untuk dinar Kuwait (KWD) 1,-
17. Rp. 154,13 Untuk rupee Pakistan (PKR) 1,-
18. Rp. 164,76 Untuk peso Philipina (PHP) 1,-
19. Rp. 2.440,34 Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) 1,-
20. Rp. 92,87 Untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1,-
21. Rp. 237,75 Untuk baht Thailand (THB) 1,-
22. Rp. 5.600,99 Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-
23. Rp. 11.951,96 Untuk EURO (EUR) 1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dollar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 24 Januari 2005
A.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pgs. SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

AGUS MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 06/PMK.01/2007

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 450/KMK.01/2003 tentang Persyaratan…

Peraturan Menteri Keuangan – 249/PMK.07/2015

Menimbang : bahwaberdasarkan Undang-UndangNomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 jo.…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 144/PJ/2010

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2010 tentang Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor…