Keputusan Menteri Keuangan – 819/KMK.01/1985

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

819/KMK.01/1985

TAGGAL PENERBITAN

23 August 1985

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk/pajak penghasilan untuk bulan oktober, november dan desember 1985
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk/Pajak Penghasilan atas pemasukan barang/penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk/Pajak Penghasilan untuk triwulan keempat dari tahun 1985;

Mengingat :

  1. Rechten Ordonnantie (Stbl. 1931 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);

Memperhatikan :

Daftar Kurs Valuta Asing Bank Indonesia Tanggal 14 September 1985;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK/PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 1985.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk/Pajak Penghasilan untuk bulan Oktober, November dan Desember 1985 adalah sebagai berikut :

1. Rp 1.123,- untuk US.$. 1,-
2. Rp 756,- untuk Aust.$. 1,-
3. Rp 55,- untuk A.Sch. 1,-
4. Rp 19,- untuk Belg. Fr. 1,-
5. Rp 818,- untuk Can. $. 1,-
6. Rp 106,- untuk Dkr. 1,-
7. Rp 385,- untuk D.M. 1,-
8. Rp 126,- untuk F. Fr. 1,-
9. Rp 144,- untuk Hk. $. 1,-
10. Rp 58,- untuk L. lt. 100,-
11 Rp 447,- untuk Mal. $. 1,-
12. Rp 343,- untuk N. Gld. 1,-
13. Rp 589,- untuk N. Z. $ 1,-
14. Rp 132,- untuk N. Kr. 1,-
15. Rp 1.501,- untuk L. Stg 1,-
16. Rp 492,- untuk Sin. $ 1,-
17. Rp 131,- untuk S. Kr. 1,-
18. Rp 467,- untuk Sw.Fr. 1,-
19. Rp 461,- untuk Yen 100,-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1985.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada Tanggal 23 September 1985
MENTERI KEUANGAN

ttd

RADIUS PRAWIRO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 6/PJ.03/2008

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.31/2003

Sehubungan dengan adanya kekeliruan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.41/2000 tanggal 26 September 2000 tentang Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi…