Keputusan Menteri Keuangan – 826/KMK.04/1984

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

826/KMK.04/1984

TAGGAL PENERBITAN

9 August 1984

OBJEK

penyempurnaan keputusan republik nomor 961/kmk.04/1983 tanggal 31 desember 1983 tentang penentuan jenis-jenis harta dalam masing-masing golongan harta untuk keperluan penyusutan
PERATURAN

Mengingat :

  1. bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 961/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 telah ditetapkan Penentuan Jenis-Jenis Harta dalam masing-masing Golongan Harta untuk keperluan Penyusutan dalam menghitung penghasilan kena pajak;
  2. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dampak positif di bidang ekonomi dari sistem perpajakan nasional, maka jenis harta berupa mesin-mesin dan alat-alat telekomunikasi perlu ditetapkan tarif penyusutan yang lebih tinggi;
  3. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menyempurnakan penggolongan harta sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas.

Mengingat :

Pasal 11 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 961/KMK.04/1983 TANGGAL 31 DESEMBER 1983 TENTANG PENENTUAN JENIS-JENIS HARTA DALAM MASING-MASING GOLONGAN HARTA UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN.

Pasal 1

Jenis-jenis harta yang termasuk dalam Golongan 2 dan 3 seperti tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 961/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 disempurnakan seperti dimuat dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku atas tahun pajak 1984.

Agar supaya setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 1984
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.41/1995

Sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam rangka pengenaan, pemungutan, pembayaran dan pelaporan PPh atas produk Pertamina yang ditanda tangani tanggal 8 Juli 1994, dengan ini disampaikan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini