Keputusan Menteri Keuangan – 94/KMK.01/1988

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

94/KMK.01/1988

TAGGAL PENERBITAN

2 February 1988

OBJEK

pembebasan dari pemilikan surat keterangan fiskal luar negeri (skfln) bagi perorangan warga negara asing yang bekerja di indonesia untuk kepentingan kantor perwakilan wilayah perusahaan asing
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa keberadaan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing dapat memberikan keuntungan sosial ekonomis bagi Indonesia;
  2. bahwa kepada Perorangan Warga Negara Asing yang bekerja untuk kepentingan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing di Indonesia perlu diberikan kemudahan berupa pemberian pembebasan dari pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pembebasan dari pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri bagi Perorangan Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
  2. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1982 tentang Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri;
  3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing;
  4. Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 828/KMK.04/1986 tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBASAN DARI PEMILIKAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN) BAGI PERORANGAN WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING.

Pasal 1

Orang asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan Asing yang telah memperoleh izin dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, dibebaskan dari kewajiban memiliki Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN).

Pasal 2

Pembebasan tersebut diberikan secara otomatis pada saat yang bersangkutan akan bertolak meninggalkan Indonesia dengan Visa Kunjungan Usaha Beberapa Kali Perjalanan (VKUBKP) untuk mengurus kepentingan Perusahaan atau perusahaan-perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
Pada tanggal 2 Pebruari 1988
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

RADIUS PRAWIRO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.132/2002

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor S-135/SJ.1/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penyampaian Keputusan Menteri Pemukiman…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.41/1990

Berhubung masih ada beberapa pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-38/PJ.4/1989 tanggal 9 November 1989 tentang ekstensifikasi dan intensifikasi, SE-43/PJ.41/1989 tanggal 13 Desember…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 65/PJ.6/1991

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-49/PJ.6/1991 tanggal 6 Juni 1991 perihal Angka Perbandingan Tertimbang IHH Daerah, dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :…