Keputusan Menteri Keuangan – 95/KMK.05/2000

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

95/KMK.05/2000

TAGGAL PENERBITAN

31 March 2000

OBJEK

pencabutan keputusan nomor 825/kmk.00/1990 tentang pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan berikat (bonded zone) di daerah industri pulau batam
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa penetapan Daerah Industri Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya sebagai Kawasan Berikat tidak sejalan dengan ketentuan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996;
  2. bahwa dalam rangka menetapkan Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya sebagai Kawasan Berikat agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996, dipandang perlu mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 825/KMK.00/1990 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Nomor 3568);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 113);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
  8. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor :501/KMK.01/1998;
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Impor;
  11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 825/KMK.00/1990 TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DI DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

Pasal 1

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 825/KMK.00/1990 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Di Daerah Industri Pulau Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pemasukan barang dari Luar Daerah Pabean Indonesia ke Daerah Pabean Industri Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya diberlakukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 25/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di bidang Impor, dan pengeluaran barang dari Daerah Industri Pulau Batam dan sekitarnya ke Luar Daerah Pabean Indonesia diberlakukan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/1998.

Pasal 3

Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari perusahaan-perusahaan industri di Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-pulau di sekitarnya yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat dilakukan sesuai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.05/2000

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal31 Maret 2000
MENTERI KEUANGAN

ttd

BAMBANG SUDIBYO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 69/PJ/2015

Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik, maka perlu disusun Surat Edaran Direktur…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ/2015

Umum Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan,…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 73/PJ/2015

Umum Dalam rangka mewujudkan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan PengadministrasianPenilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan…
All articles loaded
No more articles to load