Keputusan Menteri Keuangan – 968/KMK.04/1983

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

968/KMK.04/1983

TAGGAL PENERBITAN

31 December 1983

OBJEK

macam dan jenis barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah
PERATURAN

Menimbang :

bahwa macam dan jenis barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah perlu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

  1. Pasal 8 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
  2. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MACAM DAN JENIS BARANG YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal 1

Atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pabrikan atau impor Barang Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai tambahan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

(1)

Atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini, dikenakan pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen).

(2)

Atas penyerahan dan impor Barang Kena Pajak tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, dikenakan pajak dengan tarif 20% (dua puluh persen).

Pasal 3

Direktur Jenderal Pajak memberikan penegasan lebih lanjut mengenai macam, jenis atau merek dagang barang-barang tertentu yang serupa dengan barang-barang yang termasuk dalam Lampiran I dan Lampiran II dalam melaksanakan Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/1997

Sehubungan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI pada tanggal 6 Januari 1997 dalam mengantarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun 1997/1998 dimana rencana penerimaan PBB telah ditetapkan sebesar…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 29/PJ/2012

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomorKEP-337/PJ/2011 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Beroperasi Kantor Pengolahan Data danDokumen Perpajakan (KPDDP)…