Keputusan Menteri Keuangan – 975/KM.1/2010

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

975/KM.1/2010

TAGGAL PENERBITAN

18 October 2010

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 oktober 2010 sampai dengan 24 oktober 2010
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan PajakPenghasilan yang berlaku untuk tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan 24 Oktober 2010.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL18 OKTOBER 2010 SAMPAI DENGAN 24 OKTOBER 2010.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal18 Oktober 2010 sampai dengan 24 Oktober 2010, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp8.927,55Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1-
2Rp8.829,70Untuk dolar Australia (AUD)1-
3Rp8.862,68Untuk dolar Canada (CAD)1-
4Rp1.673,04Untuk kroner Denmark (DKK)1-
5Rp1.150,68Untuk dolar Hongkong (HKD)1-
6Rp2.884,64Untuk ringgit Malaysia (MYR)1-
7Rp6.754,94Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1-
8Rp1.540,45Untuk kroner Norwegia (NOK)1-
9Rp14.210,34Untuk poundsterling Inggris (GBP)1-
10Rp6.859,54Untuk dolar Singapura (SGD)1-
11Rp1.349,25Untuk kroner Swedia (SEK)1-
12Rp9.323,03Untuk franc Swiss (CHF)1-
13Rp10.923,22Untuk yen Jepang (JPY)100-
14Rp1.390,58Untuk kyat Burma (BUK)1-
15Rp200,95Untuk rupee India (INR)1-
16Rp31.624,34Untuk dinar Kuwait (KWD)1-
17Rp103,77Untuk rupee Pakistan (PKR)1-
18Rp205,25Untuk peso Philipina (PHP)1-
19Rp2.380,62Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1-
20Rp79,91Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1-
21Rp298,54Untuk baht Thailand (THB)1-
22Rp6.859,54Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1-
23Rp12.475,18Untuk EURO (EUR)1-
24Rp1.339,62Untuk yuan China (CNY)1-
25Rp7,98Untuk won Korea (KRW)1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Oktober 2010
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULYA P NASUTION
NIP 195108271976031001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 45 TAHUN 2003

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis…

Peraturan Menteri Keuangan – 72/PMK.02/2015

Menimbang : bahwa penerimaan royalti atas lisensi paten (royalti paten) milik negara merupakan penerimaan negarabukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 54/PJ./1995

Menimbang : bahwa dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 terdapat kekeliruan; bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk memperbaiki kekeliruan tersebut dengan…
All articles loaded
No more articles to load