Keputusan Menteri Keuangan – 981/KMK.04/1983

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

981/KMK.04/1983

TAGGAL PENERBITAN

31 December 1983

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 untuk bulan januari, februari dan maret 1984
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan penghitungan PPh Pasal 21, penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan tentang nilai kurs sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 untuk triwulan pertama dari tahun pajak 1984;

Mengingat :

Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET 1984.

Pasal 1

Nilai Kurs Sebagai Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari, Pebruari dan Maret 1984 adalah sebagai berikut :

1.Rp.997,-untuk US$1,-
2.Rp.904,-untuk Austr $1,-
3.Rp.52,-untuk A. Sch1,-
4.Rp.18,-untuk Belg Fr.1,-
5.Rp.804,-untuk Can $1,-
6.Rp.101,-untuk DKr.1,-
7.Rp.364,-untuk D.M.1,-
8.Rp.119,-untuk F. Fr.1,-
9.Rp.129,-untuk Hk. $1,-
10.Rp.60,-untuk L. lt.100,-
11.Rp.429,-untuk Mal. $1,-
12.Rp.324,-untuk N. Gld1,-
13.Rp.657,-untuk N. Z $1,-
14.Rp.129,-untuk N. Kr.1,-
15.Rp.1.435,-untuk L. Stg.1,-
16.Rp.471,-untuk Sin. $1,-
17.Rp.125,-untuk S. Kr1,-
18.Rp.457,-untuk Sw. Fr.1,-
19.Rp.430,-untuk Yen.100,-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1984.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 1302/KMK.015/1992

Menimbang :   bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan sistem Laporan Realisasi Eskpor (LRE), dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 755/KMK.015/1992; Mengingat :…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.54/1994

Sehubungan dengan masih dijumpainya ketidak seragaman tindakan Kantor Pelayanan Pajak dalam menangani dokumen ekspor yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai kelengkapan permohonan restitusi PPN…

Keputusan Menteri Keuangan – 61/KMK.016/1996

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera…
All articles loaded
No more articles to load