Keputusan Menteri Keuangan – 991/KMK.05/1984

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

991/KMK.05/1984

TAGGAL PENERBITAN

29 August 1984

OBJEK

nilai dasar perhitungan bea masuk untuk bulan oktober, november dan desember 1984
PERATURAN

Menimbang :

Bahwa untuk triwulan ketiga Tahun Anggaran 1984/1985 perlu diadakan penyesuaian dan ditetapkan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk.

Mengingat :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pembebanan atas impor.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa.

MEMUTUSKAN :

Mencabut :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 653/KMK.05/1984 tanggal 28 Juni 1984.

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI DASAR PERHITUNGAN BEA MASUK UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER DAN DESEMBER 1984.

Pasal 1

Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk untuk bulan Oktober, November dan Desember 1984 adalah sebagai berikut :

1. Rp 1.059,- untuk US $. 1,-
2. Rp 886,- untuk Aust. $ 1,-
3. Rp 49,- untuk A. Sch. 1,-
4. Rp 17,- untuk Belg. Fr. 1,-
5. Rp 807,- untuk Can. $. 1,-
6. Rp 97,- untuk Dkr. 1,-
7. Rp 350,- untuk DM. 1,-
8. Rp 114,- untuk F. Fr. 1,-
9. Rp 136,-. untuk Hk. $ 1,-
10. Rp 56,- untuk L.lt. 100,-
11. Rp 451,- untuk Mal. $. 1,-
12. Rp 310,- untuk N. Gld. 1,-
13. Rp 525,- untuk N. Z. 1,-
14. Rp 121,- untuk N. Kr. 1,-
15. Rp 1.321,- untuk L.Stg. 1,-
16. Rp 492,- untuk Sin. $. 1,-
17. Rp 124,- untuk S. Kr. 1,-
18. Rp 424,- untuk Sw. Fr. 1,-
19. Rp 436,- untuk Yen. 100,-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1984

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 29 September 1984
MENTERI KEUANGAN a.i.,

ttd

J. B. SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 53/PJ.6/1998

Sehubungan masih ditemui masih adanya tanggapan/tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan penilaian oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF) ternyata belum memenuhi kriteria…