Keputusan Menteri Keuangan – 993/KM.1/2010

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

993/KM.1/2010

TAGGAL PENERBITAN

25 October 2010

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 oktober 2010 sampai dengan 31 oktober 2010
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan PajakPenghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 OKTOBER 2010 SAMPAI DENGAN 31 OKTOBER 2010.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp8.933,80Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1-
2Rp8.771,92Untuk dolar Australia (AUD)1-
3Rp8.719,31Untuk dolar Canada (CAD)1-
4Rp1.667,51Untuk kroner Denmark (DKK)1-
5Rp1.151,01Untuk dolar Hongkong (HKD)1-
6Rp2.873,79Untuk ringgit Malaysia (MYR)1-
7Rp6.706,96Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1-
8Rp1.526,51Untuk kroner Norwegia (NOK)1-
9Rp14.106,29Untuk poundsterling Inggris (GBP)1-
10Rp6.861,81Untuk dolar Singapura (SGD)1-
11Rp1.337,56Untuk kroner Swedia (SEK)1-
12Rp9.257,06Untuk franc Swiss (CHF)1-
13Rp10.996,53Untuk yen Jepang (JPY)100-
14Rp1.391,56Untuk kyat Burma (BUK)1-
15Rp201,46Untuk rupee India (INR)1-
16Rp31.671,72Untuk dinar Kuwait (KWD)1-
17Rp103,86Untuk rupee Pakistan (PKR)1-
18Rp206,26Untuk peso Philipina (PHP)1-
19Rp2.382,28Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1-
20Rp79,95Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1-
21Rp298,93Untuk baht Thailand (THB)1-
22Rp6.860,97Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1-
23Rp12.437,10Untuk EURO (EUR)1-
24Rp1.343,34Untuk yuan China (CNY)1-
25Rp7,92Untuk won Korea (KRW)1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Oktober 2010
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULYA P NASUTION
NIP 195108271976031001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 565/PJ.53/1998

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan verifikasi penjualan Benda Meterai, perlu dibentuk Tim yang bertugas melaksanakan penelitian, penatausahaan dan pelaporan terhadap hasil penjualan…

Peraturan Daerah – 561/Kep.552-Huk/2006

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2007, maka sebagai upayaterpenuhinya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi kemanusiaan terhadap setiap pekerja/buruh dan…
All articles loaded
No more articles to load