Keputusan Menteri Keuangan – 99/KMK.07/2001

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

99/KMK.07/2001

TAGGAL PENERBITAN

28 February 2001

OBJEK

penundaan pelaksanaan pinjaman daerah
PERATURAN

Mengingat :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah;
  2. bahwa pinjaman daerah dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengembalikan pinjaman termasuk perlunya mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional saat ini;
  3. bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini mengalami tekanan berat bagi keberlanjutan pembayaran sehingga diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
  4. Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 1

(1)Perjanjian baru Pinjaman Daerah yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri ditunda sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2001;
(2)Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku lagi :

a.Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri melalui mekanisme penerusan pinjaman/SLA (subsidiary loan agreement).
b.Pinjaman Jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam pengelolaan kas Daerah.

Pasal 2

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2001
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 09/PJ/2012

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2011…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 218/PJ/2003

Menimbang: Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum (Low Enforcement) di bidang perpajakan yang bertujuan untuk mengamankan penerimaan pajak nasional, perlu adanya peningkatan Intensitas penagihan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 275/PJ./2001

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 390/KMK.04/2000 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri, perlu menetapkan…
All articles loaded
No more articles to load