Keputusan Presiden – 10 TAHUN 1999

TIPE

Keputusan Presiden

NOMOR PERATURAN

10 TAHUN 1999

TAGGAL PENERBITAN

26 January 1999

OBJEK

harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meringankan beban keuangan Negara yang dirasakan semakin berat, dipandang sudah saatnya mengakhiri penetapan oleh pemerintah atas harga jual eceran bahan bakar minyak dalam Negeri berupa avgas dan avtur;
  2. bahwa dengan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, harga jual eceran bahan bakar minyak dalam Negeri berupa avgas dan avtur untuk selanjutnya dilepaskan kepada mekanisme pasar;
  3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam Negeri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1998;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Barang Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  6. Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998 tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI.

Pasal 1

(1)

Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri untuk setiap liter, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 (sepuluh persen), ditetapkan sebagai berikut :

  1. Premium Rp.1.000,00 (seribu rupiah);
  2. Minyak Tanah Rp. 280,00 (dua ratus delapan puluh rupiah);
  3. Minyak solar Rp. 550,00 (lima ratus lima puluh rupiah);
  4. Minyak Diesel Rp. 500,000 (lima ratus rupiah);
  5. Minyak Bakar Rp. 350,00 (tiga ratus rupiah).

(2)

Harga Jual Eceran Setiap Liter untuk Bahan Bakar Minyak berupa premium dan minyak solar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri sebahaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), untuk selanjutnya harga jual eceran bahan bakar minyak berupa avgas dan avtur untuk setiap liternya didasarkan pada harga pasar dan terhadapnya berlaku Ketentuan Umum dibidang perpajakan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang peninjauan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1998, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 1999. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKERTARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA TAHUN 1999 NOMOR 10

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 42 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2002, telah ditetapkan Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta; bahwa…

Keputusan Menteri Keuangan – 447/KMK.05/2000

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan kode jenis fasilitas yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2000 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.3/1985

Terlampir disampaikan kepada Saudara Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 291/KMK.04/1985 tanggal 27 Maret 1985 tentang Macam dan Jenis Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak…
All articles loaded
No more articles to load