Keputusan Presiden – 13/M TAHUN 1998

TIPE

Keputusan Presiden

NOMOR PERATURAN

13/M TAHUN 1998

TAGGAL PENERBITAN

19 January 1998

OBJEK

pengangkatan keanggotaan badan penyelesaian sengketa pajak
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-657/MK.04/1997 tanggal 17 Desember 1997 dan sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dipandang perlu mengangkat keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat dalam keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
  3. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengangkat :

  1. Sdr. Drs. Ismael Manaf
    – sebagai Ketua merangkap Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  2. Sdr. Dr. Muslih Muhsin
    – sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  3. Sdr. Dr. Saroyo Atmosudarmo
    – sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  4. Sdr. Drs. Roesdijono
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  5. Sdr. Drs. Mudjiono
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  6. Sdr. Drs. Kumaedi
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  7. Sdr. Drs. Nurjadi, M.A, MPA
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  8. Sdr. Dra. Sri Rahayu
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  9. Sdr. Widayatno Sastrohardjono, S.H.,
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  10. Sdr. Drs. Atep Muchtar Syam Alias Adyabarata
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  11. Sdr. Drs. Adi Poernomo
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  12. Sdr. Drs. Syamsuddin Hama
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  13. Sdr. Drs. Affan Ahmad
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  14. Sdr. Drs. Hendrik Aris Parinding
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  15. Sdr. Agustinus Nur Indiarto, S.H.
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  16. Sdr. Dra. Noek Sofoeroh
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  17. Sdr. Drs. Slamet Rijanto Soejono
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  18. Sdr. Makmun Gumay, S.H
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  19. Sdr. Drs. H. Suratman
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  20. Sdr. Dr. Ir. Susongko Suhardjo, M.Sc, MPA
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  21. Sdr. Drs. Achmad Samso, MPA
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  22. Sdr. Drs. Progo Nurdjaman
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  23. Sdr. Hisom Prasetyo, S.H.
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  24. Sdr. H. Abdullah Zainie, S.H.
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  25. Ny. Fatimah Achjar, S.H.
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
  26. Sdr. Drs. Achjar Rusli
    – sebagai Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

KEDUA :

Pelaksanaan Keputusan Presiden Ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Keuangan.

KETIGA :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.31/1997

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan terhadap selisih kurs, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.41/2001

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan terhadap pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) bagi Orang Pribadi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 37/PJ./2005

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai yang terdaftar di lingkungan Kantor Wilayah…