Keputusan Presiden – 148 TAHUN 1998

TIPE

Keputusan Presiden

NOMOR PERATURAN

148 TAHUN 1998

TAGGAL PENERBITAN

18 August 1998

OBJEK

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of south africa for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa di Jakarta, pada tanggal 15 Juli 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa for the avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan;
  2. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

Pasal 1

Mengesahkan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal evasion with Respect to Taxes on Income, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 15 Juli 1997 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 141

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 125 TAHUN 2014

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2013, telah diatur mengenai penetapan NilaiJual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014;…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 04/PJ.3/1985

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, terdapat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak secara eceran langsung kepada konsumen. Bahwa untuk…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 327/PJ./2002

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pelaksanaan penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam bentuk…
All articles loaded
No more articles to load