Keputusan Presiden – 15 TAHUN 2004

Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau BPPN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 27 Pebruari 2004 dinyatakan berakhir tugasnya.

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), adalah tugas BPPN yang berkaitan dengan penyelesaian :
a. likuidasi Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha;
b. kewajiban pemegang saham;
c. audit;
d. transaksi;
yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Penyelesaian tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan oleh BPPN sampai dengan paling lambat tanggal 30 April 2004.

Selain tindakan penyehatan perbankan yang dilakukan BPPN yang telah dinyatakan sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2001, segala tindakan BPPN yang telah dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri, dinyatakan sah.

Dikecualikan dari tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah tindakan-tindakan yang merupakan penyimpangan yang diduga merupakan perbuatan pidana.

Dalam rangka pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, Ketua BPPN terlebih dahulu menyampaikan laporan pertanggung jawaban yang meliputi laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan BPPN kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan sesuai dengan tahapan pengakhiran tugas yang berlangsung sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2004, dan selanjutnya secara keseluruhan pada tanggal 30 April 2004.

Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Dalam rangka melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri Keuangan dapat menunjuk auditor independen.

Menteri Keuangan menyampaikan laporan pertanggung jawaban Ketua BPPN berikut hasil penilaiannya kepada Presiden.

Dengan diterimanya pertanggung jawaban BPPN oleh Presiden, Menteri Keuangan menyatakan pembebasan Ketua BPPN, Wakil Ketua, pejabat dan pegawai BPPN lainnya dari segala tanggung jawab terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan pertanggung jawaban tersebut.

Dikecualikan dari pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), apabila laporan pertanggung jawaban dimaksud dikemudian hari terbukti tidak benar dan menyesatkan.

Dengan berakhirnya tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan/atau dibubarkannya BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, segala kekayaan BPPN menjadi kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan.

1. Kekayaan Negara yang tidak terkait dengan perkara, penggunaannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk :
   1. penyertaan modal Negara dalam rangka pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset, yang berupa sebagian atau seluruh inventaris kantor kecuali tanah dan bangunan;
   2. dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset; atau
   3. dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.
2. Kekayaan Negara yang terkait dengan perkara, ditangani dengan cara sebagai berikut:
   1. untuk kekayaan Negara yang terkait dengan perkara di lembaga peradilan, penanganannya dilakukan oleh Tim Pemberesan BPPN yang dibentuk dengan Keputusan Presiden;
   2. untuk kekayaan Negara yang terkait dengan sita eksekusi Hak Tanggungan dan sita eksekusi lainnya ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Hasil penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), disampaikan kepada Menteri Keuangan, untuk selanjutnya ditetapkan Menteri Keuangan untuk :
   1. dikelola oleh Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan aset;
   2. diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
   3. dimanfaatkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan.

Dengan pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, mantan Ketua, Wakil Ketua, dan pejabat BPPN lainnya serta seluruh mantan pegawai BPPN wajib memberikan segala bantuan dan atau keterangan yang diperlukan dalam rangka pemberesan dan pengelolaan kekayaan BPPN kepada Tim Pemberesan BPPN dan instansi terkait lainnya.

Dalam rangka memberikan kesaksian atau keterangan kepada pihak-pihak yang berwenang, mantan Ketua, Wakil Ketua, pejabat serta pegawai BPPN lainnya dapat memperoleh segala data, informasi dan dokumen yang diperlukan dari Tim Pemberesan dan instansi terkait lainnya.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (2), seluruh data, informasi dan kearsipan yang dikelola oleh BPPN dalam rangka pelaksanaan tugasnya pada dasarnya diserahkan kepada Menteri Keuangan.

1. data, informasi dan kearsipan yang berhubungan dengan kekayaan Negara yang tidak terkait dengan perkara, diteruskan oleh Menteri Keuangan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. data, informasi dan kearsipan yang berhubungan dengan kekayaan Negara yang terkait dengan perkara, ataupun yang tidak berhubungan dengan masalah kekayaan Negara baik diluar yang terkait maupun yang tidak terkait dengan perkara, diserahkan dan menjadi tanggung jawab Tim Pemberesan, dan pada akhir tugasnya diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
3. data, informasi dan kearsipan yang terkait dengan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, dikelola Menteri Keuangan.