Keputusan Presiden – 168 TAHUN 1999

TIPE

Keputusan Presiden

NOMOR PERATURAN

168 TAHUN 1999

TAGGAL PENERBITAN

20 December 1999

OBJEK

pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of seychelles for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 September 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Seychelles for the Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles;
  2. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

Pasal 1

Mengesahkan Government between of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic Of Seychelles for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 27 September 1999, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Seychelles yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal20 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRACHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1999
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ALIRAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 217

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ./2005

Sehubungan dengan diterbitkannya KMK Nomor 473/KMK.01/2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V KMK Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah…

Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai – SE 20/BC/2006

Dalam rangka tertib administrasi pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terutama yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pencairan jaminan ditegaskan beberapa hal…

Peraturan Pemerintah – 41 TAHUN 2001

Menimbang : bahwa untuk lebih mendorong peningkatan ekspor dipandang perlu untuk memberikan fasilitas pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan bagi anggota misi dagang atau pameran…
All articles loaded
No more articles to load