Keputusan Presiden – 65 TAHUN 1986

TIPE

Keputusan Presiden

NOMOR PERATURAN

65 TAHUN 1986

TAGGAL PENERBITAN

29 December 1986

OBJEK

pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di bidang penerangan dan pers, diperlukan langkah-langkah untuk membantu tetap tersedianya secara luas, koran sebagai salah satu sarana penyalur informasi;
  2. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu diberikan kemudahan berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas impor dan atas penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran ditanggung oleh Pemerintah dengan Keputusan Presiden;

Mengingat :

  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3280);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3287);
  6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN KORAN SERTA PENYERAHAN KORAN.

Pasal 1

Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas impor kertas koran untuk penerbitan koran ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 2

Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran dan penyerahan koran ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu antara tanggal 16 Oktober 1986 sampai dengan tanggal 15 Oktober 1987.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 16 Oktober 1986.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO Diundangkan diJakarta
Pada tanggal 29 Desember 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMONO. S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 76

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 125/KMK.05/1999

Menimbang : bahwa ketentuan umum untuk menghindari dan mencegah praktek-praktek persaingan tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli…

Keputusan Menteri Keuangan – 134/KMK.013/2001

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga kelancaran tugas verifikasi atas tagihan imbalan jasa yang diajukan surveyor berdasarkan perjanjian kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Surveyor,…

Keputusan Menteri Keuangan – 335/KMK.01/2002

Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001, terdapat Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Muda/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya; bahwa Keputusan Menteri…