Pengumuman – PENG 00001/WPJ.24/KP.08/2015

TIPE

Pengumuman

NOMOR PERATURAN

PENG 00001/WPJ.24/KP.08/2015

TAGGAL PENERBITAN

2 January 2015

OBJEK

penyampaian surat pemberitahuan tahunan (spt) orang pribadi tahun pajak 2014
PERATURAN

Sesuai dengan PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan. KPP Madya Sidoarjo membuka layanan penerimaan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Formulir SPT Tahunan 1770 SS berasal dari Kantor Pelayanan Pajak (Bukan Foto Copy/Scan/Mencetak Sendiri)
  2. SPT Tahunan disampaikan langsung, tidak dalam amplop ataupun kemasan lainnya.
  3. SPT Tahunan tidak dalam keadaan terlipat/tergulung/sobek.
  4. Setiap SPT Tahunan yang disampaikan ke KPP akan dilakukan pengecekan validitas NPWP dan penelitianSPT Tahunan terlebih dahulu.
  5. Batas waktu penerimaan SPT Tahunan 2014 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tanggal 31 Maret 2015.
  6. Pelaporan SPT Tahunan secara kolektif ( > 10 SPT) wajib menyertakan Soft Copy dengan formatdihalaman sebaliknya, dan dibatasi sampai dengan tanggal 10 Maret 2015.
  7. Dalam hal SPT Tahunan yang disampaikan adalah SPT Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan Pembetulan,SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, SPT Tahunan dalam bentuke-SPT, dan/atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, maka SPT tersebut harusdisampaikan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Demikian disampaikan, agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 2 Januari 2015
Kepala Kantor,

ttd.

I Made Artawan
NIP 196807031995031001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 561/Kep.445-Huk/2008

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk memotivasi peran serta pekerja dalam produktifitas dan kemajuan perusahaan, perlu langkah kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan para pekerja berupa pemberian…

Keputusan Menteri Keuangan – 25/KMK.05/1997

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor. Mengingat…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.413/1995

Dengan ini diberitahukan bahwa Direktorat Pajak Penghasilan akan mengadakan penataran dan sekaligus penelitian setempat atas tata usaha dan pelaksanaan/pelayanan Fiskal Luar Negeri pada unit-unit pelaksana…