Peraturan Daerah – 11 TAHUN 2011

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

11 TAHUN 2011

TAGGAL PENERBITAN

28 December 2011

OBJEK

pajak restoran
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran sudah tidak sesuai lagi;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk PeraturanDaerah tentang Pajak Restoran;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4740);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3987);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaSebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka PenagihanPajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan YangDikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4050);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara PenyanderaanRehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan PajakDengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
  19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
  20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dewan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.
  7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidakmendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
  8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukanusaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentukbadan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yangmencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
  11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahanjasa sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.

BAB II
NAMA PAJAK

Pasal 2

(1)Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2)Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dilakukan berdasarkanPeraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Objek Pajak

Pasal 3

(1)Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2)Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayananpenjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempatpelayanan maupun di tempat lain.
(3)Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

  1. pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang pengelolaannya satumanajeman dengan hotel;
  2. pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya (peredaran usaha) tidakmelebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun.

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Bagian Ketiga
Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF,
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 7

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Bagian Ketiga
Cara Penghitungan Pajak

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat
Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Masa Pajak

Pasal 10

(1)Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.
(2)Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Bagian Kedua
Saat Terutang Pajak

Pasal 11

(1)Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha restoran ataspelayanan di restoran.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saatterjadi pembayaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

(1)Terhadap Pajak Restoran yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunyaPeraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentangPajak Restoran.
(2)Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturanpelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK RESTORAN

I.UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuaikewenangan yang diberikan, salah satu unsur pendukung untuk terlaksananya kewenangan dimaksudharus dibarengi dengan pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapatdiperoleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Daerahantara lain Pajak Restoran.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam halpemungutan objek Pajak Restoran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor8 Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-samadengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Restoran dapatoptimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah adalah dalamrangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang tinggi dan diluar kewenangan yang diberikan,sehingga dapat menambah beban kepada masyarakat, dan sejalan dengan tuntutan masyarakatterhadap pelayanan masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta secara terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayanannya sebagaimanayang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Restoran telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaanpajak dialokasikan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakatdan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaranmasyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Restoran semakin meningkat dan bagi aparatpemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yangbaik.

Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material yang meliputiantara lain objek dan subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitunganpajak, serta ketentuan mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II.PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “tidak mendapatkan imbalan secara langsung” adalah bahwaatas pembayaran Pajak Daerah tidak dapat diberikan imbalan langsung secara kontraprestasi terhadap orang atau badan, tetapi diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Jasa boga” adalah usaha yang melayani dibidang makanan,hidangan dan santapan.
Yang dimaksud dengan “katering”adalah usaha yang melayani pesanan atau pemasokhidangan untuk pesta, pertemuan, dan sebagainya untuk keperluan pemesan.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dikonsumsi ditempat lain” adalah termasuk pelayanan take away/delivery order (melalui pesanan, diantar atau dibawa pulang atau yang tidakdikonsumsi ditempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh restoran,rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga atau katering, dan sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pembayaran atau seharusnya dibayar” adalah jumlah yang diterimaatau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepadapengusaha restoran.
Untuk usaha katering/jasa boga pembayaran adalah pada saat diterimanya pembayaran daripemesan kepada pengusaha katering/jasa boga.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 25

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 142/PMK.04/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan impor sementara, perlu dilakukan penyesuaian…

Peraturan Pemerintah – 7 TAHUN 1995

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai sebagai bagian dari hasil pembangunan, serta masih diperlukannya dana yang cukup besar untuk melanjutkan pembangunan…
All articles loaded
No more articles to load