Peraturan Daerah – 132 TAHUN 2011

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

132 TAHUN 2011

TAGGAL PENERBITAN

15 December 2011

OBJEK

penghitungan dasar pengenaan pajak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2010, telah diatur mengenai PenghitunganDasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010;
  2. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentangPenghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,maka Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam huruf a, perludisempurnakan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2011;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
  11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
  13. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan PKB dan BBN-KB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2011.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  3. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
  4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  5. Kendaraan Bermotor adalah Semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakandi semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnyayang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraanbermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinyamenggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotoryang dioperasikan di air.
  6. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah Setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untukmengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayekatau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
  7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ataupenguasaan kendaraan bermotor.
  8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahanhak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak ataukeadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalambadan usaha.
  9. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknisdan/atau serta penggunaannya.
  10. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah Alat-alat yang dapat bergerak/berpindahtempat dan tidak melekat secara permanen.
  11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atassuatu kendaraan bermotor.
  12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah Harga rata-rata yang diperoleh dariberbagai sumber data yang akurat.
  13. Tahun Pembuatan adalah Tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi danidentifikasi oleh pihak berwenang.
  14. Umur rangka/body adalah Umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatanrangka/body.
  15. Umur motor adalah Umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.
  16. Harga kosong (off the road) adalah Harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasukPajak Pertambahan Nilai.
  17. Harga isi (on the road) adalah Harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk PajakPertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Penghitungan dasar pengenaan pajak PKB berdasarkan perkalian nilai jual kendaraan bermotor danbobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibatpenggunaan kendaraan bermotor.
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atassuatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2010.
(3)Bobot untuk menghitung dasar pengenaan pajak PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :

  1. tekanan gandar;
  2. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
  3. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(4)Penetapan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diperuntukan bagi kendaraanbermotor sebagai berikut :

  1. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dansejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00; dan
  2. mobil barang/beban, sebesar 1,30.

Pasal 3

(1)Hasil penghitungan dasar pengenaan pajak PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupatabel sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
(2)Dasar pengenaan pajak PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 7 LampiranI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan pajak BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2).
(2)Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada kolom 5Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dasar pengenaan pajak PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraanbermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
(2)Dasar pengenaan pajak BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk kendaraanbermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen).
(3)Dasar pengenaan pajak PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk kendaraanbermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
(4)Dasar pengenaan pajak BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), untuk kendaraanbermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 6

(1)Nilai Jual Kendaraan Bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB ditetapkanberdasarkan hasil penjumlahan nilai jual kendaraan bermotor dengan nilai jual ubah bentuk.
(2)Nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II PeraturanGubernur ini.
(3)Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Gubernur ini, akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 7

(1)Dalam hal penghitungan dasar pengenaan pajak PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)dan dasar pengenaan pajak BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang jenis, merek,tipe dan nilai jualnya belum ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, Gubernur dapatmenetapkan dasar pengenaan pajak PKB dan BBN-KB.
(2)Penghitungan dasar pengenaan pajak PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak atasnama Gubernur.

Pasal 8

(1)Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dalam menetapkan dasar pengenaan pajak PKBdan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), untuk kendaraan bermotor :

a.Jenis, merek dan tipe yang belum tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, diaturdengan ketentuan :

  1. untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen)di bawah harga kosong (off the road) atau 21,5% (dua puluh satu koma lima persen)di bawah perkiraan harga isi (on the road); dan
  2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU ataudengan membandingkan jenis, merek, tipe, isi silinder, dan tahun pembuatan darinegara produsen yang sama.
b.Jenis, merek dan tipe yang telah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini danbelum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, diatur dengan ketentuan :

  1. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya; dan
  2. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahunpembuatan terakhir sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur inidengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5(lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku di Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.
(2)Kepala Dinas Pelayanan Pajak atas nama Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan pajak PKBatas Kereta Gandeng atau Tempel dan Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesinyang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(3)Penetapan dasar pengenaan pajak PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 9

Perubahan peruntukan atau fungsi kendaraan bukan umum menjadi kendaraan umum harus memenuhi persyaratan izin usaha angkutan dan izin trayek.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2011
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 135

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 17/PJ/2008

Menimbang : bahwa Mesin Teraan Meterai yang digunakan sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan dunia usaha, karena tidak memberikan jaminan keamanan yang memadai…

Peraturan Pemerintah – 14 TAHUN 1997

Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan saham di bursa efek serta akan dilaksanakannya perdagangan saham tanpa warkat, pengenaan Pajak Penghasilan atas saham yang…

Peraturan Menteri Keuangan – 114/PMK.04/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas kepabeanan di bidang impor, dirasakan perlu untuk dilakukan pengawasan…