Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka Penetapan dan Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum menjadi Keweangan Gubernur.
- bahwa Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari beberapa Kabupaten/Kota dimana tingkat pertumbuhan perekonomian, dan kemampuan sektor usaha maupun sektor-sektor lainnya berbeda-beda antara satu daerah (Kabupaten/Kota) dengan daerah lainnya, serta masih adanya kesenjangan dalam pertumbuhan perekonomian sehingga harus benar-benar diperhatikan.
- bahwa berdasarkan butir (a) dan (b) tersebut diatas perlu ditindaklanjuti penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 di Provinsi Kepulauan Riau dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34688);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4237);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 2005 Tanggal 13 Agustus 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. ISMETH ABDULLAH sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
- Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KEP-564/MEN/1992 Nomor 115 Tahun 1992 tentang Dewan Ketenagakerjaan Daerah;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.KEP.226/MEN/2000;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. PER-17/MEN/VII/2005 tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
Memperhatikan :
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor KPTS.64/SK/XI/2004 tanggal 04 November 2004 tentang Pembentukan Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 135 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005 tentang Perpanjangan Masa Bhakti Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- Berita Acara Kesepakatan Komisi Penelitian, Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 16 November 2005 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA :
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 di Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 760.000,- (Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
KEDUA :
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Kepulauan Riau yang belum dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan.
KETIGA :
Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Provinsi Kepulauan Riau dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari tentang Upah Minimum.
KEEMPAT :
Bagi Kabupaten/Kota yang ingin menetapkan upah minimum secara tersendiri dapat mengusulkan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Komisi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau setelah dibahas dan disepakati terlebih dahulu oleh Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan Ketentuan Upah Minimum yang diusulkan harus atas Upah Minimum Provinsi.
KELIMA :
Upah Minimum Provinsi (UMP) di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk diatas 1 (satu) tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara Pekerja/Wakil Pekerja/Buruh dengan pihak Pengusaha.
KEENAM :
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 88/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2005 di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH :
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2006 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 23 November 2005
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
ttd.
ISMETH ABDULLAH