Peraturan Daerah – 193 TAHUN 2016

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

193 TAHUN 2016

TAGGAL PENERBITAN

13 October 2016

OBJEK

pembebasan 100% (seratus persen) atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan/atau pengenaan sebesar 0% (nol persen) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan nilai jual objek pajak sampai dengan rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk mendukung Kebijakan Deregulasi Investasi di Bidang Pertanahan yang menjadi bagiandari paket kebijakan ekonomi jilid III (ketiga) Pemerintah Pusat, perlu dilakukan dukungan untukmelakukan percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan PeraturanGubernur tentang Pembebasan 100% (Seratus Persen) Atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0%(Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris atau Hibah WasiatDengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan oleh KepalaDaerah dan Pajak yang Dibayar Sendiri;
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2016;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN 100% (SERATUS PERSEN) ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA JUAL BELI ATAU PEMBERIAN HAK BARU PERTAMA KALI DAN/ATAU PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PERISTIWA WARIS ATAU HIBAH WASIAT DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SAMPAI DENGAN Rp2.000.000.000,00 (DUA MILIAR RUPIAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia.
  5. Kantor Pertanahan Kota Administrasi adalah Kantor Pertanahan Kota Administrasi di seluruh wilayahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  6. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
  7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atasperolehan hak atas tanah dan bangunan.
  9. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yangmengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
  10. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, besertabangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan danbangunan.
  11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Terutang adalah BPHTB yang harus dibayar padasuatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah bunga rata-rata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli yang terjadisecara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandinganharga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru dan NJOP Pengganti.
  13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajakmenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoranpajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
  15. Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan pembebasan dari Kepala Dinas atau Pejabat yangditunjuknya atas pembebasan sebagian atau seluruh BPHTB terutang dari pokok pajak terutang yangdiajukan oleh Wajib Pajak.
  16. Pemberian Hak Baru Pertama Kali adalah pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai akibatdari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan terhadap objek tanah yang belumpernah didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memberikan pembebasan 100% (seratus persen) atas BPHTB karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kali dan/atau pengenaan 0% (nol persen) BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat dengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Pembebasan BPHTB diberikan sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yangmemperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena jual beli atau pemberian hak baru pertama kalidengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Pengenaan BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB terutang diberikan kepada Wajib Pajak OrangPribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa waris dan hibah wasiatdengan NJOP sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3) Pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapatdimohonkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. untuk kewajiban pembayaran BPHTB yang lampau dan belum dilunasi sampai dengan tahunpajak pengajuan permohonan;
  2. untuk 1 (satu) objek tanah dan/atau bangunan 1 (satu) kali seumur hidup untuk masing-masingpermohonan pembebasan dan pengenaan dan dihuni Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
  3. diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan Warga Negara Indonesia yangberdomisili di Daerah paling sedikit selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggalpenerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah.
(4) Pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikandengan cara mengajukan permohonan.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dokumen persyaratan formal danmateriil.

BAB IV
PEMBEBASAN SEBESAR 100% (SERATUS PERSEN)

Pasal 4

(1) Permohonan pembebasan 100% (seratus persen) atas BPHTB karena jual beli atau pemberian hak barupertama kali harus dilengkapi dokumen persyaratan formal sebagai berikut :

a. surat keterangan yang memuat :

  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  2. nama Wajib Pajak;
  3. alamat Wajib Pajak;
  4. alamat Objek Pajak; dan
  5. uraian permohonan.
b. fotokopi KTP Daerah;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d. surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi belum pernah memiliki tanah dan/atau bangunankarena jual beli atau belum pernah diberikan hak baru atas tanah dan/atau bangunan;
e. surat kuasa pengurusan pembebasan BPHTB apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa; dan
f. perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB.
(2) Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IPeraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) Permohonan pembebasan sebesar 100% (seratus persen) atas BPHTB karena jual beli harus dilengkapidokumen persyaratan materiil sebagai berikut :

  1. akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atastanah;
  2. fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yangtelah bersertifikat; dan
  3. fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pembebasan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atautidak memiliki tunggakan.
(2) Permohonan pembebasan sebesar 100% (seratus persen) atas BPHTB karena pemberian hak barupertama kali harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil sebagai berikut :

  1. surat keputusan pemberian hak baru pertama kali atas tanah dari pejabat Kantor PertanahanKota Administrasi;
  2. bukti tertulis lainnya yang dapat memberikan keterangan dari instansi pemerintah berkaitandengan pembuktian hak lama atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari konversihak-hak lama; dan
  3. fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pembebasan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atautidak memiliki tunggakan.

BAB V
PENGENAAN SEBESAR 0% (NOL PERSEN)

Pasal 6

(1) Permohonan pengenaan sebesar 0% (nol persen) atas BPHTB terutang karena peristiwa waris atauhibah wasiat harus dilengkapi dokumen persyaratan formal sebagai berikut :

a. surat keterangan yang memuat :

  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  2. nama Wajib Pajak;
  3. alamat Wajib Pajak;
  4. alamat Objek Pajak; dan
  5. uraian permohonan.
b. fotokopi KTP Daerah;
c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. surat pernyataan Wajib Pajak Orang Pribadi belum pernah memiliki tanah dan/atau bangunankarena peristiwa waris atau hibah wasiat;
e. surat kuasa pengurusan pengenaan BPHTB apabila dikuasakan dan KTP penerima kuasa;
f. perhitungan BPHTB terutang yang terdapat dalam SSPD BPHTB; dan
g. surat keterangan waris atau hibah wasiat.
(2) Surat Pernyataan yang telah dilegalisasi oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Permohonan pengenaan sebesar 0% (nol persen) atas BPHTB karena peristiwa waris atau hibah wasiat harus dilengkapi dokumen persyaratan materiil sebagai berikut :

  1. akta autentik dari Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa pemindahan hak atas tanah karenaWaris atau Hibah Wasiat;
  2. surat keputusan pemberian hak atas tanah karena Waris dari pejabat Kantor Pertanahan KotaAdministrasi;
  3. fotokopi sertifikat hak atas tanah dalam hal perolehan hak atas tanah dilakukan dari tanah yang telahbersertifikat; dan
  4. fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan pengenaan BPHTB dan bukti lunas SPPT PBB-P2 atau tidakmemiliki tunggakan.

BAB VI
MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kelengkapan dan Penelitian Dokumen

Pasal 8

(1) Permohonan beserta dokumen persyaratan formal dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 yang telah diterima oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknyadilakukan penelitian kelengkapan.
(2) Dalam hal dokumen persyaratan formal dan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkapmaka permohonan pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dikembalikan dengan menggunakan suratketerangan permohonan pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dinyatakan tidak diterima denganmencantumkan kekurangan dokumen yang diperlukan.
(3) Penelitian dokumen persyaratan formal dan materiil dilakukan setelah dokumen persyaratan formal danmateriil telah terpenuhi.
(4) Pemeriksaan lapangan dapat dilakukan untuk memperoleh kesesuaian dan kebenaran informasidokumen persyaratan formal dan materiil.
(5) Setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan formal, materiil dan/atau pemeriksaan lapanganterdapat ketidaksesuaian informasi atau kebenaran maka permohonan pembebasan dan/ataupengenaan BPHTB ditolak.

Bagian Kedua
Penerbitan Keputusan Pembebasan dan
Validasi Pengesahan

Pasal 9

(1) Dalam hal setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan formal dan materiil permohonanpembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 terpenuhi, maka Kepala Dinasatau pejabat yang ditunjuknya menerbitkan Keputusan Pembebasan BPHTB dan dilakukan validasipengesahan pada SSPD BPHTB.
(2) Dalam hal setelah dilakukan penelitian dokumen persyaratan formal dan materiil permohonanpengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 terpenuhi, maka Kepala Dinasatau pejabat yang ditunjuknya melakukan validasi pengesahan pada SSPD BPHTB.
(3) Keputusan Pembebasan BPHTB serta pengesahan pada SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya dalam jangka waktupaling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan Wajib Pajak Orang Pribadi.
(4) Permohonan pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB yang tidak diterbitkan Keputusan Pembebasandan/atau tidak dilakukan pengesahan SSPD BPHTB dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padaayat (3) maka permohonan dianggap dikabulkan dengan terlebih dahulu melampirkan bukti tanda terimapenyerahan berkas permohonan dari Dinas.

Pasal 10

Format Keputusan Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pemindahan atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan pembayaran BPHTB dapat diberikan pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1) Dalam hal di kemudian hari dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberianpembebasan dan/atau pengenaan BPHTB terdapat temuan yang berakibat tidak memenuhi ketentuanPeraturan Gubernur ini, maka pemberian pembebasan dan/atau pengenaan BPHTB dapat dibatalkandan BPHTB terutang.
(2) BPHTB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah KurangBayar (SKPDKB).
(3) Dasar pengenaan pajak yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan NJOP tahun pajak yang sama dengan tahun temuansebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 71033

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 67/PJ/2015

Umum Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 11/PJ/2010

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 161/PJ./2001

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan memberikan kemudahan pembagian penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini