Peraturan Daerah – 44 TAHUN 2010

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

44 TAHUN 2010

TAGGAL PENERBITAN

23 February 2010

OBJEK

pelaksanaan kegiatan operasional peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan dan sumber daya alam secara koordinasi di provinsi daerah khusus ibukota jakarta
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengamankan rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Sumber Daya Alam, perludilaksanakan kegiatan operasional secara koordinasi dengan Instansi terkait di dalam maupun di luarlingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka tertibadministrasi Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang PelaksanaanKegiatan Operasional Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan dan Sumber Daya Alam Secara Koordinasi di Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Atas Tanah dan Bangunan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi danBangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
  15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil PenerimaanPajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan PeraturanGubernur Nomor 174 Tahun 2009;
  19. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola KeuanganDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  20. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan PajakBumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, PAJAK PENGHASILAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA KOORDINASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

(1)Pelaksanaan kegiatan operasional peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) dan Sumber Daya Alam(SDA) dapat dilaksanakan secara koordinasi dengan Instansi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit KerjaPerangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
(2)Pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan PengelolaKeuangan Daerah.

Pasal 2

(1)Untuk menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal Iayat (2) diberikan biaya kegiatan operasional yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan Daerah denganmemperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan rinciankegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 3

(1)Berdasarkan alokasi biaya kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Instansidan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait terlebihdahulu harus melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah mengenai rencanapelaksanaan kegiatan dan penggunaan biaya.
(2)Berdasarkan hasil koordinasi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Keuangan Daerahselanjutnya melaksanakan proses pencairan anggaran dan mendistribusikan biaya kegiatan operasionaldimaksud sekaligus atau secara bertahap kepada Instansi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait dengan menggunakan berita acara penyerahan uangsebagai bukti sah pengeluaran uang yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Instansi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkaitsetelah menerima pendistribusian biaya kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)selanjutnya melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
(4)Koordinasi pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetapmengacu dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk tertib administrasi koordinasi pelaksanaan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Instansi dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah, berupa :

  1. Laporan Hasil Pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejakjadwal kegiatan selesai dilaksanakan.
  2. Laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan sekaligus atau secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2010
GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 51

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 96 TAHUN 1993

Menimbang : dst Mengingat : dst MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH…

Peraturan Menteri Keuangan – 162/PMK.07/2016

Menimbang : bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12…
All articles loaded
No more articles to load