Peraturan Daerah – 561/Kep.1665-Bangsos/2009

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

561/Kep.1665-Bangsos/2009

TAGGAL PENERBITAN

20 November 2009

OBJEK

upah minimum kabupaten/kota di jawa barat tahun 2010 gubernur jawa barat
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi, perlu upayapeningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2010 yangdidasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan mempertimbangkan produktivitas,pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal;
  2. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaen/Kota Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a,ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atasPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4737);
  6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
  7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentangPerubahan Pasal-pasal 1,3,4,8,11,20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999tentang Upah Minimum;
  8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-17/VIII/2005 tentang Komponen danPelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan ProvinsiJawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
  10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan PengupahanProvinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.80S-Bangsos/2009 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurJawa Barat Nomor 561/Kep.589-Bangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat MasaBhakti Tahun 2008-2011;

Memperhatikan :

  1. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor B.33/DPP/XI/2009 tanggal 18 November2009.
  2. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se Jawa Barat.

Menetapkan :

KESATU :

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

  1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.605-Bangsos/2008 tentang Upah Minimum ProvinsiJawa Barat Tahun 2009;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.684-Bangsos/2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009; dan
  3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.687-Bangsos/2008 tentang tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.684-Bangsos/2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009;
  4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.694-Bangsos/2008 tentang tentang Perubahan keduaatas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.684-Bangsos/2008 tentang Upah MinimumKabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2009.

KEDUA :

Menetapkan besarnya Upah Minimum pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA :

Perusahaan di Jawa Barat yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk mengurangi dan/atau menurunkan Upah Pekerjanya.

KEEMPAT :

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berlakunya Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, perusahaan yang bersangkutanmembayar upah yang biasa diterima pekerja;
  2. Dalam hal permohonan penangguhan ditolak, pengusaha diwajibkan membayar upah kepada pekerjasebesar Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari2010; dan
  3. Dalam hal permohonan penangguhan disetujui, pengusaha diwajibkan membayar upah sesuai denganyang tercantum dalam persetujuan.

KELIMA :

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2010 dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Walikota setempat sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2009
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

AHMAD HERYAWAN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 01/PJ.75/1994

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.04/1988 tanggal 4 April 1988 tentang Perubahan atas Ketentuan Besarnya Biaya Penagihan Pajak Negara dengan…