Peraturan Daerah – 77 TAHUN 2012

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

77 TAHUN 2012

TAGGAL PENERBITAN

5 July 2012

OBJEK

pemberian pengurangan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta penghapusan sanksi administrasi
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan untuk kepentingan daerah terhadap kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU), dipandang perlu dilakukan intensifikasi pemungutan PKB dan BBN-KBmelalui kebijakan pengurangan PKB dan BBN-KB sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  2. bahwa dalam rangka akurasi data kendaraan bermotor untuk keperluan registrasi dan identifikasikendaraan bermotor di Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana surat yang ditujukan kepadaGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 25 April 2012 Nomor B/4791/IV/2012/Datrotentang Pembebasan PKB dan BBN-KB;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertibadministrasi pendaftaran ulang dan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor, perlumenetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor serta Penghapusan Sanksi Administrasi;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
  9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  10. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah denganPeraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2008;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  13. Keputusan Gubernur Nomor 2161/2004 tentang Pemberian Keringanan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Angkutan Penumpang Umum Kancil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahandaerah.
  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
  5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
  6. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnyadisebut Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB adalah Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.
  7. Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB adalah Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta.
  8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yangdigunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatanlainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerakkendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
  9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas pemilikandan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungutatas penyerahan kendaraan bermotor.
  11. Sanksi administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa bunga, denda dan kenaikan pajakyang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahunpajak atau dari akibat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
  12. Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang yang selanjutnya disingkat BDU adalah keadaan ataukondisi dimana kendaraan bermotor setelah berakhimya masa pajak dan/atau penyerahan kendaraanbermotor dan/atau berakhirnya pengesahan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor belum didaftar ulang.
  13. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah surat yang diterbitkanoleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yangberisikan identifikasi kepemilikan, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku.

BAB II
PEMBERIAN PENGURANGAN PKB DAN BBN-KB

Pasal 2

(1)Pemberian pengurangan PKB dan BBN-KB (ganti nama kepemilikan) berlaku terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar PKB atau STNK sudah mati untuk masa 1 (satu) tahun sampai dengan5 (lima) tahun.
(2)Pengurangan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dari pokok pajak yangterutang.
(3)Pemberian pelayanan pengurangan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitungsejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 22 Juli 2012 pada Kantor Unit Pelayanan PKB dan BBN-KBdi Kantor Bersama Samsat.

Pasal 3

(1)Pemberian pengurangan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diatur sebagai berikut :

  1. besarnya pokok pajak PKB untuk masa pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 yangterutang dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  2. pokok pajak PKB yang tidak atau belum dibayar sampai dengan tahun 2011, diberikanpengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) setiap tahunnya.
(2)Pemberian pengurangan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penghapusansanksi administrasi PKB.

Pasal 4

(1)Pemberian pengurangan BBN-KB (ganti nama kepemilikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1), untuk pendaftaran ganti nama kepemilikan kendaraan bermotor yang selama ini belumdidaftarkan kepemilikannya, diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok BBN-KB.
(2)Pemberian pengurangan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penghapusansanksi administrasi BBN-KB.

Pasal 5

(1)Pengurangan PKB dan BBN-KB (ganti nama kepemilikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danPasal 4, diberikan berdasarkan formulir Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB)yang tersedia pada Kantor Bersama Samsat.
(2)Persyaratan pengurangan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnyasebagai berikut :

  1. fotokopi identitas Wajib Pajak;
  2. fotokopi STNK sebelumnya; dan
  3. fotokopi BPKB.

Pasal 6

(1)Kepala Dinas Pelayanan Pajak menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian pengurangan PKB danBBN-KB dan penghapusan sanksi administrasi kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut secara teknis tata cara pemberian, persyaratan pengurangan PKB dan BBN-KBdiatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan 22 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2012
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 75

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.51/2004

Bersama ini disampaikan fotokopi: Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara; dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-81/PJ/2004…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/2001

Sehubungan telah berakhirnya tahun fiskal 2000, diminta kepada Saudara untuk segera menyampaikan laporan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun fiskal 2000 (sampai dengan Desember 2000),…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 04/PJ.51/1994

Menimbang : dst. Mengingat : dst. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS…
All articles loaded
No more articles to load