Peraturan Daerah – G/515/B.VII/HK/2006

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

G/515/B.VII/HK/2006

TAGGAL PENERBITAN

29 December 2006

OBJEK

penetapan upah minimum provinsi (ump) lampung tahun 2007 gubernur provinsi lampung
PERATURAN

Membaca :

Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Nomor 560/1283/III.12/2006 tanggal 26 Desember 2006 perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2007.

Menimbang :

  1. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat industri pada khususnya sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan kemampuan daerah serta masyarakat industri dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah;
  2. bahwa melalui penetapan kebijakan dibidang pengupahan dapat mendorong terwujudnya ketenangan kerja bagi pekerja dengan tetap mempertimbangkan kelangsungan usaha bagi pengusaha baik secara mikro diperusahaan maupun secara makro terhadap kondisi Hubungan Industrial di Provinsi Lampung yang pada akhirnya mampu menetapkan kebijakan Pengupahan yang ramah investasi;
  3. bahwa kondisi perekonomian Daerah pada saat ini, memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan baik secara umum maupun sektoral, sehingga Keputusan Gubernur Lampung Nomor D/473/VII/HK/2005 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2006 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi Lampung;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan :

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8 pasal 11, pasal 20 dan pasal 21 Permenakertrans Republik Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 17/Men/VII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
  4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/133/B.VII/HK/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006-2009;
  5. Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 22 Desember 2006 tentang Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Lampung Tahun 2006 dan Penetapan Usulan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2007 sebesar Rp 555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) per bulan.

KEDUA :

Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung pada sektor-sektor yang memungkinkan untuk disesuaikan kenaikannya, akan diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan sektoral antara assosiasi pengusaha (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Buruh yang terkait pada Sektor yang Bersangkutan.

KETIGA :

Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu hanya berlaku bagi pekerja lajang yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun. Termasuk pekerja yang masih dalam masa percobaan.

KEEMPAT :

Perusahaan yang telah memberikan upah yang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah, sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah MInimum.

KELIMA :

Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Desember 2006
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd.

SJACHROEDIN Z.P.

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.4/1995

Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pembebasan kewajiban membayar PPh bagi Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :…

Keputusan Menteri Keuangan – 520/KMK.01/1999

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran penyelesaian kepabeanan terhadap impor bahan, suku cadang, komponen dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang, dipandang perlu untuk…
All articles loaded
No more articles to load