Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 40/BC/2008

TIPE

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

P 40/BC/2008

TAGGAL PENERBITAN

23 December 2008

OBJEK

tata laksana kepabeanan di bidang ekspor
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116);
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor TujuanEkspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di BidangEkspor;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan :

  1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
  2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
  3. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkanbarang dari daerah pabean.
  4. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya disingkat dengan PPJK adalah badan usahayang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importiratau Eksportir.
  5. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat dengan PJT adalah perusahaan yang memperolehizin usaha jasa titipan dari instansi yang berwenang serta memperoleh persetujuan untukmelaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pabean.
  6. Barang Ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean.
  7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat dengan PEB adalah pemberitahuan pabeanyang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang.
  8. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atautempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasanDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.
  9. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalamrangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
  10. Pertukaran Data Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan PDE adalah pertukaran data elektronikmelalui komunikasi antar aplikasi dan antar organisasi yang terintegrasi dengan menggunakanperangkat sistem komunikasi data.
  11. Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik seperti disket,compact disc, flash disk, dan yang sejenisnya.
  12. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan KITE adalah pemberianpembebasan dan/atau pengembalian bea masuk dan/atau cukai serta Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah,dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
  13. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakanterhadap Barang Ekspor.
  14. Barang Ekspor dengan karakteristik tertentu adalah Barang Ekspor yang jumlah dan/atauspesifikasinya baru dapat diketahui setelah sampai di negara tujuan.
  15. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan olehPejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan atas PEB yang disampaikan,untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannyake sarana pengangkut.
  16. Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen yang selanjutnya disingkat dengan NPPD adalahpemberitahuan kepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem KomputerPelayanan di Kantor Pabean Pemuatan untuk menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan olehinstansi terkait.
  17. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat dengan PPB adalah pemberitahuankepada Eksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di kantorpabean pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Barang Ekspor.
  18. Nota Pemberitahuan Penolakan yang selanjutnya disingkat dengan NPP adalah pemberitahuan kepadaEksportir oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabeanpemuatan yang memberitahukan bahwa PEB ditolak karena pengisian data PEB dan dokumenpelengkap pabean tidak lengkap dan/atau tidak sesuai.
  19. Konsolidasi Barang Ekspor adalah kegiatan mengumpulkan Barang Ekspor yang diberitahukan dalamdua atau lebih PEB dengan menggunakan satu peti kemas sebelum Barang Ekspor tersebutdimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut.
  20. Pihak yang melakukan konsolidasi Barang Ekspor adalah badan usaha yang melaksanakan konsolidasiBarang Ekspor.
  21. Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan PKBE adalahpemberitahuan yang dibuat oleh pihak yang melakukan konsolidasi yang berisi daftar seluruh PEB danNota Pelayanan Ekspor yang ada dalam satu peti kemas.
  22. Barang Ekspor Gabungan adalah barang ekspor dengan mendapat fasilitas KITE yang digabung tidakmenjadi satu kesatuan unit dengan barang lain yang mendapat atau tidak mendapat fasilitas KITE.
  23. Tidak menjadi satu kesatuan unit adalah barang yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuhtetapi masing-masing barang masih dapat dipisahkan, antara lain lampu senter yang berisikan batubaterai dan pupuk yang dikemas dalam karung.
  24. Perusahaan pengirim barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mengirim barang hasilproduksinya ke perusahaan penerima barang untuk digabung menjadi Barang Ekspor Gabungan.
  25. Perusahaan penerima barang adalah perusahaan di dalam negeri yang mendapat fasilitas KITE yangmenerima barang hasil produksi perusahaan pengirim barang untuk digabung menjadi Barang EksporGabungan.
  26. Surat Serah Terima Barang yang selanjutnya disingkat SSTB adalah bukti telah diserahkan danditerimanya suatu barang antara perusahaan pengirim barang dan perusahaan penerima barang yangditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspordi kantor pabean terdekat.
  27. Laporan Pemeriksaan Ekspor yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan hasil pemeriksaan pabeanbarang ekspor dengan fasilitas KITE, yang diterbitkan oleh kantor pabean pemuatan setelah dilakukanrekonsiliasi.
  28. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disingkat NHI adalah produk dari kegiatan intelijen yangmenunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
  29. Kegiatan intelijen di bidang ekspor adalah serangkaian kegiatan didalam siklus intelijen yang meliputiperencanaan tugas intelijen, pengumpulan, penilaian penyusunan, pembadingan, analisis, penyebaran,dan pengkajian ulang data berdasarkan informasi yang berasal dari database dan/atau informasilainnya yang menunjukkan indikator risiko adanya pelanggaran di bidang ekspor.
  30. Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor oleh Eksportir atasPEB yang telah disampaikan.
  31. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor yang selanjutnya disingkat SPPBE adalah suratpersetujuan pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean pelabuhan muat ke daerah pabean.
  32. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) modaangkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan yang menggunakan dokumenangkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatutempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
  33. Pelabuhan Muat Asal adalah pelabuhan laut atau udara tempat dimuatnya barang yang akan dieksporke sarana pengangkut dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda.
  34. Pelabuhan Muat Ekspor adalah pelabuhan laut atau udara tempat dimuatnya barang ekspor ke:
    1. sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luar daerah pabean; atau
    2. sarana pengangkut dalam negeri yang merupakan bagian dari angkutan multimoda.
  35. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  36. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
  37. Kantor Pabean Pemeriksaan adalah kantor pabean yang melaksanakan pemeriksaan fisik BarangEkspor.
  38. Unit Pengawasan adalah unit kerja pada Direktorat Jenderal yang melakukan kegiatan intelijen,penindakan, penyidikan, dan kegiatan lain dalam rangka pengawasan.
  39. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjukdalam jabatan tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan dokumen ekspor.
  40. Pemeriksa adalah pejabat bea dan cukai yang melakukan pemeriksaan fisik barang.
  41. Petugas Pengawasan Stuffing adalah pejabat bea dan cukai yang mengawasi pemuatan barangke dalam peti kemas.
  42. Petugas Dinas Luar adalah pejabat bea dan cukai yang melakukan pengawasan pemasukan BarangEkspor di Kawasan Pabean atau pemuatan Barang Ekspor di luar Kawasan Pabean.

BAB II
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG

Pasal 2

(1)Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan denganmenggunakan PEB.
(2)Pengurusan PEB dapat dilakukan sendiri oleh Eksportir atau dikuasakan kepada PPJK.
(3)PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib atas ekspor:

  1. barang pribadi penumpang;
  2. barang awak sarana pengangkut;
  3. barang pelintas batas;
  4. barang kiriman melalui PT. Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.
(4)Dalam hal ekspor barang melalui PJT, PJT dapat memberitahukan dalam satu PEB untuk beberapapengirim barang dengan ketentuan PJT:

  1. harus berstatus sebagai PPJK;
  2. bertindak sebagai Eksportir; dan
  3. wajib menyerahkan ke kantor pabean pemuatan lembar lanjutan PEB yang telah dilengkapidengan nomor pos tarif paling lama 7 (tujuh) hari setelah PEB mendapat nomor dan tanggalpendaftaran.
(5)PJT yang tidak menyerahkan lembar lanjutan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c makaatas PEB berikutnya tidak dilayani sampai dengan PJT menyelesaikan kewajibannya.
(6)Dalam hal pemberitahuan ekspor atas barang yang mendapat fasilitas KITE atau berasal dari TPB yangdiberitahukan oleh PJT dan dikuasakan kepada PJT, maka ekspor tersebut tidak diperlakukan sebagaiBarang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE atau berasal dari TPB.

Pasal 3

Atas ekspor barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya, Eksportir wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen pelindung pengangkutan dari pabrik atau tempat penyimpanan ke pelabuhan pemuatan (CK-8) pada PEB.

Pasal 4

(1)Eksportir menyampaikan PEB ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggalperkiraan ekspor dan paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean.
(2)PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh Eksportirke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
(3)PEB atas ekspor tenaga listrik, barang cair atau gas melalui transmisi atau saluran pipa disampaikanoleh Eksportir ke kantor pabean pemuatan secara periodik, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelahpemeriksaan jumlah pengiriman Barang Ekspor pada alat ukur yang ditetapkan di daerah pabean.

Pasal 5

(1)PEB disampaikan dalam bentuk data elektronik atau dalam bentuk tulisan diatas formulir.
(2)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistemPDE kepabeanan, Eksportir menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan.
(3)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya tidak menggunakansistem PDE kepabeanan, Eksportir menyampaikan PEB dengan menggunakan Media Penyimpan DataElektronik atau tulisan diatas formulir.
(4)PEB atas Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, disampaikan oleh Eksportir ke kantor pabeanpemuatan dengan menggunakan sistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik.
(5)PEB atas Barang Ekspor khusus meliputi:

  1. barang kiriman;
  2. barang pindahan;
  3. barang perwakilan negara asing atau badan internasional;
  4. barang untuk keperluan ibadah untuk umum, sosial, pendidikan, kebudayaan, atau olah raga;
  5. barang cinderamata;
  6. barang contoh; dan
  7. barang keperluan penelitian.
(6)PEB atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sampai dengan huruf g dapatdisampaikan oleh Eksportir dengan menggunakan tulisan diatas formulir.

BAB III
PEMBAYARAN PNBP DAN BEA KELUAR

Pasal 6

(1)Eksportir wajib melakukan pembayaran PNBP atas pelayanan PEB melalui bank devisa persepsi, pospersepsi, atau kantor pabean pemuatan paling lambat pada saat penyampaian PEB.
(2)Dalam hal pembayaran PNBP secara berkala, pembayaran dapat dilakukan setelah penyampaian PEB.
(3)Tarif, tata cara pengenaan, dan pembayaran PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan tentang PNBP.

Pasal 7

(1)Terhadap Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Eksportir wajib melakukan pembayaran Bea Keluarpaling lambat pada saat penyampaian PEB.
(2)Dalam hal Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar merupakan Barang Ekspor dengan karakteristiktertentu, Eksportir dapat melakukan pembayaran Bea Keluar paling lama 60 (enam puluh) hari sejaktanggal keberangkatan sarana pengangkut.
(3)Tata cara pengenaan dan pembayaran Bea Keluar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan tentang Bea Keluar.

BAB IV
PEMERIKSAAN PABEAN

Bagian Pertama
Penelitian Dokumen

Pasal 8

(1)Terhadap Barang Ekspor yang diberitahukan dalam PEB dilakukan penelitian dokumen setelah PEBdisampaikan.
(2)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDEkepabeanan, dilakukan:

  1. penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan meliputi:
    1. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
    2. kelengkapan pengisian data PEB;
    3. pembayaran PNBP; dan/atau
    4. pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar;
  2. penelitian dokumen oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangandan pembatasan meliputi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.
(3)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalambentuk Media Penyimpan Data Elektronik, dilakukan:

  1. penelitian oleh pejabat penerima dokumen meliputi:
    1. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
    2. kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
    3. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan:
      a)dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
      b)bukti pembayaran PNBP; dan
      c)bukti pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar;dan/atau
  2. penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan terhadap kelengkapan pengisian data PEB;
  3. penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan danpembatasan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait;
(4)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalambentuk tulisan diatas formulir, penelitian dokumen dilakukan oleh:

  1. pejabat penerima dokumen meliputi:
    1. ada atau tidaknya pemblokiran Eksportir/PPJK;
    2. kelengkapan dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list; dan/atau,
    3. kesesuaian antara pengisian data PEB dengan:
      a)dokumen pelengkap pabean berupa invoice dan packing list;
      b)pembayaran PNBP; dan
      c)pembayaran Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar.
  2. pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan terhadapkelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi terkait.

Pasal 9

(1)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistemPDE kepabeanan, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:

  1. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respons NPP;
  2. lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, diterbitkanrespons NPPD;
  3. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya danBarang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftarandan diterbitkan respons NPE; atau
  4. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapiharus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkanrespons PPB.
(2)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalambentuk Media Penyimpan Data Elektronik atau tulisan diatas formulir, dalam hal hasil penelitian ataspengisian data PEB menunjukkan:

  1. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada Eksportir disertai NPP;
  2. lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, diterbitkanNPPD;
  3. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya danBarang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftarandan diterbitkan NPE; atau
  4. lengkap dan sesuai, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapiharus dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkanPPB.
(3)Dalam hal diterbitkan NPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b,dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi terkait sebagaimana tercantum dalamNPPD wajib diserahkan oleh Eksportir kepada pejabat bea dan cukai yang menangani ketentuanmengenai barang larangan dan pembatasan sebelum Barang Ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean.
(4)Penelitian ketentuan tentang larangan dan pembatasan dilakukan oleh:

  1. Portal Indonesian National Single Window (INSW); atau
  2. pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian ketentuan mengenai barang larangan dan/atau pembatasan.
(5)NPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dicetak sesuai peruntukannyasebagai berikut:

  1. satu lembar untuk eksportir;
  2. satu lembar untuk pengusaha TPS;
  3. satu lembar untuk pengangkut; dan
  4. satu lembar untuk kantor pabean.
(6)Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap Barang Ekspor tidak dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalpendaftaran PEB.
(7)Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap Barang Ekspor dilakukanpemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan BeaKeluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu:

  1. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasil pemeriksaanfisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai; atau
  2. paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dalam hal hasil pemeriksaan fisikmenunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Fisik Barang

Pasal 10

(1)Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:

  1. akan diimpor kembali;
  2. pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
  3. mendapat fasilitas KITE;
  4. dikenai Bea Keluar;
  5. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau
  6. berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi yang kuat akanterjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
(2)Pemeriksaan fisik dikecualikan terhadap Eksportir tertentu yang atas Barang Ekspornya:

  1. mendapat fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
  2. dikenai Bea Keluar.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi yang kuatakan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
(4)Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :

  1. Kawasan Pabean pelabuhan muat;
  2. gudang Eksportir; atau
  3. tempat lain yang digunakan oleh Eksportir untuk menyimpan barang setelah mendapatpersetujuan Kepala Kantor Pabean.
(5)Dalam hal terhadap Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik di luar Kawasan Pabean, PEBdisampaikan ke kantor pabean pemuatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dimulainya pemeriksaanfisik barang.

Pasal 11

(1)Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh partai barang (tingkat pemeriksaan 100%) terhadapBarang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, danhuruf f.
(2)Pemeriksaan fisik Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE dilakukan dengan tingkat pemeriksaan10% secara acak dari seluruh partai barang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan.
(3)Dalam hal partai barang terdiri atas 1 (satu) kemasan, pemeriksaan fisik dilakukan terhadap seluruhpartai barang tersebut.
(4)Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditingkatkan menjadi 100% dalam hal:

  1. jumlah dan/atau jenis kemasan yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing list;atau
  2. jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing list.

Pasal 12

(1)Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkut melalui pipa,dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasil pengukuran alat ukur dibawahpengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)Dalam hal saluran pipa atau jaringan transmisi langsung menuju ke luar daerah pabean, pemeriksaanfisik Barang Ekspor didasarkan pada hasil pengukuran ditempat pengukuran terakhir di dalam daerahpabean.
(3)Terhadap Barang Ekspor yang pemeriksaan fisiknya dilakukan diluar Kawasan Pabean pelabuhan muatharus dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang.

Pasal 13

(1)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:

  1. pemeriksa menerbitkan NPE; dan
  2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar, dalam halBarang Ekspor dikenai Bea Keluar.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, makaterhadap:

  1. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkanNota Pembetulan;
  2. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali, Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yangdi dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulankepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara untuk dilakukanpenelitian lebih lanjut;
  3. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkanNota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkanhasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada Unit Pengawasan untukdilakukan penelitian lebih lanjut;
  4. Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkandokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada UnitPengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; dan/atau
  5. Barang Ekspor yang termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaanfisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
(3)Nota Pelayanan Ekspor diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada:

  1. ayat (2) huruf a, setelah dilakukan pembetulan PEB;
  2. ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, setelah dipenuhi kewajiban pabean danketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana.
(4)Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor dapatmemerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium.
(5)Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor menerbitkan NPE setelah terbit hasil uji laboratorium.
(6)Tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean Barang Ekspor diatur dalam lampiran IPeraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14

(1)Penetapan Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh DirekturPenindakan dan Penyidikan.
(2)Penetapan Eksportir tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan reputasiEksportir yang meliputi:

  1. tidak pernah melanggar ketentuan kepabeanan dan cukai yang dikenai sanksi administrasidalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
  2. tidak mempunyai tunggakan hutang bea masuk, Bea Keluar, cukai, dan pajak;
  3. telah menyelenggarakan pembukuan berdasarkan rekomendasi Direktur Audit; dan/atau
  4. telah memperoleh rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai wajib pajak patuh.

Pasal 15

(1)Terhadap Eksportir yang berstatus sebagai importir jalur prioritas atau importir lain yang mendapatstatus yang dipersamakan dengan importir jalur prioritas diperlakukan sebagai Eksportir tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi yang kuatakan terjadi pelanggaran atau terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi pelanggaranketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Eksportir yang berstatus sebagai importir jalurprioritas atau importir lain yang mendapat status yang dipersamakan dengan importir jalur prioritas.

BAB V
KONSOLIDASI DAN PENGGABUNGAN BARANG EKSPOR

Bagian Pertama
Konsolidasi Barang Ekspor

Pasal 16

(1)Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan konsolidasi.
(2)Pihak yang melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

  1. Konsolidator yang merupakan badan usaha yang telah mendapat persetujuan sebagai pihakyang melakukan konsolidasi barang ekspor dari kepala kantor pabean;
  2. Eksportir yang melakukan sendiri konsolidasi Barang Ekspornya; atau
  3. Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding company).

Pasal 17

(1)Untuk mendapatkan persetujuan sebagai Konsolidator barang ekspor sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 ayat (2) huruf a, pengusaha mengajukan permohonan kepada kepala kantor pabean sesuaidengan format sebagaimana Contoh 3.A Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengusaha telah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

  1. menyelenggarakan pembukuan dan bersedia diaudit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  2. menyediakan ruang kerja untuk pemeriksa dan petugas dinas luar;
  3. mempunyai pegawai yang bersertifikat ahli kepabeanan yang diterbitkan Badan Pendidikan danPelatihan Keuangan (BPPK);dan
  4. mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing.

Pasal 18

(1)Untuk melakukan Konsolidasi Barang Ekspor dalam satu kelompok perusahaan, harus ditunjukEksportir yang bertanggung jawab atas Konsolidasi Barang Ekspor dari kelompok perusahaan yangmelakukan konsolidasi Barang Ekspornya.
(2)Eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada kantor pabean pemuatan tentang:

  1. perusahaan-perusahaan yang Barang Ekspornya akan dikonsolidasikan;
  2. perubahan atas data sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana Contoh 3.BLampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

(1)Pihak yang melakukan konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajibmemberitahukan Konsolidasi Barang Ekspornya dalam PKBE dan menyampaikannya ke kantor pabeanpemuatan.
(2)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDEkepabeanan, penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenggunakan sistem PDE kepabeanan.
(3)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya tidak menggunakansistem PDE kepabeanan, penyampaian PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmenggunakan tulisan diatas formulir.
(4)PKBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sesuai peruntukannya sebagai berikut:

  1. satu lembar untuk masing-masing Eksportir;
  2. satu lembar untuk pihak yang melakukan konsolidasi;
  3. satu lembar untuk pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS);
  4. satu lembar untuk pengangkut;
  5. satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.
(5)Hasil cetak data PKBE yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran digunakan sebagaidokumen pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat dan pemuatan ke atassarana pengangkut.
(6)Dalam hal Eksportir telah menyampaikan PEB di kantor pabean pemuatan, maka pengangkutan BarangEkspor dari gudang Eksportir ke tempat konsolidasi menggunakan NPE, atau PPB beserta PEB.

Pasal 20

(1)Terhadap konsolidasi Barang Ekspor dilakukan pengawasan stuffing.
(2)Pengawasan stuffing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengawasan Stuffingberdasarkan PKBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(3)Barang Ekspor konsolidasi yang akan dilakukan stuffing harus sudah dilengkapi dengan PEB dan NPE.
(4)Tatakerja pendaftaran Konsolidator dan Konsolidasi BarangEkspor diatur dalam lampiran II PeraturanDirektur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Penggabungan Barang Ekspor
yang mendapat Fasilitas KITE

Pasal 21

(1)Eksportir yang mendapat fasilitas KITE dapat melakukan ekspor barang gabungan dengan caramenggabungkan barang hasil produksinya dengan barang hasil produksi dari perusahaan lain yangmendapat fasilitas KITE atau tidak mendapat fasilitas KITE.
(2)Ekspor barang gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

  1. atas permintaan pembeli di luar negeri yang dibuktikan dengan adanya perjanjian jual beliantara pembeli diluar negeri dengan perusahaan penerima dan perusahaan pengirim barang;dan
  2. Barang Ekspor yang digabungkan tidak menjadi satu kesatuan unit.
(3)Perusahaan pengirim barang wajib memberitahukan barang yang akan diserahkannya kepadaperusahaan penerima barang dengan menggunakan SSTB ke kantor pabean yang terdekat denganlokasi pengiriman barang.
(4)Perusahaan penerima barang wajib memberitahukan ke kantor pabean yang mengawasinya pada saatmenerima barang yang akan digabungkan.
(5)SSTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai berikut:

  1. satu lembar untuk perusahaan penerima barang;
  2. satu lembar untuk perusahaan pengirim barang;
  3. satu lembar untuk kantor pabean tempat penyampaian SSTB;
  4. satu lembar untuk kantor pabean yang wilayah kerjanya meliputi perusahaan penerimabarang.

Pasal 22

(1)Barang Ekspor gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diberitahukan dalam satu PEBsebagai Barang Ekspor dengan ketentuan dalam lembar lanjutan PEB harus diisi data mengenai:

  1. perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya digabungkan, meliputi namadan alamat perusahaan, NPWP dan NIPER; dan
  2. barang yang berasal dari masing-masing perusahaan pengirim barang yang mendapat fasilitasKITE yang digabungkan, meliputi jumlah dan jenis satuan barang, nomor HS, nilai FOB, nomordan tanggal SSTB.
(2)Berdasarkan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kantor pabean pemuatan menerbitkan LPEuntuk masing-masing perusahaan yang mendapat fasilitas KITE yang hasil produksinya digabungkanuntuk diekspor sebagai Barang Ekspor gabungan.
(3)Tatakerja pelayanan Barang Ekspor gabungan diatur sesuai dengan lampiran III Peraturan DirekturJenderal ini.

BAB VI
EKSPOR BAHAN BAKU ASAL IMPOR
YANG MENDAPAT FASILITAS KITE

Pasal 23

(1)Ekspor bahan baku asal impor yang mendapat fasilitas KITE tanpa melalui proses pengolahan, dapatdilakukan setelah Eksportir mendapatkan persetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan.
(2)Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan PEB dan diterbitkanLPE.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Eksportir dengan mengajukanpermohonan yang memuat alasan dilakukannya ekspor dan disertai keterangan mengenai:

  1. nama, alamat penerima/pembeli, dan negara tujuan;
  2. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  3. jumlah dan jenis barang serta nomor pos tarif barang yang diekspor.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen impor berupa copyPIB yang ditandasahkan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani distribusi dokumen, invoice,packing list, dan Surat Tanda Terima Jaminan (STTJ) serta bukti-bukti lain antara lain surat pembatalanorder dari pembeli barang jadi di luar negeri, sales contract.
(5)Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan fisikbarang.
(6)Dalam hal pemeriksaan fisik barang kedapatan barang yang diekspor berbeda dengan barang yangdiberitahukan pada PEB dan/atau PIB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan kepada UnitPengawasan di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
(7)Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai barang yangmendapat fasilitas KITE dan tidak diterbitkan LPE.

BAB VII
PEMASUKAN BARANG EKSPOR
KE KAWASAN PABEAN DI PELABUHAN MUAT

Pasal 24

(1)Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat dilakukan dengan menggunakan:

  1. NPE;
  2. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di kawasan pabean;
  3. PKBE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi, atau;
  4. permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muatoleh Kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah danPEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.
(2)Dalam hal Barang Ekspor ditimbun di TPS, NPE, PEB dan PPB, atau PKBE disampaikan oleh Eksportiratau pihak yang melakukan konsolidasi kepada pengusaha TPS sebagai pemberitahuan bahwapenimbunan Barang Ekspor di TPS telah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspordi kantor pabean pemuatan.
(3)Pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi penimbunan Barang Ekspor sebagaimana dimaksudpada ayat (2) kepada kepala kantor pabean pemuatan.
(4)Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabeanpemuatan menyampaikanfotokopi NPE yang sudah ditandatangani Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean ke KantorPabean yang mengawasi TPB.
(5)Tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean diatur dalam lampiran IV Peraturan DirekturJenderal ini.

BAB VIII
PEMUATAN BARANG EKSPOR DAN REKONSILIASI

Pasal 25

(1)Pemuatan Barang Ekspor ke atas sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor,dengan menggunakan:

  1. NPE;
  2. PKBE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi; atau
  3. permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muatoleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah danPEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.
(2)NPE, PKBE atau permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuanmuat oleh Kepala Kantor Pabean Pemuatan disampaikan Eksportir kepada pengangkut sebagaipemberitahuan bahwa pemuatan Barang Ekspor ke atas sarana pengangkut telah mendapat persetujuanPejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau kepala kantor pabean pemuatan.
(3)Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan di Kawasan Pabean, atau dalam keadaantertentu dapat dilakukan ditempat lain atas persetujuan kepala kantor pabean pemuatan.
(4)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditangguhkan pelaksanaannya dalamhal Barang Ekspor terkena NHI.
(5)Tata kerja pemuatan barang ekspor curah diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 26

(1)Terhadap PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean pemuatan dilakukan rekonsiliasi denganoutward manifest yang telah didaftarkan di kantor pabean pemuatan.
(2)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencocokkan beberapa elemendata, yaitu :

  1. nomor dan tanggal PEB; dan
  2. nomor dan jumlah peti kemas dalam hal menggunakan peti kemas atau jumlah kemasan dalamhal tidak menggunakan peti kemas.
(3)Dalam hal PEB dengan fasilitas KITE, kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilengkapi dengan mencocokkan elemen data:

  1. nama sarana pengangkut dan nomor voyage atau flight; dan
  2. identitas Eksportir/shipper.
(4)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam Sistem Komputer Pelayanan kepabeanannya menggunakansistem PDE kepabeanan atau Media Penyimpan Data Elektronik untuk pelayanan ekspor dan manifes,kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh pejabat beadan cukai yang menangani manifes dengan menggunakan Sistem Komputer Pelayanan.
(5)Pada kantor pabean pemuatan yang dalam Sistem Komputer Pelayanan ekspor dan manifesmenggunakan tulisan diatas formulir, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani manifes.
(6)Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdapat elemen data yangtidak cocok, pejabat bea dan cukai yang menangani manifes melakukan penelitian lebih lanjut.
(7)Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, pejabat bea dan cukai yang menangani manifest di kantorpabean pemuatan menyampaikan hasil rekonsiliasi ke kantor pabean yang mengawasi TPB.
(8)Tata kerja rekonsiliasi diatur dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX
PEMBATALAN EKSPOR DAN PEMBETULAN DATA PEB

Bagian Pertama
Pembatalan Ekspor

Pasal 27

(1)Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan telah mendapatkan nomor pendaftaran PEB, dapatdibatalkan ekspornya.
(2)Eksportir wajib melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertuliskepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan paling lama 3 (tiga) hari kerjaterhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut yang tercantum dalam PEB.

Pasal 28

Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor atas barang yang telah diberitahukan dalam PEB atau melaporkan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

(1)Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidakdilakukan pemeriksaan fisik, kecuali atas Barang Ekspor tersebut diterbitkan NHI.
(2)Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan NHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dankedapatan jumlah dan/atau jenis barang:

  1. sesuai, pembatalan ekspor disetujui;
  2. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.
(3)Tata kerja pembatalan PEB diatur dalam lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pembetulan Data PEB

Pasal 30

(1)Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean pemuatandalam hal terjadi kesalahan data PEB.
(2)Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEBsepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
(3)Kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti:

  1. kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar; atau
  2. kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan.
(4)Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatpersetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
(5)Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan oleh Eksportirke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB).
(6)Terhadap Barang Ekspor yang dilakukan pembetulan data PEB tidak dilakukan pemeriksaan fisik,kecuali atas Barang Ekspor tersebut diterbitkan NHI.
(7)Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan NHI sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dankedapatan jumlah dan/atau jenis barang:

  1. sesuai, maka pembetulan data PEB disetujui;
  2. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.

Pasal 31

(1)Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengenai jenis barang, jumlah barang,nomor peti kemas, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang dapat dilayani sebelum barang masukke Kawasan Pabean, kecuali dalam hal:

  1. tidak keseluruhan Barang Ekspor terangkut (short shipment) atau ekspor barang curah, palinglama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut;
  2. ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejakkeberangkatan sarana pengangkut.
(2)Pembetulan data PEB mengenai penggantian nama sarana pengangkut, nomor voyage/flight, tanggalperkiraan ekspor yang disebabkan oleh short shipment, dapat dilayani paling lama 3 (tiga) hariterhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut semula.
(3)Pembetulan data PEB mengenai tanggal perkiraan ekspor atas barang ekspor yang dikenai Bea Keluardapat dilayani dengan ketentuan:

  1. barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean;
  2. diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB,dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean; atau
  3. tanggal perkiraan ekspor yang baru tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan,dalam hal barang ekspor ditimbun atau dimuat ditempat lain diluar kawasan pabean.
(4)Pembetulan data PEB selain pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapatdilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran.
(5)Pembetulan data PEB atas barang ekspor yang dikenai Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (2) tidak dapat dilayani apabila :

  1. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor; atau
  2. telah mendapatkan penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
(6)Tatakerja pembetulan data PEB diatur dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 32

(1)Terhadap kesalahan data PEB mengenai jenis/kategori ekspor, jenis fasilitas yang diminta, dan/ataukantor pabean pemuatan tidak dapat dilakukan pembetulan data PEB.
(2)Jenis/kategori ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ekspor:

  1. umum;
  2. mendapat fasilitas KITE;
  3. khusus;
  4. TPB;
  5. akan diimpor kembali; atau
  6. re-ekspor.
(3)Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembatalan PEB sepanjang BarangEkspor belum dimuat di sarana pengangkut.
(4)Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor memberikan persetujuanpembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan permohonan pembatalan PEB yangdiajukan oleh Eksportir.
(5)Terhadap Barang Ekspor yang telah dilakukan pembatalan PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Eksportir menyampaikan PEB baru sepanjang Barang Ekspor belum dimuat di sarana pengangkut.
(6)Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, eksportir wajib mengajukan pembatalan PEB terhadap:

  1. barang ekspor yang belum dimasukkan ke kawasan pabean paling lambat sampai dengantanggal perkiraan ekspor;
  2. Pengajuan pembetulan tanggal perkiraan ekspor melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasanpabean; atau
  3. Pembetulan tanggal perkiraan ekspor dimana tanggal perkiraan ekspor yang baru melampauitanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang ekspor ditimbun atau dimuatditempat lain diluar kawasan pabean.
(7)Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimanadimaksud pada ayat (6), pelayanan ekspor terhadap Eksportir tersebut tidak dilayani.

Pasal 33

(1)Dalam hal Barang Ekspor telah dimasukkan ke Kawasan Pabean dan:

  1. terjadi kerusakan pada seluruh peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukanpenggantian atas seluruh peti kemas atau kemasan barang, maka:
    1. dilakukan pembatalan PEB dan harus diberitahukan kepada Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan;
    2. terhadap Barang Ekspor yang bersangkutan harus dilakukan pemeriksaan fisik terlebihdahulu sebelum Barang Ekspor dikeluarkan dari Kawasan Pabean.
  2. terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau kemasan barang sehingga perlu dilakukanpenggantian pada peti kemas atau kemasan barang, maka:
    1. dilakukan pembetulan data PEB dan harus diberitahukan kepada Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan;
    2. terhadap Barang Ekspor yang peti kemas atau kemasan barangnya akan diganti harusdilakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu sebelum Barang Ekspor dikeluarkan dariKawasan Pabean.
(2)Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka2 dan huruf b angka 2. dilakukan dengan menggunakan SPPBE.
(3)SPPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak sesuai peruntukkannya sebagai berikut:

  1. satu lembar untuk eksportir;
  2. satu lembar untuk pengusaha TPS; dan
  3. satu lembar untuk kantor pabean pemuatan
(4)Tata kerja pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean karena dilakukan pembetulan ataupembatalan PEB diatur dalam lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB X
PEMBATALAN DAN PEMBETULAN DATA PKBE

Bagian Pertama
Pembatalan Data PKBE

Pasal 34

(1)PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembatalan.
(2)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak yang melakukan konsolidasisetelah mendapat persetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila permohonan diajukan olehpihak yang melakukan konsolidasi sebelum Barang Ekspor dimuat di sarana pengangkut.

Bagian Kedua
Pembetulan Data PKBE

Pasal 35

(1)PKBE yang telah disampaikan dapat dilakukan pembetulan.
(2)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang melakukan konsolidasidengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PKBE (PP-PKBE) sebelum Barang Ekspor masukke Kawasan Pabean.
(3)Dalam hal Barang Ekspor telah masuk ke Kawasan Pabean tetapi belum dimuat ke sarana pengangkut,pembetulan data PKBE dapat dilakukan dengan ketentuan:

  1. adanya keputusan dari pengusaha TPS yang mengakibatkan pengurangan jumlah BarangEkspor dari dalam petikemas dan berkurangnya jumlah dokumen PEB yang tercantum dalamPKBE;
  2. pembetulan hanya dapat dilakukan terhadap data jumlah dokumen, nomor dan tanggal PEB;dan
  3. mendapat persetujuan Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor.
(4)Pembetulan PKBE dapat disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan atau tulisan diatas formulir.
(5)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap semua elemen datakecuali identitas pihak yang melakukan konsolidasi dan kode kantor pabean pemuatan.
(6)Terhadap kesalahan data mengenai identitas pihak yang melakukan konsolidasi dan kode kantorpabean pemuatan dilakukan pembatalan PKBE.
(7)Dalam hal PKBE disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan, maka pembetulan dapat dilakukandengan ketentuan :

  1. pembetulan pertama dapat disampaikan dengan sistem PDE kepabeanan atau tulisan di atasformulir; dan
  2. pembetulan selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan tulisan di atas formulir.
(8)Tata kerja pembatalan dan pembetulan PKBE diatur dalam lampiran X Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XI
BARANG YANG AKAN DIEKSPOR YANG DIANGKUT DENGAN SARANA
PENGANGKUT LAUT DAN/ATAU UDARA DALAM NEGERI YANG
BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 36

(1)Terhadap barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut atau udara dalamnegeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda, PEB dapat disampaikan di kantorpabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal.
(2)Terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperiksa fisik dilakukan penyegelan olehkantor pabean pemuatan atau Kantor Pabean Pemeriksaan di Pelabuhan Muat Asal.
(3)Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal memberitahukan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1), kepada kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor palinglambat pada hari kerja berikutnya sejak keberangkatan sarana pengangkut.
(4)Kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor melakukan pengawasan pemuatan barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke sarana pengangkut yang akan berangkat menuju ke luardaerah pabean.
(5)Kepala kantor pabean pemuatan di Pelabuhan Muat Ekspor memberitahukan kepada kepala kantorpabean pemuatan di Pelabuhan Muat Asal hasil rekonsiliasi NPE dengan outward manifest atas barangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyerahan outwardmanifest.
(6)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan sesuai contoh 3.e dancontoh 3.f pada Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
(7)Tata kerja pelayanan barang yang akan diekspor yang diangkut dengan sarana pengangkut laut danudara dalam negeri yang bukan merupakan bagian dari angkutan multimoda diatur dalam lampiran XIPeraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XII
PENERBITAN DAN PEMBETULAN LPE

Bagian Pertama
Penerbitan LPE

Pasal 37

(1)Terhadap barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE, diterbitkan LPE oleh Pejabat PemeriksaDokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan.
(2)LPE diterbitkan setelah elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (3) kedapatan sesuai.
(3)Dalam hal terdapat sebagian elemen data yang dicocokkan pada proses rekonsiliasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) kedapatan tidak sesuai, LPE diterbitkan setelah Eksportirmenyerahkan dokumen:

  1. hasil cetak PEB, invoice, packing list;
  2. PEB pembetulan, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
  3. NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean, atauPetugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan, dalam hal barang ekspor dimuat di tempat laindiluar kawasan pabean; dan
  4. copy B/L atau AWB.
(4)Eksportir wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulanterhitung sejak tanggal pendaftaran PEB.
(5)Dalam hal Eksportir menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulanterhitung sejak tanggal pendaftaran PEB, maka LPE tidak diterbitkan.
(6)LPE dicetak sesuai peruntukan sebagai berikut :

  1. satu lembar untuk Eksportir;
  2. satu lembar untuk kantor pabean pemuatan.
(7)Tata kerja penerbitan LPE diatur dalam lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Pembetulan LPE

Pasal 38

(1)Terhadap LPE yang telah diterbitkan dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor di kantor pabean pemuatan tempat diterbitkannya LPE.
(2)Pembetulan LPE dapat dilakukan dalam hal terdapat pembetulan data PEB atau karena kesalahanadministratif atas penerbitan LPE.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN PEB

Pasal 39

(1)Dalam hal penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir, pejabat bea dancukai yang menangani data ekspor melakukan perekaman data PEB dan penatausahaan PEB.
(2)Data PEB disimpan secara elektronik pada kantor wilayah dan Direktorat Informasi Kepabeanan danCukai.
(3)Pengiriman data PEB dari kantor pabean pemuatan ke kantor wilayah dan Direktorat InformasiKepabeanan dan Cukai diatur lebih lanjut oleh Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.

Pasal 40

Eksportir wajib menyimpan PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran dan dokumen pelengkap pabean selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.

BAB XIV
PENGAWASAN DI BIDANG EKSPOR

Pasal 41

(1)Untuk keperluan pengawasan, unit pengawasan pada Kantor Pabean melakukan kegiatan intelijendi bidang ekspor.
(2)Unit Pengawasan di Kantor Pabean dapat melakukan scanning barang ekspor dengan menggunakanmesin pemindai kontainer Gamma Ray.
(3)Atas hasil kegiatan intelijen di bidang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dancukai yang bertanggung jawab di bidang penindakan pada Kantor Pabean dapat melakukan kegiatan:

  1. penerbitan NHI dalam hal terdapat indikasi mengenai akan adanya pelanggaran kepabeanandi bidang ekspor;
  2. penindakan di bidang kepabeanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah terjadipelanggaran di bidang ekspor;
  3. patroli.
(4)Atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang bertanggungjawab di bidangpenindakan membuat laporan kepada kepala kantor pabean.

BAB XV
JAM KERJA PELAYANAN

Pasal 42

(1)Kantor Pabean memberikan pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari terhadap kegiatan :

  1. penerimaan pengajuan PEB oleh Eksportir ;
  2. pemeriksaan fisik barang sesuai permintaan Eksportir;
  3. pemasukan Barang Ekspor yang telah mendapat persetujuan ekspor ke Kawasan Pabean; dan
  4. pelayanan pabean lain di bidang ekspor.
(2)Kepala kantor pabean mengatur penempatan petugas yang melayani kegiatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Dalam hal penyampaian PEB melalui sistem PDE kepabeanan, hasil cetak PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran, NPE, PPB, dan LPE diberlakukan sebagai dokumen yang sah.

Pasal 44

(1)Dalam hal komputer di Kantor Pabean yang menggunakan sistem PDE kepabeanan atau MediaPenyimpan Data Elektronik tidak dapat dioperasikan dalam waktu paling lama 4 (empat) jam,penyampaian PEB dilakukan dengan menggunakan tulisan diatas formulir dan dilakukan perekamandata PEB.
(2)Perekaman data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat bea dan cukai yangmenangani data ekspor setelah PEB diberi nomor pendaftaran.

Pasal 45

Bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 46

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat menetapkan lebih lanjut petunjuk teknis tentang tata cara pelayanan ekspor sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

(1)Tata kerja pelayanan ekspor yang menggunakan sistem PDE atau media penyimpan data elektronikberdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-151/BC/2003 dan NomorKep-152/BC/2003 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor Kep-79/BC/2004 masih tetap berlaku sepanjang Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Kepabeanandi bidang ekspor pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat dioperasikan secara penuhberdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2009.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku :

  1. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep- 151/BC/2003 tentang Petunjuk PelaksanaanTatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor; dan
  2. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep- 152/BC/2003 tentang Petunjuk PelaksanaanTatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Untuk Barang Ekspor yang Mendapat Kemudahan ImporTujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai NomorKep-79/BC/2004;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2008
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 224 TAHUN 2012

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana diatur dalamPasal 6 ayat (5) dan ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 6…

Peraturan Menteri Keuangan – 26/PMK.010/2016

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan untuk mendukung penguatan perekonomian nasional, serta sehubungan dengan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.321/1993

Sehubungan dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 131/KMK.00/1993 tanggal 13 Februari 1993 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 650/KMK.01/1993 tanggal 10 Juni 1993 tentang…
All articles loaded
No more articles to load