Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 50/BC/2009

TIPE

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

P 50/BC/2009

TAGGAL PENERBITAN

6 December 2009

OBJEK

tatalaksana pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor oleh perusahaan pengguna fasilitas pengembalian bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor
PERATURAN

Menimbang:

  1. bahwa terdapat perubahan penjelasan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar untuk akun pendapatan bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), yaitu semula pendapatan bea masuk yang harus dipungut atas penjualan lokal dari produk tujuan ekspor yang telah mendapat fasilitas KITE, menjadi pendapatan bea masuk atas barang impor yang dibayar oleh perusahaan pengguna fasilitas KITE dengan mendapatkan fasilitas pengembalian bea masuk;
  2. bahwa untuk melaksanakan administrasi yang tertib dan baik dalam penatausahaan penerimaan negara khususnya penatausahaan pendapatan bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor, perlu diatur tentang tatalaksana pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor oleh perusahaan pengguna fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan pengembalian bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang tatalaksana pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor oleh perusahaan pengguna fasilitas pengembalian bea masuk dalam rangka kemudahan impor tujuan ekspor;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya.
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.04/2005 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan / atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan barang Tertentu;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor 205/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 39/BC/2008 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan barang Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 5/BC/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATALAKSANA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA DALAM RANGKA IMPOR OLEH PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

  1. Perusahaan adalah Perusahaan pengguna fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
  2. Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE adalah akun yang dipergunakan untuk menampung pendapatan bea masuk atas barang impor yang dibayar oleh Perusahaan dengan mendapatkan fasilitas pengembalian bea masuk.
  3. Akun Pendapatan Bea Masuk adalah Akun yang dipergunakan untuk menampung pendapatan bea masuk selain sebagaimana dimaksud pada butir 2.
  4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melakukan pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor.
  5. Penerimaan Negara dalam Rangka Impor oleh Perusahaan terdiri dari:
  1. Bea Masuk;
  2. Bea Masuk Dalam Rangka KITE;
  3. Denda Administrasi Pabean;
  4. Pendapatan Pabean Lainnya yang meliputi bunga atas bea masuk, bunga atas bea masuk dalam rangka KITE dan bunga atas denda administrasi pabean;
  5. PPN Impor;
  6. PPh Pasal 22 Impor;
  7. PPnBM Impor;
  8. Bunga Penagihan PPN; dan
  1. Pembayaran adalah kegiatan pelunasan Bea Masuk dalam rangka KITE oleh Perusahaan ke kas negara melalui Bank Devisa Persepsi atau Pos Persepsi, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan.
  2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar pengeluaran negara.
  3. Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak, yang selanjutnya disingkat dengan SSPCP adalah surat yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran penerimaan negara.

BAB II
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA

Pasal 2

(1)Pembayaran penerimaan negara dalam rangka impor oleh Perusahaan sebagai Wajib Bayar dilakukan dengan menggunakan SSPCP dan dilampiri dokumen dasar pembayaran.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa Pemberitahuan Impor Barang, Pemberitahuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat, Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos dan / atau Surat Penetapan.

Pasal 3

(1)Pembayaran bea masuk yang dilakukan oleh Perusahaan dengan fasilitas pengembalian bea masuk, menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE.
(2)Pembayaran bea masuk selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Akun Pendapatan Bea Masuk.

Pasal 4

Tata cara pembayaran dengan menggunakan SSPCP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-39/BC/2008 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara Atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Pengenaan Denda Administrasi Atas Pengangkutan barang Tertentu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 05/BC/2009.

BAB III
PENGEMBALIAN BEA MASUK DALAM RANGKA KITE

Pasal 5

(1)Perusahaan dapat diberikan pengembalian bea masuk dalam rangka KITE apabila hasil produksi atas barang dan / atau bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pengembalian bea masuk telah direalisasikan ekspornya dan / atau telah diserahkan ke Kawasan Berikat.
(2)Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pembayaran bea masuk dalam rangka KITE pada waktu impor telah diterima dan dibukukan di rekening kas negara pada Akun Pendapatan Bea Masuk dalam rangka KITE.
(3)Pengembalian bea masuk dalam rangka KITE dibebankan pada akun pendapatan bea masuk dalam rangka KITE.

Pasal 6

Tata cara pengembalian bea masuk dalam rangka KITE mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang pengembalian bea masuk dalam rangka KITE.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, penyelesaian permohonan pengembalian bea masuk dalam rangka KITE diatur sebagai berikut:

(1)Terhadap permohonan pengembalian yang realisasi pembayarannya dilakukan sebelum tanggal 1 Maret 2010, yang tidak menggunakan akun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, maka permohonan dapat dilayani dengan realisasi pengembalian dibebankan pada akun yang sesuai dengan akun pada saat pembayaran.
(2)Terhadap permohonan pengembalian yang realisasi pembayarannya dilakukan setelah tanggal 28 Februari 2010, yang tidak menggunakan akun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, maka permohonan tidak dapat dilayani.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2009
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 6/KM.1/2012

Menimbang : bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ/2008

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2008 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan…
All articles loaded
No more articles to load