Peraturan Dirjen Pajak – PER 04/PJ/2012

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 04/PJ/2012

TAGGAL PENERBITAN

3 February 2012

OBJEK

pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010tentang Standar Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
  2. bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Pemeriksa Pajak dalam menentukan metode dan teknikpemeriksaan yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik PemeriksaanUntuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Untuk MengujiKepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Direktur Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

  1. Metode Pemeriksaan adalah teknik dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatandan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas metode langsung danmetode tidak langsung.
  2. Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian ataskebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara langsungterhadap buku, catatan, dan dokumen terkait.
  3. Metode Tidak Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian ataskebenaran pos-pos Surat Pemberitahuan (SPT) termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidaklangsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu.
  4. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenagaahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawabuntuk melaksanakan Pemeriksaan.
  5. Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yangdikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk menyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa.
  6. Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu teknik pemeriksaan, berupa petunjukrinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.
  7. Pos-pos SPT adalah pos-pos di dalam SPT atau pos turunannya termasuk lampiran baik SPT Masamaupun SPT Tahunan.

Pasal 2

(1)Metode Langsung maupun Metode Tidak Langsung digunakan untuk mendapatkan temuan pemeriksaan.
(2)Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan padaketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3

(1)Metode Tidak Langsung digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan.
(2)Metode Tidak Langsung dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untukmelakukan identifikasi masalah.
(3)Metode Tidak Langsung yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak terdiri atas pendekatan:

  1. Transaksi Tunai dan Bank;
  2. Sumber dan Penggunaan Dana;
  3. Penghitungan Rasio;
  4. Satuan dan/atau Volume;
  5. Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth);
  6. Penghitungan Biaya Hidup
(4)Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan Metode Tidak Langsung dalammelakukan pemeriksaan.
(5)Uraian dari Metode Tidak Langsung terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1)Teknik-teknik Pemeriksaan yang dapat digunakan Pemeriksa Pajak, meliputi:

  1. pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal Direktorat Jenderal Pajak;
  2. pengujian keabsahan dokumen;
  3. evaluasi;
  4. analisis angka-angka;
  5. penelusuran angka-angka (tracing);
  6. penelusuran bukti;
  7. pengujian keterkaitan;
  8. ekualisasi atau rekonsiliasi;
  9. permintaan keterangan atau bukti;
  10. konfirmasi;
  11. inspeksi;
  12. pengujian kebenaran fisik;
  13. pengujian kebenaran penghitungan matematis;
  14. wawancara;
  15. uji petik (sampling);
  16. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK); dan/atau
  17. Teknik-teknik Pemeriksaan lainnya.
(2)Untuk meyakini kebenaran Pos-pos SPT yang diperiksa, Pemeriksa Pajak dapat menggunakan satuatau lebih Teknik-teknik Pemeriksaan sesuai pertimbangan profesional Pemeriksa Pajak,kecualiditentukan lain oleh suatu ketentuan.
(3)Uraian dari masing-masing Teknik Pemeriksaan dan Prosedur pemeriksaan terdapat pada Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4)Pemeriksa Pajak harus menuangkan setiap Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yangdigunakan dalam pemeriksaan pada kertas kerja pemeriksaan.

Pasal 5

(1)Dalam melakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus berpedoman pada Metode Pemeriksaan, TeknikPemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajakini.
(2)Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan sebagaimana diatur dalamPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diterapkan pada pemeriksaan tujuan lain, sepanjang belumdiatur pada ketentuan tersendiri.
(3)Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan, dan Prosedur Pemeriksaan dalam menentukanharga wajar atau laba wajar atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewadiatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Transfer Pricing.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini maka ketentuan yang mengatur tentang penggunaan Metode Pemeriksaan dan Teknik Pemeriksaan yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Februari 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 826/KMK.04/1984

Mengingat : bahwa dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 961/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 telah ditetapkan Penentuan Jenis-Jenis Harta dalam masing-masing Golongan Harta…