Peraturan Dirjen Pajak – PER 148/PJ./2007

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 148/PJ./2007

TAGGAL PENERBITAN

8 October 2007

OBJEK

pelaksanaan modul penerimaan negara
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3984);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3985);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503);
  10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata CaraPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenKeuangan Republik Indonesia;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal di Lingkungan direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007;
  14. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi danBangunan;
  15. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangandan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen DalamNegeri Nomor : Kep-54/A/2003, Kep-47/PJ/2003, Kep-973-011 Tahun 2003, Nomor 973-012 tentangTata Cara Pembayaran, Pemindahbukuan, Pelimpahan, dan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumidan Bangunan (PBB);
  16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang PenatausahaanPenerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

  1. Modul Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut MPN adalah modul penerimaan yang memuatserangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan,pengikhtisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan penerimaan negara dan merupakanbagian dari Sistem Perbendaharaan dan Aggaran Negara.
  2. Bank Persepsi yang untuk selanjutnya disebut Bank adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh MenteriKeuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputipenerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
  3. Pos Persepsi yang untuk selanjutnya disebut Pos adalah Kantor Pos yang ditunjuk oleh MenteriKeuangan untuk menerima setoran penerimaan negara.
  4. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang untuk selanjutnya disebut NTPN adalah nomor yang terterapada bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui MPN.
  5. Nomor Transaksi Bank yang untuk selanjutnya disebut NTB adalan nomor bukti transaksi penerimaannegara yang diterbitkan oleh Bank.
  6. Nomor Transaksi Pos yang untuk selanjutnya disebut NTP adalah nomor bukti transaksi penerimaannegara yang diterbitkan oleh Pos.
  7. Nomor Penerimaan Potongan yang untuk selanjutnya disebut NPP adalah nomor bukti transaksipenerimaan negara yang berasal dari potongan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan.
  8. Surat Perintah Membayar yang untuk selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkandana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
  9. Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara yang untuk selanjutnya disebut KPPN adalah instansivertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsungkepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
  10. Bukti Penerimaan Negara yang untuk selanjutnya disebut BPN adalah dokumen yang diterbitkan olehBank Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumenyang diterbitkan oleh KPPN atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yangmencantumkan NTPN dan NPP.
  11. Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang untuk selanjutnya disebut TP-PBB adalah BankPemerintah/Bank Swasta Nasional/ Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerimapembayaran PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan dan memindahbukukan hasil penerimaan PBB keBank/Pos.
  12. Kantor Pelayanan Pajak yang untuk selanjutnya disebut KPP adalah instansi vertikal DirektoratJenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak.
  13. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 2

(1)Pembayaran dan/atau penyetoran pajak oleh Wajib Pajak atau TP-PBB dilakukan di Bank/Pos yangditunjuk oleh Menteri Keuangan.
(2)Pembayaran dan/atau penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak atausarana lain yang yang disepakati antara Bank dan Wajib Pajak.
(3)Atas Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Pajak diberikan buktipembayaran/bukti setoran yang berupa :

  1. Bukti Penerimaan Negara (BPN); atau
  2. Surat Setoran Pajak yang diterakan NTPN serta elemen lain sebagai validasi pembayaran.
(4)Atas pemotongan/pemungutan pajak yang berasal dari potongan SPM diberikan Bukti PenerimaanNegara (BPN).
(5)Pembayaran dan/atau penyetoran pajak sebagaimana ayat (1) serta pemotongan/pemungutan pajaksebagaimana ayat (4) dinyatakan sah setelah mendapatkan NTPN dan NTB atau NTPN dan NTP atauNTPN dan NPP dan telah dilakukan rekonsiliasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(6)Bukti Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dianggap sebagaiSurat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Pasal 3

(1)Data pembayaran/penyetoran pajak yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(5) diterima Direktorat Jenderal Pajak dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan selanjutnyadisebut Data MPN.
(2)Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak meneruskan Data MPN ke unit kerja di lingkungan DirektoratJenderal Pajak.
(3)Data MPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber data bagi KPP dan pihak terkaitlainnya dalam pemenuhan kewajiban pembayaran/penyetoran pajak oleh Wajib Pajak.
(4)Tata cara pengolahan Data MPN pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak adalahsebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1)Data MPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan sumber data Penerimaan Bruto.
(2)Ketentuan mengenai Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) diatur dengan PeraturanDirektur Jenderal Pajak tersendiri

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka :

  1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-288/PJ./2002 tentang Penatausahaan PenerimaanSetoran Pajak Melalui Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi yang Diolah Dengan Cara On-line;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-48/PJ./2003 tentang Penatausahaan PenerimaanSetoran Pendapatan Negara dengan Sistem Internal Cek, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-341/PJ./2003;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-162/PJ/2003 tentang Pelaksanaan Sistem MonitoringPembayaran Pajak (MP3) pada Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-227/PJ./2003 tentang Penatausahaan PenerimaanSetoran Pajak Melalui PT Pos Indonesia (Persero) yang Diolah dengan cara on-line.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang menyangkut pembayaran pajak tahun 2006 dan sebelumnya.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Oktober 2007
Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP. 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 106/PJ.431/1991

Menimbang : bahwa untuk keperluan Pemotong Pajak dalam memenuhi kewajibannya melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan atau…
All articles loaded
No more articles to load