Peraturan Dirjen Pajak – PER 15/PJ/2014

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 15/PJ/2014

TAGGAL PENERBITAN

16 May 2014

OBJEK

penggunaan stempel tanda tangan pada bukti pemotongan pajak penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham
PERATURAN

Menimbang :

  1. Bahwa untuk mengurangi beban administrasi bagi Pemotong Pajak Penghasilan atas pembayaran dividenkepada para pemegang saham dalam menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, perlumengatur tentang penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan ataspembayaran dividen kepada para pemegang saham;
  2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2c), Pasal 23 dan/atauPasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan PeraturanDirektur Jenderal Pajak tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan PajakPenghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4893);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atauDiperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan Pemotong Pajak adalah Wajib Pajak yang menyediakan untuk membayar atau membayar dividen kepada para pemegang saham.

Pasal 2

Pemotong Pajak dapat menggunakan stempel tanda tangan untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham untuk jumlah penerbitan bukti pemotongan Pajak Penghasilan minimal 6.000 (enam ribu) lembar.

Pasal 3

(1) Pemotong Pajak yang akan menggunakan stempel tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajaktempat Pemotong Pajak terdaftar.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

  1. jumlah penerima dividen;
  2. penunjukan pejabat yang berwenang menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilanatas pembayaran dividen kepada para pemegang saham.
(3) Setelah melakukan penelitian atas permohonan Pemotong Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atasnama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan dalamrangkap 3 (tiga) dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini.
(4) Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) harisejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dalam ayat (4) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidakmemberi keputusan, maka permohonan Pemotong Pajak tersebut dianggap diterima, dan selanjutnyaKepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak segera menerbitkan Surat KeputusanPenggunaan Stempel Tanda Tangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak batas waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

Bagi Pemotong Pajak yang telah mendapat Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan wajib:

  1. menyerahkan Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani BuktiPemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham ke KantorPelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini;
  2. mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dividenkepada para pemegang saham;
  3. Pemotong Pajak wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak apabila terjadi perubahanpejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan ataspembayaran dividen kepada para pemegang saham disertai Spesimen Tanda Tangan pejabat dimaksud.

Pasal 5

Pada saat peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-388/PJ/2003 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-117/PJ/2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. FUAD RAHMANY

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 1/PJ/2010

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-102/PJ./2009 tentang Sosialisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2009, dengan ini disampaikan penegasan Surat…

Keputusan Menteri Keuangan – 6/KMK.01/2003

Menimbang : bahwa untuk mendorong peningkatan kemampuan industri pemeliharaan/perawatan pesawat terbang di dalam negeri, dipandang perlu untuk memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan, suku…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ./2006

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2006 tentang Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2006 sebagaimana terlampir, dengan ini ditegaskan kembali hal-hal…