Peraturan Dirjen Pajak – PER 17/PJ/2009

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 17/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

24 February 2009

OBJEK

petunjuk pelaksanaanpemeriksaan atas surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai lebih bayar bagi pengusaha kena pajak dengan risiko sangat rendah
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya pemeriksa pajak secara lebih optimal;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pemeriksaan sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Bagi Pengusaha Kena Pajak Dengan Risiko Sangat Rendah;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984) dan perubahannya;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4797);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak Yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor;
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang PelaksanaanAnalisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Yang Menyatakan Lebih Bayar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAANPEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYARBAGI PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN RISIKO SANGAT RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
  2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan perubahannya.
  3. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak yang termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang KUP dan Wajib Pajak yang memenuhi Persyaratan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP.
  4. Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah adalah Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria risiko sangat rendah berdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2008 tentang PelaksanaanAnalisis Risiko Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan NilaiLebih Bayar.
  5. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  6. Produsen adalah Pengusaha Kena Pajak yang paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penyerahan tahun sebelumnya merupakan produksi yang dihasilkan dari mesin dan/atauperalatan pabrik yang dimiliki sendiri.
  7. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang tata caranya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

Pasal 2

(1)Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.
(2)Dalam hal pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat kompensasi dari Masa Pajak-Masa Pajak sebelumnya, Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan untuk Masa Pajak yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan diterbitkan untuk Masa Pajak-Masa Pajak yang menyatakan kompensasi.
(3)Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
(4)Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang menyatakan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
(5)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung sejak Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah memenuhi panggilan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan dengan membawa buku, catatan, dan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang wajib dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak.
(6)Jenis buku, catatan, dan dokumen yang wajib dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak, meliputi:

  1. Buku Penjualan;
  2. Buku Pembelian;
  3. Buku Pengiriman Barang;
  4. Buku Penerimaan Barang;
  5. Berita Acara Serah Terima Jasa;
  6. Pemberitahuan Pabean Ekspor dan Sertifikasi dari instansi tertentu seperti Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, atau badan lain seperti kedutaan besar negara tujuan, sepanjang diwajibkan adanya sertifikasi, dalam hal terdapat transaksi ekspor;
  7. Pemberitahuan Pabean Impor dalam hal terdapat transaksi impor;
  8. Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau surat pesanan atau dokumen sejenis lainnya, dalam hal terdapat penyerahan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; dan
  9. Dokumen lain yang menurut pertimbangan Pemeriksa Pajak diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
(7)Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan Wajib pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan dokumen atau tidak memberikan keterangan yang diminta, maka pemeriksaan diselesaikan dengan mendasarkan pada buku, catatan, dan dokumen atau keterangan yang ada.

Pasal 3

(1)Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan Risiko Sangat Rendah dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :

  1. Tahap Persiapan Pemeriksaan :
    1)meneliti kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya serta memastikan bahwa Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang disampaikan telah direkam;
    2)meneliti kebenaran penulisan dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
    3)meneliti kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak;
    4)mengecek kebenaran alamat yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tersebut atau dalam surat pemberitahuan perubahan alamat; dan
    5)memastikan kegiatan WP sesuai dengan pengukuhan.
  2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan :
    1)Melakukan konfirmasi seluruh Pajak Masukan melalui aplikasi yang dikembangkan dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
    2)Meneliti kebenaran formal Faktur Pajak Keluaran dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dan mencocokkan jumlah Pajak Keluaran (PK) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Faktur Pajak dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak serta bukti pengiriman barang.
    3)Meneliti kebenaran formal Faktur Pajak Masukan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) serta kebenaran material sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya dan mencocokkan jumlah Pajak Masukan (PM) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan Faktur Pajak dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Faktur Pajak serta bukti penerimaan barang.
    4)Dalam hal terdapat ekspor atau impor, mencocokkan transaksi ekspor atau impor dengan dokumen-dokumen Pemberitahuan Pabean Ekspor, bukti pengiriman barang, Pemberitahuan Pabean Impor, bukti penerimaan barang.
    5)Dalam hal terdapat penyerahan kepada pemungut, mencocokkan transaksi penyerahan dengan kontrak/SPK.
(2)Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2), angka 3), angka 4). dan/atau angka 5), dapat dilakukan secara sampling dengan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)Dalam hal dilakukan pengujian secara sampling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim Pemeriksa Pajak harus menuangkan metode penentuan sampel dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
(4)Pelaksanaan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar bagi Pengusaha Kena Pajak dengan risiko sangat rendah harus memperhatikan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Restitusi.

Pasal 4

(1)Tata cara Pemeriksaan Kantor yang tidak diatur khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku tata cara Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.
(2)Formulir-formulir yang tidak terlampirkan dan tidak diatur khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku bentuk formulir dan petunjuk pengisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Februari 2009
DIREKTUR JENDERAL

ttd

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 106/PJ/1984

Dalam rangka pemberian NPWP kepada Unit-unit Koperasi, Primer Koperasi, Pusat Koperasi, Gabungan Koperasi dan Induk-Induk Koperasi dianggap perlu memberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang…
All articles loaded
No more articles to load