Peraturan Dirjen Pajak – PER 17/PJ/2014

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 17/PJ/2014

TAGGAL PENERBITAN

20 June 2014

OBJEK

perubahan kedua atas peraturan nomor per-24/pj/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak , direktur jenderal pajak
PERATURAN

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata CaraPembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara PengisianKeterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian,dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-08/PJ/2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2013 diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)PKP mengajukan surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajaktempat PKP dikukuhkan sesuai dengan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IA yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)Surat permohonan Kode Aktivasi dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

  1. diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh PKP; dan
  2. disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkandengan menunjukkan asli kartu identitas sesuai dengan identitas yang tercantum dalamsurat permohonan.
(3)Dalam hal surat permohonan Kode Aktivasi dan Password ditandatangani oleh selain PKP, makasurat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
(4)Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKPmemenuhi syarat sebagai berikut:

  1. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor PelayananPajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-05/PJ/2012 dan perubahannya dan laporan hasil registrasi ulang/verifikasimenyatakan PKP tetap dikukuhkan; atau
  2. PKP telah dilakukan verifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.03/2012.
(5)Dalam hal PKP memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), danayat (4), Kantor Pelayanan Pajak:

  1. menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang ditandatangani oleh Kepala SeksiPelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana diatur dalamLampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal Pajak ini dan dikirim melalui pos dalam amplop tertutup ke alamat PKP; dan
  2. mengirimkan Password melalui surat elektronik (email) ke alamat email PKP yangdicantumkan dalam surat permohonan Kode Aktivasi dan Password.
(6)Dalam hal PKP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KantorPelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Passwordsebagaimana diatur dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(7)Dalam hal surat pemberitahuan Kode Aktivasi tidak diterima oleh PKP dan kembali pos(kempos), Kantor Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui suratelektronik (email) ke alamat email PKP yang dicantumkan dalam surat permohonan KodeAktivasi dan Password.
(8)PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7) dapat mengajukan kembali suratpermohonan Kode Aktivasi dan Password ke Kantor Pelayanan Pajak setelah memenuhi syaratsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau telah menyampaikan surat pemberitahuanperubahan alamat ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan prosedur pemberitahuanperubahan alamat.
(9)Dalam hal PKP tidak menerima Password sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b karenakesalahan penulisan alamat email pada Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password, PKPharus melakukan update email.
(10)Surat pemberitahuan Kode Aktivasi yang hilang dapat dimintakan kembali ke Kantor PelayananPajak dengan menyampaikan surat permohonan cetak ulang Kode Aktivasi sebagaimana diaturdalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur JenderalPajak ini dengan melampirkan fotokopi surat keterangan kehilangan dari kepolisian danfotokopi bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas surat permohonan KodeAktivasi dan Password.
(11)Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Kode Aktivasi atau suratpemberitahuan penolakan Kode Aktivasi dan Password dalam jangka waktu paling lama3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima.
(12)PKP harus melakukan aktivasi wadah layanan perpajakan secara elektronik (Akun PengusahaKena Pajak) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan KodeAktivasi, melalui:

  1. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan suratPermintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalamLampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur JenderalPajak ini; atau
  2. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajakdengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh DirektoratJenderal Pajak.
(13)Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajakuntuk PKP yang telah memperoleh Kode Aktivasi dan Password sebelum 1 Juli 2014.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)PKP dapat melakukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui:

  1. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan; dan/atau
  2. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(2)Tata cara permintaan Nomor Seri Faktur Pajak:

a.melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dilakukan denganmenggunakan surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana diatur dalamLampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur JenderalPajak ini.
b.melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat JenderalPajak:

1)untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik; dan
2)mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh DirektoratJenderal Pajak.
(3)Nomor Seri Faktur Pajak hanya diberikan kepada PKP yang telah memenuhi syarat sebagaiberikut:

  1. telah memiliki Kode Aktivasi dan Password;
  2. telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak; dan
  3. telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuhtempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor SeriFaktur Pajak.
(4)PKP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidakdapat diberikan Nomor Seri Faktur Pajak.
(5)Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke KantorPelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3),Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimanadiatur dalam Lampiran IG-1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal Pajak ini ke PKP.
(6)Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (website) yangditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syaratsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), PKP akan menerima surat pemberianNomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IG-2yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ke PKP.
(7)Dalam hal Surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak denganjelas, PKP dapat:

  1. meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke Kantor PelayananPajak; atau
  2. melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman(website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1)Direktorat Jenderal Pajak memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang berfungsi sebagaiotentifikasi pengguna layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DirektoratJenderal Pajak, berupa:

  1. layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) yang ditentukandan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan
  2. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan olehDirektorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.
(2)Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKP setelah PKPmengajukan permintaan sertifikat elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan yangditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(3)Pengajuan permintaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015, melalui:

  1. Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan suratPermintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Lampiran IH yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; atau
  2. laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajakdengan mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh DirektoratJenderal Pajak.
(4)Pemberian sertifikat elektronik dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PKP melaluiKantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan atau melalui laman (website) yang ditentukandan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(5)PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat mengajukanpermintaan sertifikat elektronik melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakanoleh Direktorat Jenderal Pajak, untuk:

  1. tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemusatan TempatTerutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; atau
  2. tempat kegiatan usaha yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP Cabang)dalam hal pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dilakukan secarajabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
(6)Tata cara permintaan dan pemberian sertifikat elektronik melalui laman (website) sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yangdisediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
(7)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),sertifikat elektronik dapat diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan kepada PKPyang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebelum 1 Juli 2015 berdasarkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak.
4.Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran IVC, Lampiran IVD, dan Lampiran IVE Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan TataCara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER-08/PJ/2013 diubah menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IA, Lampiran IB,Lampiran IC, Lampiran IF, dan Lampiran IG-1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 1857/WPJ.07/2015

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2012 tanggal 19 Januari 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor…
All articles loaded
No more articles to load