Peraturan Dirjen Pajak – PER 17/PJ/2015

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 17/PJ/2015

TAGGAL PENERBITAN

10 April 2015

OBJEK

norma penghitungan penghasilan neto
PERATURAN

Menimbang :

a.bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto, dibuat dandisempurnakan secara terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b.bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 telah berlaku sejak tanggal31 Oktober 2012;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk melaksanakanketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

Mengingat :

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4893);
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan AtasPenghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran BrutoTertentu;
4.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha WajibPajak sebagaimana telah diubah dengan KEP-321/PJ/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

Pasal 1

(1)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaranbrutonya dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)atau lebih wajib menyelenggarakan pembukuan.
(2)Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaranbrutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakanpembukuan.
(3)Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan bersifatfinal, menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pasal 2

(1)Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungankepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal Tahun Pajak yang bersangkutan.
(2)Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangkawaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaanternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan PenghasilanNeto.
(3)Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 3

(1)Dalam hal terhadap Wajib Pajak badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebuttidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung denganmenggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
(2)Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan ataspenghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan PeraturanPerundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalamUndang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 4

(1)Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagaiberikut:

a.10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
b.ibukota propinsi lainnya;
c.daerah lainnya.
(2)Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4)Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak badan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

(1)Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaanbebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas dengan memperhatikanpengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas adalahpenjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitungsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase NormaPenghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usahaatau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
(2)Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum Pajak Penghasilan, terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajakdengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

Pasal 7

Petunjuk penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 43 TAHUN 2000

Menimbang : bahwa dalam rangka menetapkan perlakuan adil dalam pengenaan Pajak Penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan proyek…
All articles loaded
No more articles to load