Peraturan Dirjen Pajak – PER 19/PJ/2010

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 19/PJ/2010

TAGGAL PENERBITAN

29 March 2010

OBJEK

penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak pertambahan nilai terutang
PERATURAN

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

  1. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah.
  2. Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang adalah tempat tinggal, tempat kedudukan, atautempat kegiatan usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
  3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanyameliputi Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Pasal 2

(1)Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dapatmemilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
(2)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai Tempat Pemusatan PajakPertambahan Nilai Terutang, Pengusaha Kena Pajak dimaksud harus menyampaikan pemberitahuansecara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor PelayananPajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akandipusatkan.

Pasal 3

Tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak yang :

  1. berada di Kawasan Berikat;
  2. berada di Kawasan Ekonomi Khusus;
  3. mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

tidak dapat dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang atau tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan.

Pasal 4

Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

  1. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;
  2. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan; dan
  3. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat pada tempatPajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

Pasal 5

(1)Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) menerbitkan :

  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang, dalam hal pemberitahuan memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4; atau
  2. Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang, dalamhal pemberitahuan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang mulai berlaku untuk masa pajakberikutnya setelah tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan PemusatanTempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan.

Pasal 6

(1)Dalam hal terdapat penambahan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan dipusatkan ataupengurangan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipusatkan, Pengusaha Kena Pajakyang telah mendapatkan persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepadaKepala Kantor Wilayah.
(2)Dalam hal Pengusaha Kena Pajak telah mendapatkan persetujuan pemusatan tempat PajakPertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pengusaha KenaPajak dapat memilih tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang lain sebagai Tempat PemusatanPajak Pertambahan Nilai Terutang yang baru dan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertuliskepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Pemberitahuan perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksudpada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak masa pajak dimulainyapemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.
(4)Jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila TempatPemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang secara permanen tidak lagi melakukan aktivitas usaha.
(5)Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhipersyaratan :

  1. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilihsebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang;
  2. memuat nama, alamat, dan NPWP tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akandipusatkan; dan
  3. dilampiri surat pernyataan bahwa administrasi penjualan diselenggarakan secara terpusat padatempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipilih sebagai Tempat Pemusatan PajakPertambahan Nilai Terutang.
(6)Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) menerbitkan :

  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang yang baru, dalam hal pemberitahuan memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), dan persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (5); atau
  2. Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan NilaiTerutang, dalam hal pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3) atau ayat (4), dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru mulai berlaku untuk masapajak berikutnya setelah tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang PersetujuanPemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf aditerbitkan.

Pasal 7

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (2) tidak disetujui, Pengusaha Kena Pajak dapat menyampaikan kembali pemberitahuan secara tertulis dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (5).

Pasal 8

(1)Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dapatmenyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang pencabutan pemusatan tempat PajakPertambahan Nilai terutang kepada Kepala Kantor Wilayah.
(2)Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikanselambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa pajak dimana Pengusaha Kena Pajak tidak lagimenginginkan tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dipusatkan, dengan tembusan kepadaKepala Kantor Pelayanan Pajak tempat-tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar yang semula dipusatkan.
(3)Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) harikerja sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang.

Pasal 9

(1)Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dapatmemperpanjang atau tidak memperpanjang jangka waktu pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilaiterutang dan harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah.
(2)Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya2 (dua) bulan sebelum batas waktu persetujuan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang berakhir.
(3)Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan NilaiTerutang yang baru.
(4)Dalam hal batas waktu paling lama 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui danPengusaha Kena Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pengusaha Kena Pajak dianggap tidak memperpanjang jangka waktu pemusatan Pajak PertambahanNilai terutang.
(5)Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyampaikan kembalipemberitahuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dalam jangka waktu setelah 2(dua) tahun sejak Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan TempatPajak Pertambahan Nilai Terutang berakhir.
(6)Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang baru mulai berlaku untuk masapajak berikutnya setelah tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang PersetujuanPemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan.

Pasal 10

(1)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), atauPasal 9 ayat (3) Kepala Kantor Wilayah tidak menerbitkan :

  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang; atau
  2. Surat pemberitahuan penolakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang, atau suratpemberitahuan penolakan perubahan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang,

maka pemberitahuan dari Pengusaha Kena Pajak dianggap disetujui, dan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang harusditerbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu dimaksud berakhir.

(2)Persetujuan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang mulai berlaku untuk masa pajakberikutnya setelah jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat(6), atau Pasal 9 ayat (3) berakhir.

Pasal 11

Surat Keputusan tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (6) huruf a, Pasal 9 ayat 3, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak masa pajak dimulainya pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang.

Pasal 12

(1)Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan Tempat Pemusatan Pajak PertambahanNilai Terutang dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakanpemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui bahwaPengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat lagi untuk melakukan pemusatan tempat PajakPertambahan Nilai terutang, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan laporan hasil pemeriksaankepada Kepala Kantor Wilayah.
(3)Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentangPencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang berlaku mulai masa pajakberikutnya setelah dikeluarkannya surat keputusan pencabutan.

Pasal 13

Bentuk formulir :

  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak PertambahanNilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (6) huruf a, Pasal 9ayat (3), dan Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal Pajak ini;
  2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak PertambahanNilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) adalah sebagaimanaditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  3. Surat Pemberitahuan Penolakan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, atau Surat Pemberitahuan Penolakan Perubahan PemusatanTempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b adalahsebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  4. Contoh Surat Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan DirekturJenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur JenderalPajak ini;
  5. Contoh Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 6 ayat (5) huruf cadalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  6. Contoh Surat Pemberitahuan Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat PajakPertambahan Nilai Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagaimanaditetapkan pada lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
  7. Contoh Surat Pemberitahuan Perubahan Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran VIIPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini;
  8. Contoh Surat Pemberitahuan Perpanjangan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIIIPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini; dan
  9. Contoh Surat Pemberitahuan Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada lampiran IXPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku :

  1. penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang berdasarkan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai TempatTerutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya;
  2. terhadap permohonan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang berdasarkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau LebihSebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain yang Terdaftar di KantorPelayanan Pajak Wajib Pajak Besar yang belum diberi keputusan sampai dengan berlakunya PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini, permohonan Pengusaha Kena Pajak dianggap sebagai pemberitahuanpemusatan yang disampaikan tanggal 1 April 2010 dan diproses dengan Peraturan Direktur JenderalPajak ini;
  3. penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah ditetapkan berdasarkanPeraturan Direktur Jenderal Pajak untuk Pengusaha Kena Pajak yang diadministrasikan di KantorPelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KantorPelayanan Pajak Madya sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, dinyatakan tetapberlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut; dan
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ./2003 tentang Penetapan satu Tempat atau LebihSebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selainyang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2010
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 060044911

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.5.2/1990

Sehubungan dengan perluasan pengenaan PPN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988, dan penunjukkan Pemungut PPN sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 56…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.321/1993

Sehubungan dengan dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 131/KMK.00/1993 tanggal 13 Februari 1993 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 650/KMK.01/1993 tanggal 10 Juni 1993 tentang…

Peraturan Menteri Keuangan – 116/PMK.06/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan operasional pengeluaran negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri…
All articles loaded
No more articles to load