Peraturan Dirjen Pajak – PER 20/PJ/2009

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 20/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

2 March 2009

OBJEK

pedoman administrasi pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa data Wajib Pajak dan Objek Pajak dapat digunakan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan serta meningkatkan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan;
  2. bahwa sejalan dengan Modernisasi Administrasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, perlu dilakukan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data yang lebih cepat dan akurat;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4740);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA.

Pasal 1

Pedoman Administrasi Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengawasan Data adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 394/PJ./1992 tentang Pedoman Tata Usaha Pengolahan Data di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Maret 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Undang-Undang – 18 TAHUN 1997

Menimbang : bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam perkembangannya telah menghasilkan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional,…