Peraturan Dirjen Pajak – PER 38/PJ/2011

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 38/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

21 December 2011

OBJEK

tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait pengangsuran dan penundaan pembayaranPajak Bumi dan Bangunan serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, terhadap ketentuanyang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 berlaku ketentuan dalamUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
  3. Bahwa pelaksanaan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2009 mengenai pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak telah diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh TempoPembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c sertadalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Penentuan TempatPembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata CaraPengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajaktentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempatdan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh TempoPembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran,Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009.
  2. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PBB adalahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
  3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yangdimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yangdigunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  4. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat dengan SPPT adalah surat yangdigunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunanyang terutang kepada Wajib Pajak.
  5. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKP PBB adalahSurat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PBB.
  6. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan STP PBB adalahSurat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB.
  7. Utang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Utang PBB adalah Pajak Bumi danBangunan yang masih harus dibayar termasuk denda administrasi yang tercantum dalam SPPT, SKP PBB,dan/atau STP PBB.
  8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut dengan KPP Pratama adalah Kantor PelayananPajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat objek pajak terdaftar.
  9. Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaanmenjadi pajak daerah, paling lambat tahun 2014.

Pasal 2

Utang PBB yang tercantum dalam:

  1. SPPT, harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh WajibPajak;
  2. SKP PBB, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh WajibPajak;
  3. STP PBB, harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB olehWajib Pajak.

Pasal 3

(1)Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengangsuran atau penundaanpembayaran Utang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu STP PBB yang terbit akibatpengangsuran atau penundaan pembayaran Utang PBB.

Pasal 4

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.

Pasal 5

(1)Pengangsuran atas pembayaran Utang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikandengan ketentuan:

  1. jangka waktu pengangsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya suratkeputusan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  2. masa pengangsuran dimulai setelah jatuh tempo SPPT, SKP PBB, atau STP PBB.
(2)Penundaan atas pembayaran Utang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan dalamjangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.
(3)Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan dialihkan menjadi pajak daerah,jangka waktu pengangsuran atau penundaan pembayaran Utang PBB dapat diberikan paling lamasampai dengan akhir Desember sebelum Tahun Pengalihan.

Pasal 6

(1)Besarnya pembayaran angsuran atas Utang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)ditentukan dalam jumlah yang sama besar untuk setiap angsuran.
(2)Besarnya pelunasan atas penundaan pembayaran Utang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2) ditentukan sebesar Utang PBB yang ditunda pembayarannya.

Pasal 7

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan:

a.satu surat permohonan untuk satu SPPT, SKP PBB, atau STP PBB;
b.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala KPPPratama, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
c.mencantumkan:

  1. jumlah Utang PBB yang dimohonkan pengangsuran pembayarannya, masa angsuran, danbesarnya angsuran; atau
  2. jumlah Utang PBB yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
d.ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampirisurat kuasa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP;
e.diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila WajibPajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhikarena keadaan di luar kekuasaannya;
f.tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan tahun-tahun sebelumnya;
g.dilampiri fotokopi SPPT, SKP PBB, atau STP PBB, yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.

Pasal 8

(1)Wajib Pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikanjaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP Pratama, kecuali apabilaKepala KPP Pratama menganggap tidak perlu.
(2)Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa garansi bank, surat/dokumen buktikepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, dan/atausertifikat deposito.

Pasal 9

(1)Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dianggap bukansebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
(2)Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala KPP Pratama dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerjasejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yangmendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
(3)Dalam hal permohonan pengangsuran atau penundaan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengangsuran ataupenundaan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

(1)Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7, Kepala KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusandalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
(2)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerimasebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
(3)Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui danKepala KPP Pratama tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan suratkeputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerjasetelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
(4)Dalam hal permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jangka waktupengangsuran atau penundaan ditetapkan paling lama sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan besarnyapembayaran pengangsuran atau penundaan pembayaran ditetapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 6.

Pasal 11

(1)Dalam hal permohonan Wajib Pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaransebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (3), atas Utang PBB yang tercantum dalam SPPT atau SKP PBB yang belum dilunasidikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB.
(2)Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dihitung berdasarkan saldo Utang PBB.
(3)Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STP PBB atasdenda administrasi pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang PBB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 13

(1)Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang PBB belumditerbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusanyang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga (SKPIB), kelebihanpembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan denganUtang PBB dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupiuntuk melunasi Utang PBB yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah Utang PBByang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah UtangPBB setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bungasebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

(1)Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Utang PBB sudahditerbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat ketetapan/keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayarandan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang PBByang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2)Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa Utang PBB yang telah diterbitkankeputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa Utang PBB tersebutharus ditetapkan kembali dengan ketentuan :

  1. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnyaangsuran dan denda administrasi yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
  2. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalamsurat keputusan sebelumnya.
(3)Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang PBB yang ditunda, Wajib Pajak tetapberhak melunasi Utang PBB tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 15

(1)Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang PBB menjadi lebih besaratau lebih kecil atas SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang telah diterbitkan keputusan pengangsuranpembayaran Utang PBB berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2), masa dan besarnya angsuran dari saldo Utang PBB ditetapkan kembali denganketentuan:

  1. besarnya angsuran dan denda administrasi setiap angsuran disesuaikan; dan
  2. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
(2)Dalam hal diterbitkan suatu keputusan atau putusan yang menyebabkan Utang PBB menjadi lebih besaratau lebih kecil atas SPPT, SKP PBB, atau STP PBB yang telah diterbitkan keputusan penundaanpembayaran Utang PBB berupa menerima seluruhnya atau menerima sebagian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 ayat (2), Wajib Pajak tetap wajib melunasi Utang PBB tersebut sesuai dengan jangkawaktu penundaan.

Pasal 16

(1)Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:

  1. Kepala KPP Pratama memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldoUtang PBB serta permintaan usulan perubahan pengangsuran;
  2. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. Kepala KPP Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan perubahan keputusanpengangsuran pembayaran PBB berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5(lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
(2)Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala KPP Pratamatidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala KPP Pratama atas namaDirektur Jenderal Pajak menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran PBB secarajabatan dengan ketentuan:

  1. besarnya angsuran adalah saldo Utang PBB dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
  2. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 17

(1)Bentuk format Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Bumi danBangunan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)Bentuk format Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penundaan Pembayaran Pajak Bumi danBangunan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)Bentuk format Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Pengangsuran Pembayaran PajakBumi dan Bangunan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur JenderalPajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4)Bentuk format Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Pengangsuran Pembayaran PajakBumi dan Bangunan Secara Jabatan adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DirekturJenderal Pajak ini.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.21/1995

Bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan BEPEKA Semester I Tahun Anggaran 1994/1995 pada KPPBB di Malang, Sidoarjo, Bandung Satu, Bekasi, Purwakarta, Semarang, Tangerang, Jakarta…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 01/BC/2006

Menimbang : bahwa dengan terbitnya peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 12/PJ/2014

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai,…