Peraturan Dirjen Pajak – PER 40/PJ/2015

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 40/PJ/2015

TAGGAL PENERBITAN

13 November 2015

OBJEK

tata cara pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai atas pembayaran subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu minyak solar
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pembayaran subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Pembayaran Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian danHarga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata CaraPembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMBAYARAN SUBSIDI JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU MINYAK SOLAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

  1. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan Jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerjadan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat penugasan dariPemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu MinyakSolar adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yangberasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel)sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumentertentu dan diberikan subsidi.
  3. Subsidi Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar per liter yang selanjutnya disebut Subsidi Tetap adalahpengeluaran negara untuk konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar melalui BadanUsaha atas penyerahan Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar sebagaimana ditetapkan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 2

(1) Nilai Subsidi Tetap sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
(2) Badan Usaha yang melakukan penyerahan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar wajib memungut danmenyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atas Subsidi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 3

(1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib membuat Faktur Pajak pada saatmengajukan permintaan pembayaran Subsidi Tetap kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
(2) Badan Usaha membuat Faktur Pajak pengganti sesuai dengan ketentuan tata cara pembetulan ataupenggantian Faktur Pajak dalam hal:

  1. jumlah pembayaran Subsidi Tetap yang telah diverifikasi oleh pejabat kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berbedadengan jumlah permintaan pembayaran Subsidi Tetap yang diajukan oleh Badan Usaha;dan/atau
  2. terdapat koreksi pembayaran Subsidi Tetap dari hasil verifikasi triwulanan oleh pejabatkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber dayamineral yang menimbulkan selisih jumlah pembayaran Subsidi Tetap.
(3) Tata cara pengisian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkandalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1) Badan Usaha wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas:

  1. Subsidi Tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) atau Faktur Pajak pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) huruf a.
  2. Pembayaran sehubungan dengan koreksi pembayaran Subsidi Tetap sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor dengan menggunakanSurat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak terjadinyapembayaran Subsidi Tetap atau koreksi pembayaran Subsidi Tetap berakhir.
(3) Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) Dalam hal Badan Usaha melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam SuratSetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengunakan sistem pembayaran pajaksecara elektronik (Billing System), tata cara pembayarannya mengikuti ketentuan yang mengaturmengenai pembayaran pajak secara elektronik.

Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini:

  1. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dalam Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-13/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak atasPenyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Minyak Solar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  2. Atas pembayaran Subsidi Tetap yang dilakukan dalam tahun 2015, berlaku ketentuan PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 18 TAHUN 1986

Menimbang : bahwa untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dan pertahanan keamanan, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.03/2007

Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan sehubungan dengan pemasangan, penyiaran atau penayangan iklan di media massa dan/atau media luar…

Peraturan Menteri Keuangan – 66/PMK.03/2007

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen…