Peraturan Dirjen Pajak – PER 49/PJ./2009

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 49/PJ./2009

TAGGAL PENERBITAN

7 August 2009

OBJEK

tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan KewajibanPerpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan PenyelesaianKeberatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

BAB I
PROSEDUR PENGAJUAN

Pasal 1

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

  1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yangselanjutnya disebut Undang-Undang KUP;
  2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  3. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;
  5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.

Pasal 2

(1) Pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungutatau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yangmenjadi dasar penghitungan;
  3. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu)pemotong pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
  4. melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WajibPajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
  5. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atausejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapatmenunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaan Wajib Pajak (force majeur);dan
  6. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukanWajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimanadimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk pengajuan keberatanatas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahanyang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak2008 dan seterusnya.

Pasal 3

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dengan menggunakan formulir surat keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

(1) Dalam hal surat keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,keberataan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkanSurat Keputusan Keberatan.
(2) Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa suratkeberatannya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakanformulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

(1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis hal-hal yangmenjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi.
(2) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keterangan secara tertulis yang diminta oleh Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak suratpermintaan Wajib Pajak diterima.
(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

Pasal 6

(1) Surat keberatan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempatPengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakandalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan:

  1. secara langsung;
  2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;atau
  3. dengan cara lain.
(2) Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

  1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;atau
  2. e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
(3) Atas penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda buktipenerimaan surat dan Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bdiberikan bukti penerimaan elektronik.
(4) Bukti pengiriman surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf aatau tanda bukti penerimaan surat serta bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(3) merupakan bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 7

Tanggal bukti penerimaan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yaitu :

  1. tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat, dalam hal surat keberatan disampaikansecara langsung;
  2. tanggal stempel pos yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatandisampaikan melalui pos;
  3. tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatandisampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir;atau
  4. tanggal yang tercantum pada bukti penerimaan elektronik, dalam hal surat keberatan disampaikandengan e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

BAB II
PROSES PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 8

(1) Untuk keperluan penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dapat :

  1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopydengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan DirekturJenderal Pajak ini;dan/atau
  2. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan dengan menggunakan formulirsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak olehpihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 huruf e, peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmeliputi asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan surat pernyataan bahwa pemotongan ataupemungutan pajak tersebut belum atau tidak akan dikreditkan.
(3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peminjaman dan/atau permintaan.
(4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Pajak belummeminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau belum memberikanketerangan yang diminta, dilakukan peminjaman dan/atau permintaan kedua paling lama 5 (lima) harikerja sejak batas waktu tersebut berakhir.
(5) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan kedua sebagaimana dimaksud padaayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peminjaman dan/ataupermintaan kedua.
(6) Dalam hal masih diperlukan, Wajib Pajak harus meminjamkan bukti tambahan dan/atau memberikanpenjelasan, dalam jangka waktu sebagaimana disebut dalam surat peminjaman dan/atau permintaan.
(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya peminjaman dan/atau permintaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), atau ayat (6), keberatan diproses berdasarkandata yang diperoleh dalam proses penyelesaian keberatan.

Pasal 9

(1) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaantidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi,atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saatpemeriksaan.
(2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang belum diminta padasaat proses pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Direktur Jenderal Pajak serta diserahkanoleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lainyang diserahkan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan,sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.
(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang belum diminta padasaat proses pemeriksaan dan keberatan tetapi diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan,pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang diserahkan oleh Wajib Pajak tersebutdapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yangdisengketakan.

Pasal 10

(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak harus meminta Wajib Pajakuntuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan WajibPajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalamLampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajakini.
(3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BeritaAcara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan DirekturJenderal Pajak ini.
(4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat(1):

  1. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimanaditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;dan
  2. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belumdisampaikan kepada Wajib Pajak.
(2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahtanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
(3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajakyang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP.

Pasal 12

Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dalam rangka proses penyelesaian keberatan, kuasa Wajib Pajak tersebut harus menyerahkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak palinglama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal bukti penerimaan surat keberatan.
(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnyaatau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
(3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampauitetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, Surat Keputusan Keberatan harusditerbitkan dengan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
(4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan denganmenerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalamLampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 14

(1) Wajib Pajak yang mengajukan banding dapat meminta keterangan secara tertulis kepada DirekturJenderal Pajak mengenai alasan yang menjadi dasar untuk mengabulkan sebagian atau menolakpermohonan Wajib Pajak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(2) Atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak harusmemberikan keterangan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerjaterhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan Wajib Pajak.
(3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak menunda jangka waktu pengajuan banding.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ.04/2007 tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai prosedur pengajuan dan penyelesaian keberatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 2009
DIREKTUR JENDERAL

ttd.

MOCHAMAD TJIPTARDJO
NIP 0600044911

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 141/PJ/1999

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 atas pengalihan hak atas tanah…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini