Peraturan Dirjen Pajak – PER 49/PJ/2015

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 49/PJ/2015

TAGGAL PENERBITAN

31 December 2015

OBJEK

pelaksanaan peraturan nomor 174/pmk.03/2015 tentang tata cara penghitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan danPemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

  1. Hasil Tembakau adalah Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yangmeliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengantidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalampembuatannya.
  2. Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Produsen adalah orang pribadi atau badanhukum yang mengusahakan pabrik Hasil Tembakau dan memenuhi persyaratan sebagai PengusahaPabrik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
  3. Importir Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Importir adalah orangpribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau ke dalamDaerah Pabean.
  4. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukanpenyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
  5. Dokumen Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Dokumen CK-1 adalahdokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen untuk mengajukan pemesanan pita cukaiHasil Tembakau yang telah diberikan nomor oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang cukai.
  6. Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai yang selanjutnya disebut Dokumen CK-2 adalah dokumen cukai yangdigunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti perusakan pita cukai Hasil Tembakau yangditerbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidangcukai.
  7. Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai yang selanjutnya disebut Dokumen CK-3 adalahdokumen cukai yang digunakan Importir dan/atau Produsen sebagai tanda bukti penerimaanpengembalian pita cukai Hasil Tembakau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
  8. Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 adalah dokumen yang digunakanImportir dan/atau Produsen untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas kesalahan perhitunganPajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam Dokumen CK-1.
  9. Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3 adalahdokumen yang digunakan Importir dan/atau Produsen untuk menghitung kembali jumlah PajakPertambahan Nilai karena adanya perusakan pita cukai Hasil Tembakau dan/atau karena adanyapengembalian pita cukai Hasil Tembakau.
  10. Mitra Produksi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menghasilkan Hasil Tembakau melalui jasamaklon produksi Hasil Tembakau maupun tidak.
  11. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta olehpenjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungutmenurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam FakturPajak.
  12. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya dimintaoleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilaiyang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak.
  13. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutanberdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanandan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 2

(1) Atas impor dan/atau penyerahan Hasil Tembakau dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Hasil Tembakau yang dalam distribusinya wajib dilekati pita cukai; dan
  2. Hasil Tembakau yang dalam distribusinya tidak dilekati pita cukai.

Pasal 3

(1) Atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mulai daritingkat Importir dan/atau Produsen, Pengusaha Penyalur hingga ke konsumen akhir dilakukanpemungutan Pajak Pertambahan Nilai satu kali di tingkat Importir dan/atau Produsen pada saatpemesanan pita cukai.
(2) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung dengan cara mengalikan tarif efektif 8,7% (delapan koma tujuh persen) dengan DasarPengenaan Pajak berupa Nilai Lain.
(3) Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Harga Jual Eceran Hasil Tembakau.

Pasal 4

(1) Atas Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan pemungutanPajak Pertambahan Nilai pada saat impor oleh Importir dan/atau pada saat penyerahan olehPengusaha Kena Pajak.
(2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarifPajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa:

  1. Nilai Impor untuk impor Hasil Tembakau oleh Importir; atau
  2. Harga Jual untuk penyerahan Hasil Tembakau oleh Pengusaha Kena Pajak.
(3) Bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

  1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP), SuratSetoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai untuk impor Hasil Tembakau oleh Importir; atau
  2. Faktur Pajak untuk penyerahan Hasil Tembakau oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 5

(1) Atas penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibuat buktipemungutan Pajak Pertambahan Nilai saat Importir dan/atau Produsen melakukan pemesanan pitacukai Hasil Tembakau dengan menggunakan Dokumen CK-1.
(2) Dokumen CK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen tertentu yangkedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
(3) Dalam hal terjadi kesalahan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam DokumenCK-1, Importir dan/atau Produsen harus:

  1. membuat Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 yang menjadisatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dokumen CK-1; dan
  2. melaporkan Dokumen CK-1 dan Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atasDokumen CK-1 dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
(4) Dokumen CK-1 yang dilengkapi Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas DokumenCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dokumen tertentu yang kedudukannyadipersamakan dengan Faktur Pajak pengganti.
(5) Dokumen CK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam Surat PemberitahuanMasa Pajak Pertambahan Nilai dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajakyang mengatur tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat PemberitahuanMasa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
(6) Dokumen Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-1 sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf a dan tata cara pengisiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini.
(7) Contoh pelaporan Dokumen CK-1 pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaisebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi perusakan pita cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam DokumenCK-2 dan/atau pengembalian pita cukai Hasil Tembakau sebagaimana tercantum dalam DokumenCK-3, Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor atas pita cukai yang dirusak dan/atau dikembalikandilakukan penghitungan kembali dengan menggunakan Tanda Bukti Perhitungan Pajak PertambahanNilai atas Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3.
(2) Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3 yang dilampiri dengan Tanda Bukti Perhitungan PajakPertambahan Nilai atas Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka pada Masa Pajak diterimanya Dokumen CK-2 dan/atau Dokumen CK-3.
(3) Dokumen Tanda Bukti Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Dokumen CK-2 dan/atau DokumenCK-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengisiannya sebagaimana tercantum dalamLampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Pengusaha Penyalur yang semata-mata hanya melakukan penyerahan Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 8

(1) Atas penyerahan jasa maklon produksi Hasil Tembakau oleh Pengusaha Kena Pajak Mitra Produksikepada Produsen dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
(2) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarifPajak Pertambahan Nilai 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa Penggantian.
(3) Jasa maklon produksi Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatanpemberian jasa dalam rangka proses menghasilkan Hasil Tembakau yang proses pengerjaannyadilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi,serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantuyang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi pada pengguna jasa.
(4) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Mitra Produksi menghasilkan Hasil Tembakau karena pesanan danatas petunjuk dari Produsen, namun bahan baku dan/atau bahan penolong/pembantu untukmemproduksi Hasil Tembakau disediakan oleh Mitra Produksi, atas penyerahan Hasil Tembakau dariMitra Produksi kepada Produsen terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dariHarga Jual.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku:

  1. Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-103/PJ/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atasPenyerahan Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
  2. Apabila sampai dengan tanggal 31 Maret 2016 masih terdapat pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Hasil Tembakau yang dilakukan oleh Importir dan/atau Produsenbersamaan dengan saat pembayaran cukai atas penebusan pita cukai Hasil Tembakau melaluiDokumen CK-1, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dimaksud dapat dilaporkan pada SPT MasaPPN sebagai Pajak Pertambahan Nilai disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015
Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

KEN DWIJUGIASTEADI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ./2008

Sehubungan dengan semakin dekatnya batas waktu berlakunya Sunset Policy dan berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan Sunset Policy yang masih belum seragam, maka dengan ini diinstruksikan…

Peraturan Daerah – 561/Kep. 684 Bangsos/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorongperan serta pekerja dalam pelaksanaan prosesproduksi, perluupaya peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penetapan Upah MinimumKabupaten/Kota yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup…