Peraturan Dirjen Pajak – PER 52/PJ/2011

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 52/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

30 December 2011

OBJEK

perubahan ketiga atas peraturan nomor 25/pj/2008 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak direktur jenderal pajak
PERATURAN

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan tulis dalam Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan dalam rangka memberikan kepastian hukum serta tertib administrasi dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan penerbitan Surat Tagihan Pajak denda Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan KewajibanPerpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28tahun 2007;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajaksebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2010;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penerbitan Surat KetetapanPajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, SuratKetetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2010;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2009 tentang Prosedur Penerbitan Surat KetetapanPajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal I

Menyempurnakan beberapa bagian pada formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (Kode Formulir F.4.2.77.), formulir Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (Kode Formulir F.5.2.23), formulir Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Kode Formulir F.5.0.77.) dan formulir Surat Tagihan Pajak Bunga/Denda Penagihan (Kode Formulir F.5.0.23.) sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 143/KM.5/2000

Membaca : Surat PT Campri Indonesia Nomor 024/PD/CI/I/00 tanggal 31 Januari 2000, perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Modal; Memperhatikan : Surat Keputusan Direksi PT Persero Kawasan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.52/2002

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-334/PJ/2002 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak…