Peraturan Dirjen Pajak – 5/PJ/2008

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

5/PJ/2008

TAGGAL PENERBITAN

11 February 2008

OBJEK

perubahan atas keputusan nomor kep-153/pj./2002 tentang penetapan bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks stiker lunas pajak pertambahan nilai, dan dasar pengenaan pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman gambar dan penunjukan asosiasi yang memberikan rekomendasi untuk penebusan stiker lunas pajak pertambahan nilai serta tata cara penebusan dan pelaporannya direktur jenderal pajak
PERATURAN

Menimbang :

bahwa dengan terbentuknya Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia (APPRI), dan reorganisasi modernisasi Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk memberikan kemudahan dalam penebusan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman gambar, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/PJ./2002 Tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi Dan Teks Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya;
Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4740);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa danPajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat PemberitahuanSerta Keterangan dan atau Dokumen Yang Harus Dilampirkan;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar PengenaanPajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja InstansiVertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 104/PMK.01/2007;
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker DalamPemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001 tentang Keterangan dan atau DokumenLain yang Harus Dilampirkan Dalam Surat Pemberitahuan;
  9. KEP-153/PJ./2002 Tentang Penetapan Bentuk, Ukuran, Warna, Isi, Dan Teks Stiker Lunas PajakPertambahan Nilai, Dan Dasar Pengenaan Pajak Untuk Menghitung Pajak Pertambahan Nilai AtasPenyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi UntukPenebusan Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 diubah dengan menambah dua angka, yaitu angka 3 dan 4, sehingga keseluruhan Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Asosiasi Pengusaha rekaman yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam rangka penebusan Stiker Lunas PPN, adalah :

  1. ASIREVI (Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
  2. AIVI (Asosiasi Industri Video Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
  3. APPRI (Asosiasi Penyalur dan Pengusaha Rekaman Indonesia) yang diwakili pengurusnya;
  4. Asosiasi lainnya yang ditetapkan selanjutnya oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal II

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ditunjuk untuk memberikan pelayananpenebusan stiker lunas (PPN) adalah :

  1. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Pusat;
  2. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Barat;
  3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Selatan;
  4. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Timur;
  5. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerja Kantor WilayahDJP Jakarta Utara;
  6. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus untuk Produsen produk rekaman yang dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di luar wilayah kerja KantorWilayah DJP Jakarta Pusat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, Kantor Wilayah DJP JakartaSelatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, dan Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.
(2) Penyelesaian pemberian stiker lunas PPN diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejaksaat permohonan tersebut diterima lengkap sampai dengan penerbitan surat permintaan stiker lunasPPN ke Perum Peruri.

Pasal III

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2008
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 30/KMK.01/2005

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, segala kekayaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 667/PJ./2001

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai…

Peraturan Menteri Keuangan – 177/PMK.04/2016

Menimbang : bahwa untuk lebih memperkuat pondasi perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dan merealisasikan potensi ekspor produk industri kecil menengah, perlu mendukung berkembangnya industri kecil…