Peraturan Dirjen Pajak – PER 9/PJ/2009

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 9/PJ/2009

TAGGAL PENERBITAN

4 February 2009

OBJEK

tempat dan cara lain pengambilan spt
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian,Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
  2. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dipandang perlu untuk memberikankemudahan kepada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4740);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan,serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2008 tentang Pojok Pajak dan Mobil Pajak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT DAN CARA LAIN PENGAMBILAN SPT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

  1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakanuntuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
  3. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  4. e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk data elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak denganmenggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  5. Aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuate-SPT.
  6. Pojok Pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan/atau WajibPajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan,pusat-pusat bisnis, pameran-pameran atau tempat-tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia.
  7. Mobil Pajak adalah kendaraan yang digunakan sebagai sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakanbagi masyarakat dan/atau Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakannya yangditempatkan di tempat-tempat tertentu di seluruh Indonesia.

Pasal 2

(1)SPT meliputi :

  1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yang terdiri dari :
    1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan;
    2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan bagi Wajib Pajak yang diizinkanmenyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat;
    3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan
    4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.
  2. SPT Masa yang terdiri dari :
    1. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26;
    2. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
    3. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26;
    4. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
    5. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
    6. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
    7. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan
    8. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
(2)SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :

  1. Formulir kertas (hardcopy); atau
  2. e-SPT

Pasal 3

(1)SPT yang berbentuk formulir kertas (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf adapat diambil langsung di tempat-tempat sebagai berikut :

  1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
  2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);
  3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
  4. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak;
  5. Pojok Pajak;
  6. Mobil Pajak.
(2)Aplikasi e-SPT yang dapat digunakan untuk membuat e-SPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat(2) huruf b dapat diambil langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
(3)SPT dan aplikasi e-SPT selain dapat diambil secara langsung oleh Wajib Pajak pada tempat-tempatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dapat dilakukan denganmengunduh/mendownload dari situs internet Direktorat Jenderal Pajak dengan alamathttp://www.pajak.go.id.
(4)Wajib Pajak dapat mencetak, menggandakan, dan/atau fotokopi sendiri SPT selama tidak mengubahbentuk, ukuran dan isi SPT.

Pasal 4

SPT yang didapatkan dengan mengunduh dari situs internet Direktorat Jenderal Pajak dan penggandaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SPT yang diambil dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-517/PJ./2000 tentang Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Februari 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 29/PMK.03/2005

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dipandang perlu mengatur…
All articles loaded
No more articles to load