Peraturan Lainnya – 18 TAHUN 2015

TIPE

Peraturan Lainnya

NOMOR PERATURAN

18 TAHUN 2015

TAGGAL PENERBITAN

6 October 2015

OBJEK

perubahan atas peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang- bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka mendukung program deregulasi nasional, yaitu percepatan pengurusan izininvestasi di kawasan industri tertentu, Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan PeraturanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara IzinPrinsip Penanaman Modal;
  2. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukanpenyempurnaan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-BidangUsaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
  3. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas PeraturanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara PermohonanFasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ataudi Daerah-Daerah Tertentu;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak danPelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk PenanamanModal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5688);
  6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 210);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atauPengurangan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 192/PMK.011/2014;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu SatuPintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan TataKerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
  11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2015 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman danTata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

  1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam ModalDalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di wilayah negaraRepublik Indonesia.
  2. Wajib Pajak adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadanhukum maupun tidak berbadan hukum.
  3. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yangmendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.
  4. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layakdikembangkan.
  5. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance adalah fasilitas pajak penghasilansebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas PajakPenghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ataudi Daerah-daerah Tertentu.
  6. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajibdimiliki dalam rangka memulai usaha.
  7. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan,adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangkaperluasan usaha.
  8. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan,adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencanaatau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
  9. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu yangdiatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
  10. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah LembagaPemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal,yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsungkepada Presiden.
  11. Kementerian Teknis adalah kementerian pembina sektor.
  12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secaraterintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahappenyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
  13. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenanganPemerintah Pusat, yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan prosesdimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melaluisatu pintu di BKPM, yang penyelenggaraannya dilakukan dengan:
    1. pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Menteri/Kepala LPNK kepada KepalaBKPM; dan/atau
    2. penugasan Pejabat Kementerian/LPNK di BKPM.
  14. Pejabat Penghubung adalah pejabat Kementerian/LPNK yang ditunjuk sebagai Front Officer/Back Officer untuk memberikan pelayanan konsultasi dan/atau memproses permohonanPerizinan dan Nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang menjadi kewenanganMenteri Teknis/Kepala LPNK dengan uraian tugas, hak, wewenang, kewajiban, danpertanggungjawaban yang jelas.
  15. Front Officers PTSP Pusat di BKPM adalah petugas yang menerima permohonan fasilitas dariWajib Pajak yang terdiri dari Pejabat Penghubung dan Pejabat BKPM di lingkungan unitDirektorat Pelayanan Fasilitas.
  16. Rapat Trilateral adalah rapat pembahasan dalam rangka pengambilan keputusan pembuatanusulan pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dari KepalaBKPM kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, yang dihadiri oleh pejabatsetingkat Eselon-I atau yang mewakili dari BKPM, Kementerian Keuangan c.q. DirekturJenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis sesuai denganbidang usaha yang diajukan dalam permohonan.
2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance dapat diberikan kepada Wajib Pajak yangmelakukan penanaman modal, baik penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yangtelah ada, pada:

  1. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untukPenanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerahTertentu; dan/atau
  2. Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantumdalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang FasilitasPajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
(2)Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak yang memiliki:

  1. Izin Prinsip/Izin Investasi serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM;
  2. Izin Prinsip/Izin Investasi Perluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM;atau
  3. izin penanaman modal yang diterbitkan oleh instansi lain yang berwenang berdasarkanperaturan perundang-undangan.
(3)Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan Badan/Tax Allowance sebagaimana dimaksud padaayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak kepada PTSP Pusat di BKPM dengan dilengkapi dokumensebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Kepala ini, berupa:

  1. surat permohonan yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus WajibPajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini;
  2. surat kuasa bermeterai cukup apabila pengurusan permohonan tidak dilakukan secaralangsung oleh pengurus Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantumdalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepalaini;
  3. rekaman Izin Prinsip/Izin Investasi dan perubahannya atau Izin Prinsip/Izin InvestasiPerluasan serta perubahannya yang diterbitkan oleh BKPM atau izin penanaman modalyang diterbitkan instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturanperundang-undangan;
  4. rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan;
  5. rekaman akta pendirian badan usaha dan perubahannya dilengkapi denganpengesahan/persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri;
  6. rincian aktiva tetap yang dipisahkan antara aktiva tetap yang dapat memperolehfasilitas pajak penghasilan dan yang tidak dapat memperoleh fasilitas pajakpenghasilan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan MenteriKeuangan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidangUsaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  7. penjelasan sumber pembiayaan investasi perusahaan disertai dokumen-dokumenpendukungnya; dan
  8. penjelasan tentang pemenuhan persyaratan kualitatif yang diatur dalam PeraturanMenteri Teknis mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu.
3.Lampiran I, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini.
4.Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala ini.
5.Lampiran V, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Kepala ini.
6.Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Kepala ini.
7.Lampiran VII diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2015
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1482

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP-09/PJ.08/2012

Menimbang: bahwa sehubungan dengan terdapatnya beberapa kekeliruan sebagaimana dalam lampiran tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor…

Keputusan Menteri Keuangan – 573/KMK.05/1996

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Tempat Penimbunan Sementara dengan Keputusan Menteri Keuangan;…
All articles loaded
No more articles to load