Peraturan Menteri Dalam Negeri – 16 TAHUN 2005

TIPE

Peraturan Menteri Dalam Negeri

NOMOR PERATURAN

16 TAHUN 2005

TAGGAL PENERBITAN

21 April 2005

OBJEK

penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2005
PERATURAN

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2005;

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Memperhatikan :

Surat Menteri Keuangan Nomor S-019/MK10/2005, tanggal 31 Maret 2005, Hal Pertimbangan Menteri Keuangan atas 2 (dua) Rancangan Permendagri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
  2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
  4. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
  5. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
  6. Harga pasaran umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Perusahaan Pemegang Merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor.
  7. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.

Pasal 2

(1)Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2)Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
(3)Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1)Nilai jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB, tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.
(2)Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(3)Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

(1)Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

  1. Tekanan gandar;
  2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
  3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

  1. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
  2. Mobil Barang/Beban, sebesar 1,30;
  3. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00.

Pasal 5

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 7

Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1)Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor;

  1. Jenis, merek dan type yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan belum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan ketentuan :
    (1)Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) di bawah HPU yang berlaku di Daerah masing-masing;
    (2)Untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan jenis, merek, type, isi cylinder, dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama.
  2. Jenis, merek dan type yang telah tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dengan ketentuan :
    1)Untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) dari nilai jual tahun sebelumnya untuk roda 4 atau lebih dan 2,5% (dua koma lima persen) untuk roda 2, atau disesuaikan dengan HPU setempat;
    2)Untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini dengan penurunan 10% (sepuluh persen) setiap tahun dengan maximal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan HPU setempat.
  3. Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin.
(2)Penetapan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bobotnya ditetapkan sebagai berikut :

  1. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
  2. Mobil Barang/Beban, sebesar 1,30;
  3. Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00;
(3)Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau tempel, yang belum tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2005
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

H. MOH. MA’RUF

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 87/PJ./2002

Menimbang : Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 diatur antara lain bahwa Dasar Pengenaan Pajak untuk pemakaian sendiri dan atau pemberian cuma-cuma Barang Kena…
All articles loaded
No more articles to load