Peraturan Menteri Keuangan – 07/PMK.010/2005

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

07/PMK.010/2005

TAGGAL PENERBITAN

28 January 2005

OBJEK

penurunan tarif bea masuk bahan bakar minyak tertentu
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengadaan bahan bakar minyak dalam negeri, dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak tertentu;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENURUNAN TARIF BEA MASUK BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU.

Pasal 1

Menetapkan penurunan tarif Bea Masuk Bahan Bakar Minyak tertentu dari sebagaimana yang tercantum pada kolom 4 (empat) menjadi kolom 5 (lima) Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhadap barang impor yang dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)-nya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 28 Januari 2005
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JUSUF ANWAR

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 320/KMK.03/2002

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan intensifikasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 03/PJ/2012

Menimbang : Bahwa tata cara pembentukan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalamPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-68/PJ/2010 tentang Tata Cara Pembentukan Tim QualityAssurance Pemeriksaan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.24/1998

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.43/1998 tanggal 9 Januari 1998 tentang Bentuk Formulir SKPKB/SKPKBT/SKP Nihil untuk Pajak Penghasilan Pasal 4…