Peraturan Menteri Keuangan – 07/PMK.011/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

07/PMK.011/2012

TAGGAL PENERBITAN

13 January 2012

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor 85/pmk.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka lebih memberikan rasa keadilan, serta kemudahan administrasi bagi para pelakutransaksi obligasi di Indonesia, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata carapemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan atas bunga dan/atau diskonto obligasisebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata CaraPemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atasPenghasilan Berupa Bunga Obligasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, danPelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi diubah sebagai berikut :

1.Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 3A

Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan Obligasi, diskonto negatif atau rugitersebut dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan.

2.Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Penjual Obligasi wajib memberitahukan kepada pemotong pajak mengenai harga perolehandan tanggal perolehan Obligasi yang sebenarnya, untuk keperluan penghitungan bunga dan/ataudiskonto yang menjadi dasar pemotongan Pajak Penghasilan.
(2)Dalam hal Obligasi yang dijual tidak dapat ditentukan harga perolehan dan tanggal perolehanyang sebenarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harga perolehan dan tanggal perolehanyang wajib diberitahukan oleh penjual Obligasi kepada pemotong pajak ditentukan dengan cara mendahulukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sejenis yang diperoleh pertama(metode First In First Out).
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan denganmenyerahkan formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) daripembelian Obligasi tersebut sebelumnya.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi penjual Obligasi yang tidakdiberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan.
(5)Dalam hal penjual Obligasi tidak memberitahukan harga perolehan dan tanggal perolehanObligasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), atas penghasilanbunga dan/atau diskonto yang tidak atau kurang diberitahukan, dikenai Pajak Penghasilansesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilanatas Bunga Obligasi beserta perubahannya dalam tahun diketahuinya ketidakbenaran dimaksuddan dikenai sanksi administrasi berupa bunga.
3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 10A

Terhadap pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas Bunga Obligasi sejak tanggal 23 Mei2011 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Dalam hal tanggal perolehan dan harga perolehan Obligasi dapat diketahui, penghitungan bungadan/atau diskonto Obligasi pada saat penjualan ditentukan sesuai dengan tanggal perolehandan harga perolehan yang sebenarnya, atau dengan cara mendahulukan harga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sejenis yang diperoleh pertama (metode First In First Out);
  2. Dalam hal tanggal perolehan dan harga perolehan Obligasi tidak dapat diketahui, penghitunganbunga dan/atau diskonto Obligasi pada saat penjualan ditentukan dengan cara mendahulukanharga perolehan dan tanggal perolehan Obligasi sejenis yang diperoleh pertama (metode FirstIn First Out);
  3. Perolehan diskonto negatif atau rugi dalam penjualan Obligasi dapat diperhitungkan denganpenghasilan bunga berjalan.
4.Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan,Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi sehingga menjadi sebagaimanatercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 67

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.6/2000

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1999 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta mengingat banyaknya pertanyaan dari para…
All articles loaded
No more articles to load