Peraturan Menteri Keuangan – 104/PMK.010/2016

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

104/PMK.010/2016

TAGGAL PENERBITAN

30 June 2016

OBJEK

perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada kawasan ekonomi khusus
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan EkonomiKhusus dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas danKemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentukPeraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada kawasanEkonomi Khusus;
  2. bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai padaKawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat khusus untuk KawasanEkonomi Khusus, yang terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan,kepabeanan, dan cukai yang bersifat umum;
  3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentangPenghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, MenteriKeuangan diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan ataupengurangan Pajak Penghasilan badan;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, sertauntuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentangPenghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan untukmelaksanakan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24,Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentangFasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangantentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4893);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5069);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak danPelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan EkonomiKhusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5783);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana teah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
3. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor11 Tahun 1995 tentang Cukai.
4. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalamwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsiperekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
5. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
6. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalampenyelenggaraan KEK.
7. Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantuDewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
8. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan UsahaMilik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usahaorang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
10. Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.
11. Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan,modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuanpeningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi barang dan/atau jasa.
12. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratantertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkanpenangguhan bea masuk.
13. Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK danditetapkan oleh Dewan Nasional.
14. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.
15. Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha berupa:

  1. peralatan dan perkakas untuk Pembangunan, perluasan, atau konstruksi;
  2. mesin;
  3. peralatan pabrik; dan
  4. cetakan (moulding);

termasuk bahan untuk Pembangunan, perluasan, atau konstruksi, serta suku cadang yang dimasukkantidak bersamaan dengan Barang Modal yang bersangkutan.

16. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangudara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yangdi dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
17. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN),Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
18. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selainKawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat.
19. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinyakewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
20. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatantertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN,
KEPABEANAN, DAN CUKAI

Bagian Kesatu
Jenis Fasilitas Dan Syarat Umum Penerima Fasilitas

Pasal 2

(1) Terhadap Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK dapat diberikan fasilitas:

  1. Pajak Penghasilan;
  2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
  3. kepabeanan; dan/atau
  4. cukai.
(2) Bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di KEK meliputi:

  1. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan
  2. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.
(3) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi syaratsebagai berikut:

  1. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dariPemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian sesuai dengan kewenangannya;
  2. memiliki perjanjian Pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara Badan Usaha denganPemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga pemerintahnonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan
  3. membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.
(4) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha harus memenuhisyarat sebagai berikut:

  1. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;
  2. telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari Administrator KEK; dan
  3. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory) yangtersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
(5) Pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory) sebagaimana dimaksudpada ayat (4) huruf c dibuktikan dengan penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(6) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai.

Bagian Kedua
Pajak Penghasilan

Pasal 3

(1) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanamanmodal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakanKegiatan Utama di KEK, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktupaling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi/operasikomersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.
(2) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanamanmodal baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai denganRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEKdiberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikannilai penanaman modal.
(3) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanamanmodal baru kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan bidang usahanyamerupakan Kegiatan Utama di KEK dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapatdiberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikannilai penanaman modal.
(4) Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen)dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.
(5) Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan denganpersentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3).
(6) Penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencakup jugaperluasan atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)sepanjang:

  1. perluasan atas penanaman modal baru dilakukan di KEK;
  2. bidang usaha perluasan atas penanaman modal baru merupakan Kegiatan Utama di KEK; dan
  3. nilai rencana perluasan atas penanaman modal baru memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).
(7) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan perluasan atas penanaman modal baru sebagaimanadimaksud pada ayat (6) dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan syarat :

  1. Wajib Pajak badan baru tersebut telah diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badansebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) atas penanaman modal baru;
  2. melakukan pembukuan terpisah atas penanaman modal baru dan perluasan atas penanamanmodal baru; dan
  3. menggunakan metode alokasi biaya bersama (joint cost allocation) yang disetujui olehDirektorat Jenderal Pajak.
(8) Jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan baru yangmelakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru adalah:

  1. paling lama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak produksi/operasi komersial ataspenanaman modal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencanaperluasan atas penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
  2. paling lama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak produksi/operasi komersial atas penanamanmodal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan ataspenanaman modal baru sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
  3. paling lama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak produksi/operasi komersial atas penanamanmodal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan ataspenanaman modal baru sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sertamelakukan penananaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru di KEK yangditentukan oleh Dewan Nasional.
(9) Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi perluasan atas penanaman modal barusebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 adalah Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria:

  1. merupakan Wajib Pajak baru;
  2. melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman modal baru dan perluasan ataspenanaman modal baru;
  3. bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK;
  4. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandinganantara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;
  5. menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankandi Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal, dan danatersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan
  6. harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atausetelah tanggal 15 Agustus 2011.
(2) Termasuk Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Badan Usaha dengan syarat:

  1. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  2. fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanyadiberikan atas penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur; dan
  3. sebagian atau seluruh pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidakdibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
(3) Dalam hal Wajib Pajak badan dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luarnegeri berupa bentuk usaha tetap, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harusmemiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai denganketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badansebagaimana dimaksud pada ayat (1):

  1. dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
  2. kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

Pasal 5

(1) Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Dewan Nasional.
(2) Dalam rangka menetapkan Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasionaldapat meminta pertimbangan dari menteri atau kepala lembaga terkait.

Pasal 6

(1) Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modaldan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum saat mulai berproduksi/beroperasisecara komersial.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

  1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. fotokopi izin prinsip penanaman modal baru atau izin prinsip perluasan atas penanaman modalbaru, yang dilengkapi dengan rinciannya;
  3. asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
  4. surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (3);
  5. fotokopi keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum danhak asasi manusia mengenai pengesahan sebagai badan hukum di Indonesia; dan
  6. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa Wajib Pajak belum berproduksi/beroperasisecara komersial atas izin prinsip penanaman modal baru atau perluasan atas penanamanmodal baru yang diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  7. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yangditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal:

  1. melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);dan
  2. melakukan penelitian bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(5) Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal dapat berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait, Administrator KEK dan Dewan Nasional.
(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Wajib Pajak yangmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta memenuhikelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi PenanamanModal dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepadaMenteri Keuangan dengan dilampiri fotokopi surat permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilanbadan dari Wajib Pajak, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan uraian hasil penelitiansebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

(1) Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (5), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pengurangan PajakPenghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan dimaksud.
(2) Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.
(3) Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan menyampaikan hasil penelitian danverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan disertai dengan:

  1. pertimbangan dan rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (9); dan
  2. jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (8),

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan permohonan fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterimalengkap.

(4) Rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (4) atau ayat (9) dan jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilanbadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (8) didasarkan padahasil penilaian atas uraian penelitian yang berisi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (3).
(5) Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuanganberdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pengurangan PajakPenghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilanbadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):

  1. Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan; dan
  2. Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen)dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.
(7) Penempatan dana diperbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukanpaling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainyapelaksanaan realisasi penanaman modal.
(8) Dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilanbadan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Wajib Pajakdengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan DirekturJenderal Pajak.
(9) Berdasarkan tembusan surat penolakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengkoordinasikan rapat pembahasan dalam rangkapemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 8

(1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan ataspenghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Utama usaha yang merupakan Kegiatan Utamadi KEK.
(2) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperolehfasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajakselama periode pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(3) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain penghasilan sebagaimana dimaksudpada ayat (2), tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

(1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapatdimanfaatkan oleh Wajib Pajak, sepanjang memenuhi persyaratan:

  1. telah berproduksi/beroperasi secara komersial;
  2. pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, Wajib Pajak telah merealisasikannilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya; dan
  3. bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dantermasuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penetapan dimaksud paling sedikit berisimengenai:

  1. tanggal saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagai dasar penetapan TahunPajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  2. penetapan jumlah realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi/beroperasi secarakomersial; dan
  3. kesesuaian bidang usaha penanaman modal dengan rencana bidang usaha penanaman modaldan masuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK.
(3) Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aadalah:

  1. untuk bidang usaha industri adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/ataudigunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut dari Kegiatan Utama usaha yangmendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau
  2. untuk bidang usaha selain industri adalah saat pertama kali diperoleh penghasilan dari KegiatanUtama yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Pasal 10

(1) Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapanganuntuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak.
(2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sesuai denganformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.
(3) Permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

  1. fotokopi akta pendirian;
  2. fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan;
  3. fotokopi izin prinsip penanaman modal baru atau izin prinsip perluasan atas penanaman modalbaru yang diterbitkan oleh Administrator KEK;
  4. fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh Administrator KEK;
  5. fotokopi dan softcopy laporan realisasi penanaman modal yang telah disampaikan kepadaDirektur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftarsampai dengan sebelum disampaikannya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud padaayat (1);
  6. daftar rincian aktiva tetap sesuai dengan realisasi penanaman modal;
  7. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan yang telahdiaudit sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sampai dengan tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang dari 3 (tiga) tahun sebelummengajukan permohonan;
  8. asli surat kuasa khusus, dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;
  9. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi/operasisekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barangatau pemberian jasa; dan
  10. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yangditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengandokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas permohonan dimaksud dikembalikan kepada WajibPajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukankembali permohonan tertulis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Pajakmemberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saatsurat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawaidari Wajib Pajak.
(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan pemanfaatan fasilitas penguranganPajak Penghasilan badan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada DirekturJenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan ketua komiteverifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut:

  1. laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;
  2. laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit; dan
  3. laporan realisasi kegiatan produksi/operasi selama masa fasilitas.
(2) Selain kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yangmendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan juga wajib memenuhi permintaan DirekturJenderal Pajak untuk memberikan data transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewasebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 13

(1) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a wajib disampaikansecara triwulanan sejak triwulan saat ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas penguranganPajak Penghasilan badan sampai dengan triwulan dana digunakan seluruhnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotokopi rekening koran bulanan atasdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 14

(1) Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)huruf b wajib disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat ditetapkan keputusan mengenaipemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan Tahun Pajak saatditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 15

(1) Selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Wajib Pajak wajibmenyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara triwulanan.
(2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak triwulan saat penanamanmodal mulai direalisasikan sampai dengan triwulan saat ditetapkannya keputusan penetapanpemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 16

(1) Laporan realisasi kegiatan produksi/operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf cwajib disampaikan secara triwulanan sejak periode triwulan saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya periodepemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

Pasal 17

(1) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), laporan realisasipenanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), dan laporan realisasi produksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulanberikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.
(2) Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan palinglama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
(3) Dalam hal keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditetapkanpada bagian tahun berjalan, laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah bulan saat ditetapkannya keputusanpenetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(4) Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yangditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 18

(1) Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas pengurangari Pajak Penghasilan badan dilaranguntuk :

  1. mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari negara atau perusahaan laindalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan;
  2. melakukan Kegiatan Utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanamanmodal selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;
  3. melakukan pemindahtanganan aset dan/atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan;
  4. melakukan relokasi penanaman modal ke luar KEK atau ke luar negeri sejak Tahun Pajakdimulainya dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktupemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau
  5. mengubah metode pembukuan dan/atau metode alokasi biaya bersama (joint cost allocation)untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan ke periode setelahnya, dan sebaliknya, termasuk metode pengakuanpenghasilan dan/atau biaya, dan metode penghitungan depresiasi dan/atau persediaan, sejakTahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dansampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan.
(2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajakmelakukan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal.
(3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Wajib Pajak :

  1. melakukan pemindahtanganan aset dan menggantinya dengan aset lain yang lebih produktif;
  2. melakukan pengalihan kepemilikan kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan suratketerangan fiskal; atau
  3. melakukan pengalihan kepemilikan melalui mekanisme listing di bursa saham (go public).
(4) Dalam hal Wajib Pajak melakukan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modalsebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukanpenetapan nilai pabean atas barang modal yang direlokasi.

Pasal 19

(1) Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut, dalamhal Wajib Pajak :

  1. tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha beserta rantai produksinya yangmerupakan Kegiatan Utama di KEK;
  2. pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, nilai realisasi penanaman modalkurang dari rencana penanaman modal;
  3. tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf e dan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasipenanaman modal;
  4. tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat (1) dan ketentuan mengenai pemenuhan permintaan Direktur Jenderal Pajak untukmemberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
  5. melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  6. tidak mengajukan permohonan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement) untukWajib Pajak yang berorientasi ekspor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yangmemiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yangmengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer(advance pricing agreement); dan/atau
  7. berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilanbadan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktiktransaksi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usahaatau bentuk penyalahgunaan lainnya.
(2) Pencabutan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Keuangan:

  1. setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan PajakPenghasilan badan; atau
  2. berdasarkan usulan dari Dewan Nasional atau Direktur Jenderal Pajak kepada komite verifikasipemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(3) Terhadap Wajib Pajak yang dicabut fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang telah dikurangkan dandikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta tidak dapatlagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

Pasal 20

(1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penguranganPajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus diselenggarakan pembukuansecara terpisah dari pembukuan atas penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas penguranganPajak Penghasilan badan.
(2) Penghasilan yang diterima selain dari Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan adalah:

  1. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (capital gain) selain dari produkyang dihasilkan Wajib Pajak dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsipdan/atau izin usaha Wajib Pajak;
  2. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayarantambahan pengembalian pajak;
  3. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  4. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransikepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  5. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  6. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  7. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah;
  8. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  9. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; atau
  10. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenaiketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(3) Biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan KenaPajak yang timbul dari:

  1. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penguranganPajak Penghasilan badan;
  2. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
  3. penghasilan dari perluasan atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas penguranganPajak Penghasilan badan,

pembebanannya dilakukan dengan menggunakan metode alokasi biaya bersama (joint allocation cost)yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 21

(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berkedudukan di KEK yang melakukan Penanaman Modalbaik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:

  1. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitaspengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
  2. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK,

diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modalberupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yangdihitung sejak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial;
b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atasaktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasanusaha yang digunakan untuk kegiatan pokok, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan sertatarif amortisasiditetapkan sebagai berikut:

1. untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud:

Kelompok Aktiva
Tetap Berwujud
Masa
Manfaat
Menjadi
Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode
Garis
Lurus
Saldo
Menurun
I. Bukan Bangunan:
Kelompok I 2 tahun 50% 100%
(dibebankan sekaligus)
Kelompok II 4 tahun 25% 50%
Kelompok III 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV 10 tahun 10% 20%
II. Bangunan:
Permanen 10 tahun 10%
Tidak Permanen 5tahun 20%
2. untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

Kelompok Aktiva
Tak Berwujud
Masa
Manfaat
Menjadi
Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode
Garis
Lurus
Saldo
Menurun
Kelompok I 2 tahun 50% 100%
(dibebankan sekaligus)
Kelompok II 4 tahun 25% 50%
Kelompok III 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok IV 10 tahun 10% 20%
c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeriselain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebihrendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan
d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tambahan 1 (satu) tahun: : apabila melakukan Penanaman Modal dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
2. tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun: :
a) tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahunberturut-turut;
b) tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahunberturut-turut;
3. tambahan 1 (satu) tahun: : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastrukturekonomidan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesarRp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. tambahan 2 (dua) tahun : : apabila mengeluarkan biaya penelitian danpengembangan di dalam negeri dalam rangkapengembangan produk atau efisiensi produksi palingsedikit 5% (lima persen) dari jumlah PenanamanModal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
5. tambahan 1 (satu) tahun: : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke-4(keempat);
6. tambahan 2 (dua) tahun: : apabila Penanaman Modal berupa perluasan dariusaha yang telah ada di KEK sebagian sumberpembiayaannya berasal dari laba setelah pajak(earning after tax) Wajib Pajak pada satu Tahun Pajaksebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasanPenanaman Modal; dan/atau
7. tambahan 2 (dua) tahun: : apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari nilai total penjualan.
(3) Aktiva yang digunakan untuk kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf bmerupakan aktiva yang digunakan dalam proses produksi cakupan produk yang tercantum dalam izinprinsip penanaman modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada termasuk aktiva sebagaipenunjang utama yang terkait langsung dengan proses produksi dimaksud.

Pasal 22

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dibebankan sejaktahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.
(2) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan selama6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun dikalikan jumlah Penanaman Modalyang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 23

(1) Penghitungan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b,dimulai sejak bulan berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.
(2) Penghitungan penyusutan atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untukbulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukansesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 danPasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
(3) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuansebagai berikut:

a. kelompok aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf bangka 1) dan kelompok aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)huruf b angka 2) adalah sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.
b. dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah:

  1. harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus;
  2. nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.
c. tarif penyusutan yahg dipercepat atas aktiva berwujud adalah sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (2) huruf b angka 1) dan tarif amortisasi yang dipercepat adalah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2).
d. masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan ketentuanbagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
(4) Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva tetapbaru adalah harga perolehan aktiva baru dimaksud.

Pasal 24

(1) Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalamPasal 21 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan,atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru,sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

  1. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial; atau
  2. masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)huruf b angka 1.
(2) Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas PajakPenghasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti denganaktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuaidengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2.

Pasal 25

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkansejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saatWajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (1).
(2) Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk/jasa yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan jugamenghasilkan produk/jasa yang tidak diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, besaran dividen yangmendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf c adalah sebesarpersentase total nilai penjualan produk/jasa yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan terhadap totalnilai penjualan seluruh produk/jasa pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.
(3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas PajakPenghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c sebanding dengan persentase nilairealisasi aktiva perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasanusaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.

Pasal 26

(1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkansejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan Wajib Pajakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2,angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan/atau angka 7.
(2) Dalam hal Wajib Pajak dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sehingga Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan jangkawaktu kompensasi kerugian yang melebihi dari 5 (lima) tahun, besarnya tambahan jangka waktukompensasi kerugian yang diberikan adalah paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harusmengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.
(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak setelahmelakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitaskompensasi kerugian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keputusan tentang penambahan jangkawaktu fasilitas kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.
(6) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuansebagai berikut :

a. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf dangka 1 berlaku untuk kerugian seluruh tahun pajak sepanjang melakukan Penanaman Modalbaru dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan berakhir saatWajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
b. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 2 berlaku sebagai berikut :

  1. tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajakmempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesiaselama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  2. tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajakmempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesiaselama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
  3. tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 adalahtenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia dan tercantum dalam SuratPemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak.
c. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf dangka 3 berlaku untuk kerugian tahun pajak dicapainya pengeluaran untuk infrastrukturekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).
d. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf dangka 4 berlaku untuk kerugian tahun pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian danpengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksipaling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Penanaman Modal, dalam jangka waktu5 (lima) tahun.
e. Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf danangka 5 berlaku :

  1. terhitung sejak tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izinPenanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal dan Wajib Pajak bersangkutanmenggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri palingsedikit 70% (tujuh puluh persen); dan
  2. pada tahun pajak sebelum tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperolehizin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal bersangkutan dan WajibPajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri palingsedikit 70% (tujuh puluh persen).
f. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf dangka 6 berlaku sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas tambahan kompensasi kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 adalah Wajib Pajak yang memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1);
  2. sumber pembiayaan perluasan Penanaman Modal berasal dari laba setelah pajak(earning after tax) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannyaizin prinsip perluasan Penanaman Modal;
  3. kerugian yang dapat diberikan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugianselama 2 (dua) tahun adalah kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan usaha dari usahayang telah ada; dan
  4. besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung berdasarkanproporsi laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadapnilai sisa buku seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainyaberproduksi/beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada angka 3.
g. Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf dangka 7 berlaku untuk tahun pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen)dari nilai total penjualan.
(7) Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkanfasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, penghitunganbesarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/atauangka 7 sesuai dengan penghitungan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modalyang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.
(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yangmendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan,besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/atauangka 7 dihitung dengan cara sebagai berikut :

KMF = BVMF (BVTF+BVMF) X TK
KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajakterjadinya kerugian
BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahunpajak terjadinya kerugian
TK = Total kerugian
(9) Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 dihitung dengan cara sebagai berikut:

KMF = EAT BVAT X TK
BVAT = BVMF + BVTF
KMF = Kerugian yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan
EAT = Laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha
BVAT = Total nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap
BVMF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajakterjadinya kerugian
BVTF = Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahunpajak terjadinya kerugian
TK = Total kerugian tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial

Pasal 27

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK dan pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.

Pasal 28

(1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan pembahasan dalamrapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memutuskan dapat tidaknyapermohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada MenteriKeuangan.
(2) Direktur Jenderal Pajak, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, dan/ataupejabat yang ditunjuk dapat hadir dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal.
(2) Usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumenberupa:

  1. fotokopi surat permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal danbukti tanda terima surat permohonan Wajib Pajak dimaksud;
  2. izin prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK;
  3. rincian aktiva tetap beserta layout penempatan aktiva;
  4. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalamKegiatan Lainnya di KEK atau bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan Utamadi KEK dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilanbadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  5. surat keterangan dari Administrator KEK bahwa Wajib Pajak belum berproduksi/beroperasisecara komersial; dan
  6. berita acara hasil pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

Pasal 30

(1) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan persetujuan ataupenolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2)setelah mendapat rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Staf Ahli MenteriKeuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara kepada Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukanrapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalamPasal 28 ayat (1).
(3) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) mendasarkan pada dokumen-dokumen, berupa:

  1. rekomendasi tertulis Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  2. usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modaldan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus tersedia lengkap pada saat rapat yangdikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28ayat (1) dan saat disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
(5) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulandari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima lengkap oleh Direktur Jenderal Pajak.
(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

(1) Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)adalah:

  1. untuk bidang usaha industri adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/ataudigunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut; atau
  2. untuk bidang usaha selain industri adalah saat pertama kali diperoleh penghasilan dari kegiatan utama yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.
(2) Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.
(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajakmenerima permohonan tertulis dari Wajib Pajak secara lengkap atau berdasarkan penelitian terhadapSurat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak diketahui Wajib Pajak telah mulaiberproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Wajib Pajak kepada DirekturJenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelahberakhirnya tahun pajak dilakukannya produksi/operasi secara komersial sebagaimana dimaksud padaayat (1).
(5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulirsesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Huruf A yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang paling sedikit dilampiri dengan:

  1. fotokopi keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;
  2. fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasarpenerbitan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usahatetapnya;
  3. fotokopi dan softcopy atas rincian dan jenis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonanpemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wajib Pajak mulai berproduksi/beroperasisecara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  4. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi atau pemberianjasa ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebihlanjut.
(6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:

a. penentuan mengenai saat Wajib Pajak pertama kali melakukan penjualan hasil produksi ataupemberian jasa ke pasaran dan/atau menggunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut;
b. penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitaspengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu:

  1. sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dariatau sama dengan rencana Penanaman Modal; atau
  2. sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencanaPenanaman Modal.
c. pengujian kesesuaian penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan persyaratan lainnya dalam lampiran keputusanpersetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1).

Pasal 32

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saatsurat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawaidari Wajib Pajak harus menerbitkan keputusan yang berisi mengenai:

  1. saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial;
  2. penetapan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitaspengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a; dan
  3. kesesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan persyaratan lainnya dalam lampiran keputusanpersetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6)terdapat ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan/atau persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuanpemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), permohonanpenetapan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial ditolak, dan keputusan persetujuanpemberian fasilitas dicabut, serta kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keputusan pencabutan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Pasal 34

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib :

  1. menyampaikan laporan realisasi penanaman modal sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran VII Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;
  2. menyampaikan laporan realisasi kegiatan produksi/operasi sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran VII Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;
  3. menyampaikan laporan rincian aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikanfasilitas Pajak Penghasilan, rincian pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yangmendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, dan rincian aktiva tetap yang dialihkan yang digantidengan aktiva tetap yang baru sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalamLampiran VII Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  4. melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada saatmenyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  5. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan;
(2) Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepadaDirektur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejakditerbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai denganditerbitkannya keputusan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada DirekturJenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester palinglambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejakditerbitkannya keputusan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sampai denganberakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataumenyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) danayat (3), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 35

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 33, dan/atau Pasal 34 berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dicabut;
  2. fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dinikmati yang melekat pada harta yang digunakan untuk tujuanselain yang diberikan fasilitas atau dialihkan, dicabut dan ditambahkan pada penghasilan kena pajakdalam tahun pajak dilakukannya pengalihan harta;
  3. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;dan/atau
  4. tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

Bagian Ketiga
Pajak Pertambahan Nilai Dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pasal 36

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan surat kuasa pemberian wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat membuka seluruh rekening perbankan terkait dengan usaha di KEK.

Pasal 37

(1) Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai danPajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai hal-halsebagai berikut:

  1. laporan arus barang jadi yang dilakukan wajib pajak yang berkaitan dengan usaha di KEK;
  2. laporan arus uang;
  3. laporan arus utang per kreditur;
  4. laporan rincian aktiva tetap;
  5. laporan arus piutang per debitur; dan
  6. laporan realisasi produksi selama masa fasilitas.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan setiap triwulan paling lama tanggal15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.

Pasal 38

(1) Atas penyerahan properti/hunian di KEK pariwisata diberikan fasilitas pembebasan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah.
(2) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan properti/hunian di KEK sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan.
(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan cap atau keterangan yang menyatakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dibebaskan.

Pasal 39

(1) Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang bawaan oleh orang pribadi pemegang paspor luarnegeri dari toko retail di KEK pariwisata dapat dikembalikan.
(2) Orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadiyang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent residence of Indonesia, yang tinggalatau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau
  2. bukan kru dari maskapai penerbangan.
(3) Barang bawaan sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah barang kena pajak yang dibeli dari toko retaildi KEK pariwisata dan dibawa keluar daerah pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakanmoda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara.
(4) Toko retail di KEK pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah toko yang menjual barangkena pajak di dalam daerah pabean di KEK pariwisata dan didaftarkan oleh pengusaha kena pajak tokoretail untuk berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi.
(5) Pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadipemegang paspor luar negeri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan.

Bagian Keempat
Fasilitas Dan Perlakuan Bea Masuk, PDRI, Dan Cukai

Paragraf Pertama
Pembebasan Bea Masuk

Pasal 40

(1) Impor Barang Modal yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam rangka Pembangunan atau PengembanganKEK diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.
(2) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untukjangka waktu pengimporan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan beamasuk dan PDRI.
(3) Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.
(4) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandengan ketentuan Barang Modal digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh BadanUsaha yang bersangkutan.
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Badan Usaha wajibmembayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.
(6) Badan Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI serta sanksi administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:

  1. Barang Modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi akibat force majeur, atau
  2. Barang Modal diekspor.
(7) Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain,dengan ketentuan:

a. Badan Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam halpemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atauPengembangan proyek telah selesai;
b. Badan Usaha wajib membayar:

  1. bea masuk yang terutang dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
  2. PDRI dan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan,

dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor danPembangunan atau Pengembangan proyek belum selesai;

c. Badan Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam halpemindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor.
d. Badan Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam halpemindahtanganan dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masukdan tidak dipungut PDRI.
(8) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan denganmenyampaikan pemberitahuan kepada Administrator KEK.

Pasal 41

(1) Pelaku Usaha di KEK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)huruf a dan Pasal 2 ayat (4) huruf b, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungutPDRI atas impor:

  1. Barang Modal; dan/atau
  2. barang dan bahan,

dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan industri.

(2) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untukjangka waktu pengimporan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan beamasuk.
(3) Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.
(4) Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandengan ketentuan Barang Modal, barang, dan/atau bahan digunakan di KEK sesuai dengan tujuanpemasukannya oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.
(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pelaku Usaha wajibmembayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangandi bidang kepabeanan dan perpajakan.
(6) Pelaku Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI serta sanksi administrasisebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:

  1. Barang Modal, barang, dan/atau bahan mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagiakibat force majeur, atau
  2. Barang Modal, barang, dan/atau bahan diekspor.
(7) Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipindahtangankan kepadaperusahaan lain, dengan ketentuan:

a. Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam halpemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atauPengembangan proyek telah selesai;
b. Pelaku Usaha wajib membayar

  1. bea masuk yang terutang dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan
  2. PDRI dan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan,

dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor danPembangunan atau Pengembangan proyek belum selesai;

c. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam halpemindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor;
d. Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam halpemindahtanganan dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masukdan tidak dipungut PDRI.
(8) Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan denganmenyampaikan pemberitahuan kepada Administrator KEK.

Paragraf Kedua
Pemasukan Barang Dengan Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai,
Bea Masuk, Dan/Atau Cukai

Pasal 42

(1) Pelaku Usaha yang mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
(2) Lokasi Pelaku Usaha yang mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)merupakan Tempat Penimbunan Berikat.
(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Pelaku Usaha di bidang industri; dan
  2. Pelaku Usaha di bidang pergudangan.
(4) Pelaku Usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pelaku Usahayang melakukan pemasukan barang kena pajak tertentu untuk kegiatan produksi, meliputi:

  1. bahan baku dan bahan penolong;
  2. Barang Modal; dan/atau
  3. pengemas dan alat bantu pengemas.
(5) Pelaku Usaha di bidang pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan PelakuUsaha yang melakukan pemasukan barang kena pajak tertentu untuk kegiatan penyimpanan, perakitan,penyortiran, pengepakan, penggabungan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan.
(6) Badan Usaha dapat menjadi Pelaku Usaha sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 43

Pemasukan barang ke lokasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berasal dari:

  1. luar Daerah Pabean;
  2. Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
  3. Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
  4. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;
  5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau
  6. TLDDP.

Pasal 44

(1) Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diberikanfasilitas berupa:

  1. penangguhan bea masuk;
  2. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolongdalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
  3. tidak dipungut PDRI.
(2) Atas pemasukan barang dari Pelaku Usaha lain dalam satu KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43huruf b, Pelaku Usaha pada KEK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, TempatPenimbunan Berikat di luar KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, yangbarangnya berasal dari :

a. luar Daerah Pabean, diberikan fasilitas berupa :

  1. penangguhan bea masuk;
  2. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahanpenolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kenacukai; dan/atau
  3. tidak dipungut PDRI.
b. TLDDP, diberikan fasilitas berupa :

  1. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahanpenolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kenacukai; dan/atau
  2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan PajakPenjualan Atas Barang Mewah.
(3) Pemasukan barang dari TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, diberikan fasilitasberupa:

  1. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolongdalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau
  2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah.
(4) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan.
(5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diberikan cap atau keterangan “PPN TIDAKDIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 96 TAHUN 2015”.
(6) Dalam hal ketentuan pada ayat (4) tidak dipenuhi, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau PajakPertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapatdikreditkan oleh Pelaku Usaha.
(7) Tata cara pemasukan barang ke KEK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea danCukai.

Paragraf Ketiga
Pengeluaran Barang

Pasal 45

(1) Barang dari lokasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dikeluarkan ke:

  1. luar Daerah Pabean;
  2. Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;
  3. Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
  4. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;
  5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;dan/atau
  6. TLDDP.
(2) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan kepabeanandan perpajakan di bidang ekspor.
(3) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. bea masuk, PDRI, dan/atau cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan pengeluaranbarang; dan/atau
  2. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahmengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan pengeluaran barang.
(4) Dalam hal pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada PelakuUsaha yang tidak mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan, Pelaku Usaha wajib :

  1. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;
  2. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut;dan/atau
  3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.
(5) Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pelaku Usaha wajib:

  1. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;
  2. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut;
  3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah; dan
  4. membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(6) Dalam hal pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan kepadaperusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, Pelaku Usaha dibebaskan darikewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
(7) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f olehPelaku Usaha di bidang pergudangan wajib ditujukan kepada perusahaan industri.

Pasal 46

(1) Dalam hal barang hasil produksi Pelaku Usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayat (3) huruf a memiliki nilai kandungan lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen), ataspengeluaran hasil produksi ke TLDDP dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).
(2) Penetapan nilai kandungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Administrator KEKberdasarkan hasil penelitian terhadap nilai kandungan lokal yang dituangkan dalam bentuk suratketerangan mengenai nilai kandungan lokal.

Pasal 47

(1) Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh negara asal barang di luar negeri dapatdiberlakukan pada saat pemasukan ke KEK.
(2) Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukanpada saat pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat, dan atas barang dimaksud diberlakukan tarif beamasuk sesuai skema pada preferential tariff dimaksud pada saat dikeluarkan dari Tempat PenimbunanBerikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
(3) Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimanadimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara parsial dengan menggunakan pemotongan kuota.
(4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pengujian atas validitas penerbitan SuratKeterangan Asal (SKA).

Pasal 48

Tata cara pengeluaran barang dari Pelaku Usaha di KEK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 49

(1) Pelaku Usaha di KEK dapat memberikan pekerjaan subkontrak atas sebagian kegiatan pengolahankepada:

  1. Pelaku Usaha di KEK;
  2. Pelaku Usaha di KEK lainnya;
  3. Tempat Penimbunan Berikat;
  4. perusahaan industri di TLDDP; dan/atau
  5. perusahaan lain di luar Daerah Pabean.
(2) Pelaku Usaha di KEK dapat menerima pekerjaan subkontrak kegiatan pengolahan dari Pelaku Usahadi KEK, Pelaku Usaha di KEK lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, dan/atau perusahaan industridi TLDDP.
(3) Pemberian pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada seluruhkegiatan produksi dalam hal terdapat kelebihan kapasitas produksi.
(4) Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:

  1. Pelaku Usaha dapat meminjamkan mesin produksi dan cetakan (moulding) kepada penerimasubkontrak;dan/atau
  2. penerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaansubkontrak.
(5) Pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,huruf c, dan huruf d, menggunakan dokumen pemberitahuan pabean.
(6) Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,huruf c, dan huruf d, wajib diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean dan dapatdiperhitungkan sebagai tingkat kandungan dalam negeri.
(7) Dalam hal barang yang disubkontrakkan tidak dimasukkan kembali ke lokasi Pelaku Usaha di KEK,Pelaku Usaha di KEK wajib:

  1. melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;
  2. melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut;
  3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah;
  4. membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
  5. dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
(8) Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK untuk tujuan subkontrak diatur lebihlanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf Keempat
Tanggung Jawab

Pasal 50

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertanggung jawab atas bea masuk,cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan,kepabeanan, dan/atau cukai yang berada atau seharusnya berada di lokasi Pelaku Usaha yangbersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.
(2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertanggung jawab terhadap cukai danPajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangterutang atas barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang berada atau seharusnya beradadi lokasi Pelaku Usaha.
(3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawabsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal barang impor yang mendapat fasilitasperpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai:

  1. musnah tanpa sengaja;
  2. diekspor dan/atau diekspor kembali;
  3. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan;
  4. dikeluarkan ke Pelaku Usaha lainnya dalam satu KEK;
  5. dikeluarkan ke Pelaku Usaha pada KEK lainnya;
  6. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
  7. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat;
  8. dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;dan/atau
  9. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Paragraf Kelima
Ketentuan Larangan Dan Pembatasan

Pasal 51

(1) Ketentuan larangan impor dan ekspor ke KEK berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang larangan impor dan ekspor.
(2) Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor, kecualiditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean berlakuketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya.
(4) Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke:

  1. Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK; dan
  2. perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan pengembalian di luar KEK,

belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali ditentukan lain berdasarkanperaturan perundang-undangan.

(5) Terhadap barang yang terkena ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdiberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6) Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/ataukemudahan.

Paragraf Keenam
Kewajiban

Pasal 52

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) wajib:

  1. memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pelaku Usaha pada tempatyang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
  2. menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untukPelaku Usaha yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik(PDE);
  3. mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaanbarang pada Pelaku Usaha;
  4. melakukan pencatatan secara realtime dan online pada Sistem Informasi Persediaan BerbasisKomputer (IT Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Pelaku Usaha;
  5. memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime danonline serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
  6. memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbunberupa Barang Kena Cukai (BKC);
  7. melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang ditimbun di Pelaku Usaha,bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu)kali pencacahan (stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
  8. menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam Pelaku Usaha secara tertib, yangdapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan, dan pengeluaran sediaan barang secara sistematissecara elektronik, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (stock opname);
  9. menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengankegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
  10. menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  11. mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PelakuUsaha;
  12. memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan Pelaku Usaha yang dibutuhkan dalamrangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
  13. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pelaku Usaha apabila dilakukan audit olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

Paragraf Ketujuh
Monitoring, Evaluasi, Audit Kepabeanan Dan Sanksi

Pasal 53

(1) Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Pelaku Usaha dapat dilakukan:

  1. monitoring dan evaluasi kepabeanan dan/atau cukai;
  2. audit kepabeanan dan/atau cukai;
  3. audit perpajakan; dan/atau
  4. pemeriksaan sewaktu-waktu.
(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadappemanfaatan atas pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai dan fasilitas perpajakan oleh PelakuUsaha.
(3) Kegiatan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengujitingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(4) Kegiatan audit perpajakan dan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c dan huruf d dilakukan dengan menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.
(5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan informasi yangdiperoleh dari IT Inventory Pelaku Usaha.
(6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadapkegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berada dalam pengawasannya sesuai dengankewenangan masing-masing.

Pasal 54

Dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sekali, Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai di KEK dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian kawasan.

Pasal 55

(1) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukandan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari KEK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukanpenelitian secara mendalam.
(2) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan perpajakan atas pemasukan dan/atau pengeluaranbarang ke dan/atau dari KEK, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan penelitian secara mendalam
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukanpelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklajuti denganpengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukanbukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan, buktipermulaan tersebut harus segera ditindaklajuti dengan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atauperpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negaraasing, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak menyampaikanpemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjutisesuai perundang-undangan.

Pasal 56

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dapat membekukan dan/atau mencabut fasilitas penangguhan bea masuk kepada Pelaku Usaha dalam hal Pelaku Usaha memenuhi kriteria pembekuan dan/atau pencabutan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Bagian Kelima
Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Di KEK Pariwisata

Pasal 57

(1) Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata adalah pelakuusaha di bidang:

  1. perhotelan;
  2. restoran dan/atau rumah makan;
  3. pusat perbelanjaan;
  4. pusat hiburan dan rekreasi;
  5. pusat edukasi;
  6. pusat dan sarana olahraga;
  7. pusat kesehatan; dan/atau
  8. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung KEK Pariwisata.
(2) Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikandalam bentuk:

  1. pembebasan bea masuk atas pemasukan Barang Modal dari luar Daerah Pabean;
  2. PDRI tidak dipungut atas pemasukan Barang Modal dari luar Daerah Pabean; dan/atau
  3. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
(3) Jenis dan jumlah Barang Modal yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang berada di KEK dan telah diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

  1. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ataudi daerah-daerah tertentu;
  2. fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau dicabutnya pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 997

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 601/KMK.03/2005

Menimbang: bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penelitian antara CIRAD (Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique pour le Development) dan PT Sofcin Indonesia Medan, CIRAD menjalankan…

Peraturan Dirjen Pajak – PER 36/PJ/2009

Menimbang: bahwa sehubungan dengan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata…

Pengumuman – PENG 00002/WPJ.24/KP.08/2015

Sesuai dengan PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan dan SE-43/PJ/2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan,…