Peraturan Menteri Keuangan – 126/PMK.011/2012

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

126/PMK.011/2012

TAGGAL PENERBITAN

6 August 2012

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor 249/pmk.03/2008 tentang penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa ketentuan mengenai penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yangdimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yangDimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu;
  2. bahwa dalam rangka lebih memberikan keseimbangan hak dan kewajiban Wajib Pajak, perlu melakukanpenyempurnaan ketentuan mengenai penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujudyang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh HartaBerwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud pada hurufa;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan untukmelaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh HartaBerwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu;

Mengingat :

  1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran UntukMemperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/PMK.03/2008 TENTANG PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu, diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan ayat (2) huruf c dan ayat (3) Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dapat melakukan penyusutan ataspengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dalam bagian-bagian yang sama besar selamamasa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
(2)Bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

  1. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutanyang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelahditanam lebih dari 1 (satu) tahun;
  2. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yangtanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanamlebih dari 1 (satu) tahun;
  3. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan yang ternaknya dapatberproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 (satu)tahun.
(3)Harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aktiva tetap yang dimiliki dandigunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu :

  1. bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan;
  2. bidang usaha perkebunan tanaman keras, termasuk tanaman rempah dan penyegar;
  3. bidang usaha peternakan, meliputi ternak, termasuk ternak pejantan.
(4)Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud sebagaimana dimaksud padaayat (1) dimulai pada bulan produksi komersial.
(5)Bulan produksi komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bulan dimana penjualanmulai dilakukan.
2.Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B yang berbunyisebagai berikut :

Pasal 2A

(1)Harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk :

  1. bidang usaha kehutanan, dikelompokkan dalam Kelompok 4;
  2. bidang usaha perkebunan tanaman keras, dikelompokkan dalam kelompok 4;
  3. bidang usaha peternakan, dikelompokkan dalam Kelompok 2.

sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

(2)Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Wajib Pajak dapat memperoleh penetapan masamanfaat atas harta berwujud sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya.
(3)Untuk memperoleh penetapan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajakharus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menunjukkan masamanfaat yang sesungguhnya dari harta berwujud.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Wajib Pajak menggunakanmasa manfaat harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh penetapan masamanfaat atas harta berwujud sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya dan penetapan dokumenyang harus dilampirkan pada permohonan serta tata cara penetapan masa manfaat yang sesungguhnyaharta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalamPasal 2A, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

3.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyisebagai berikut :

Pasal 3A

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini :

1.Atas harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah disusutkan berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008, berlaku ketentuan sebagai berikut :

  1. Terhadap nilai sisa buku fiskal harta berwujud berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 249/PMK.03/2008, yang mempunyai sisa masa manfaat berdasarkan PeraturanMenteri ini lebih dari 1 (satu) tahun, disusutkan berdasarkan sisa masa manfaat sesuaidengan Peraturan Menteri ini.
  2. Terhadap nilai sisa buku fiskal harta berwujud berdasarkan Peraturan Menteri KeuanganNomor 249/PMK.03/2008, yang mempunyai sisa masa manfaat berdasarkan PeraturanMenteri ini kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun, disusutkan sekaligus pada tahunbuku saat berlakunya Peraturan Menteri ini.
2.Terhadap harta berwujud sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor249/PMK.03/2008 yang tidak termasuk sebagai harta berwujud berdasarkan Peraturan Menteriini, biaya pengembangan harta berwujud dimaksud dikapitalisasi selama periode pengembangandan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat hasil harta berwujud tersebut dijual, sepanjang harta berwujud tersebut telah disusutkanberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008.

Pasal 3B

Ketentuan mengenai penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dandigunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, mulai berlakusejak Tahun Pajak 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 782

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 14 TAHUN 1997

Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan perdagangan saham di bursa efek serta akan dilaksanakannya perdagangan saham tanpa warkat, pengenaan Pajak Penghasilan atas saham yang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.41/1998

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk…

Peraturan Menteri Keuangan – 84/PMK.012/2006

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam pembangunan nasional, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud…
All articles loaded
No more articles to load